Simpang Siur Data Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merilis data penyebaran kasus Covid-19 di Jakarta melalui situs sekolah.data.kemendikbud.go.id secara nasional dan tingkat provinsi.

Tak terkecuali wilayah Provinsi DKI Jakarta. Data per tanggal 22 September 2021, Kemendikbud mencatat ada 25 klaster penyebaran Covid-19 di Jakarta.

Dari 25 klaster yang tercatat, Jakarta Barat menjadi wilayah dengan jumlah klaster tertinggi yaitu 8 klaster, disusul Jakarta Timur 6 klaster, Jakarta Utara 5 klaster, Jakarta Selatan 5 klaster dan 1 klaster di Jakarta Pusat.

Baca juga: Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Klaster itu melibatkan 468 orang yang terdiri dari 227 Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan peserta didik sebanyak 241 kasus.

Data yang dirilis oleh Kemendikbud membuat jajaran Pemprov DKI Jakarta kaget. Karena menurut Kepala Bidang SMP-SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta Putoyo laporan mengenai klaster disebabkan pembelajaran tatap muka belum pernah terjadi.

"Belum ada kalau kasus klaster di kami, makanya kami agak kaget mendengarnya," ujar Putoyo, Kamis (23/9/2021).

Disdik DKI belum peroleh data lengkap

Putoyo mengatakan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih belum mendapatkan data lengkap yang dirilis oleh Kemendikbud.

Disdik juga masih belum mengerti cara membaca data yang dirilis.

Baca juga: Disdik DKI Baru Temukan 1 Klaster Covid-19 di Pembelajaran Tatap Muka

"Itu yang sedang kami koordinasi, itu yang isi (data klaster) siap aja sih dan kemudian ada disimpulkan seperti itu, cara bacanya sama seperti itu kan kita juga belum tau," ujar Putoyo.

Ketidaktahuan Disdik DKI untuk membaca data survei ini dikritik anggota DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah.

Disdik DKI, kata Ima, terkesan tak siap menggelar pembelajaran tatap muka dan membuat orangtua siswa khawatir dengan proses belajar tatap muka.

"Ini kan menimbulkan kesan bahwa Pemprov DKI tidak siap dengan uji coba PTM, dan bisa membuat masyarakat menjadi khawatir," kata Ima.

Ima mengatakan, seharusnya sebelum uji coba PTM Dinas Pendidikan harus berkoordinasi dengan Kemendikbud agar memiliki pemahaman yang sama dengan data yang dirilis.

Dia meminta agar Disdik DKI segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperjelas data tersebut.

Baca juga: Ada 25 Klaster Covid-19 di Sekolah Tatap Muka di Jakarta, Pemprov DKI Disebut Terkesan Tak Siap 

Akui ada kasus Covid-19 saat PTM berlangsung

Kepala Bagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah mengatakan, terdapat enam sekolah yang harus ditutup selama tiga hari karena ditemukan kasus Covid-19

Selain enam sekolah yang ditutup karena kasus Covid-19, terdapat satu sekolah tambahan yang ditutup karena pelanggaran protokol kesehatan.

"Setelah kita evaluasi per 22 September itu memang ada tujuh sekolah yang diberlakukan penutupan sementara, enam di antaranya karena ditemukan kasus positif," ujar Taga.

Taga mengatakan, dari enam sekolah yang ditemukan kasus positif Covid-19 dilakukan tracing dan ditemukan hanya satu sekolah yang dinyatakan sebagai klaster pembelajaran tatap muka.

"Ada satu sekolah SD yang terdapat penularan pada satu orang (dua kasus di satu sekolah) yaitu SD Klender 03," tutur Taga.

Berikut daftar sekolah ditutup karena ditemukan kasus positif Covid-19:

1. SDN 03 Klender: dua siswa terpapar Covid-19 di sekolah kemungkinan saat pembelajaran tatap muka;

2. SMKN 66 Jakarta Timur: seorang guru kemungkinan terpapar di rumah;

3. SDN 02 Pondok Ranggon: satu siswa kemungkinan terpapar di rumah;

4. SMP PGRI 20 Jakarta Timur: satu orang guru kemungkinan terpapar di luar sekolah

5. SMAN 25 Jakarta Pusat: satu siswa terpapar kemungkinan di luar sekolah

6. SMAN 20 Jakarta Pusat satu siswa terpapar kemungkinan di luar sekolah

Namun terkait data 25 klaster yang dirilis oleh Kemendikbud, Taga menyebut Disdik tidak memiliki data lapangan yang serupa.

"Jadi kalau yang 25 (klaster) itu silakan konfirmasi ke Kemendikbud, jadi kita tidak pernah merilis itu," kata dia.

Pemprov DKI minta kejelasan data

Untuk meminta kejelasan data klaster yang dirilis, Pemprov DKI akhirnya berkirim surat ke Kemendikbud.

"Itu kami sudah menyurati Kemendikbud minta data persisnya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria.

Dia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta saat ini belum mendapat data rinci terkait hasil survei klaster pembelajaran tatap muka yang dirilis kemendikbud.

Riza meyakini, proses pelajaran tatap muka yang kini sedang berjalan sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

"Kami meyakini proses pembelajaran di sekolah-sekolah melaksanakan prokes yang ketat, disiplin dan bertanggungjawab," ucap dia.