Kompas.com - 20/09/2021, 19:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan penyalahgunaan wewenang demi melancarkan program balap mobil listrik Formula E.

Dia mengatakan, sejumlah aturan dilanggar Anies, seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Pasal 17 ayat 2 disebutkan bahwa penyusunan APBD berdasarkan RKPD (rencana kerja pemerintah daerah). Anggaran yang dibutuhkan (Formula E) sebegitu besar adalah pelanggaran aturan dan penyalahgunaan wewenang karena tidak berasal dari RKPD dan RPJMD dan masuknya melalui APBD-Perubahan," kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Senin (20/9/2021).

Baca juga: Wagub DKI Akui Besaran Commitment Fee Formula E di Jakarta Berbeda dengan Kota Lain

Gilbert mengatakan, anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2019 dibebankan Anies untuk membayar commitment fee (biaya komitmen) penyelenggaraan Formula E senilai Rp 10 juta poundsterling (Rp 179.379.157.255) tanggal 23 Desember 2019 dan tanggal 30 Desember sisanya 10 juta pounsdsterling (Rp 180.620.842.000) untuk menggenapi 20 juta pounds sebagai commitment fee pertama.

Penyalahgunaan wewenang lainnya, Anies melanggar ketentuan tahun jamak (multi years) dalam peraturan pemerintah (PP) 12 Tahun 2019 tentang kegiatan tahun jamak.

Gilbert mengatakan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta sudah memperingati Anies soal potensi pelanggaran tersebut.

Dalam PP 12 Tahun 2019 Pasal 92 Ayat 6 disebutkan jangka waktu anggaran program tidak boleh melewati batas periode pimpinan daerah terpilih kecuali masuk dalam program strategis nasional.

"Pada kenyataannya, Formula E tidak memenuhi syarat ini dan juga tidak masuk kegiatan strategis nasional," ujar Gilbert.

Namun Anies mengeluarkan instruksi nomor 77 Tahun 2019 yang meminta Dispora tetap membayar kebutuhan penyelenggaraan Formula E selama lima tahun terhitung 2020-2024 dengan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun.

"Jelas tersirat dalam surat Kadispora tersebut disampaikan ada potensi pelanggaran aturan tetapi Gubernur secara sadar disertai niat (sengaja) mengeluarkan Ingub 77 2019 yang jelas menabrak aturan PP 12 2019, UU 17 2003," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus 'Prank' Laporan KDRT Baim Wong-Paula Naik ke Penyidikan

Kasus "Prank" Laporan KDRT Baim Wong-Paula Naik ke Penyidikan

Megapolitan
Syarat Lengkap dan Lokasi Pelayanan SIM Keliling di Kota Bekasi Pekan Ini

Syarat Lengkap dan Lokasi Pelayanan SIM Keliling di Kota Bekasi Pekan Ini

Megapolitan
Usai Gelar Festival Dayung Ciliwung 2022, Heru Berharap Masyarakat Bisa Lebih Peduli pada Pemeliharaan Sungai

Usai Gelar Festival Dayung Ciliwung 2022, Heru Berharap Masyarakat Bisa Lebih Peduli pada Pemeliharaan Sungai

Megapolitan
Kematian Prada Indra Dipastikan karena Kekerasan, Limpa Rusak dan Senior Ditahan

Kematian Prada Indra Dipastikan karena Kekerasan, Limpa Rusak dan Senior Ditahan

Megapolitan
Prakiraan Cuaca di Jakarta, BMKG: Hujan Deras Bayangi Wilayah Jaksel dan Jaktim pada Sore Nanti

Prakiraan Cuaca di Jakarta, BMKG: Hujan Deras Bayangi Wilayah Jaksel dan Jaktim pada Sore Nanti

Megapolitan
Pemkot Jaksel Catat Ada 248 Anak dan Perempuan Jadi Korban Kekerasan per September 2022

Pemkot Jaksel Catat Ada 248 Anak dan Perempuan Jadi Korban Kekerasan per September 2022

Megapolitan
Polisi Buka Layanan 'Hotline' Titip Rumah bagi Masyarakat yang Mudik Libur Natal dan Tahun Baru

Polisi Buka Layanan "Hotline" Titip Rumah bagi Masyarakat yang Mudik Libur Natal dan Tahun Baru

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Heru Ajak Warga Dukung Normalisasi Ciliwung | Potensi Pergerakan Tanah di 10 Kecematan | Berebut Foto di Halte 'Kapal Pesiar'

[POPULER JABODETABEK] Heru Ajak Warga Dukung Normalisasi Ciliwung | Potensi Pergerakan Tanah di 10 Kecematan | Berebut Foto di Halte "Kapal Pesiar"

Megapolitan
PT MRT Jakarta Targetkan Buka 5 Taman Literasi di Ibu Kota Tahun 2023

PT MRT Jakarta Targetkan Buka 5 Taman Literasi di Ibu Kota Tahun 2023

Megapolitan
JXB Berencana Bangun Dermaga di Kali Ciliwung

JXB Berencana Bangun Dermaga di Kali Ciliwung

Megapolitan
4 Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan terhadap Prada Indra Ditahan

4 Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan terhadap Prada Indra Ditahan

Megapolitan
Heru Budi Aktifkan Lagi Jabatan Deputi Gubernur, Fraksi PKS: Pasti Ada Unsur Politis

Heru Budi Aktifkan Lagi Jabatan Deputi Gubernur, Fraksi PKS: Pasti Ada Unsur Politis

Megapolitan
Ancam Sebarkan Data Nasabah, Kantor Pinjol di Manado Digerebek Polda Metro Jaya

Ancam Sebarkan Data Nasabah, Kantor Pinjol di Manado Digerebek Polda Metro Jaya

Megapolitan
Festival Warga Bantu Warga, Ajang Komunitas Galang Dana untuk Menolong Sesama...

Festival Warga Bantu Warga, Ajang Komunitas Galang Dana untuk Menolong Sesama...

Megapolitan
Polda Metro Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Manado Usai Warga Melapor Diancam

Polda Metro Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Manado Usai Warga Melapor Diancam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.