PKS Sebut Agenda Rapat Paripurna Interpelasi Formula E Tak Sesuai Prosedur

JAKARTA, KOMPAS.com - Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan penetapan agenda rapat paripurna persetujuan interpelasi Formula E tidak sesuai prosedur.

Dia menyebut tidak ada agenda pembahasan penentuan jadwal paripurna untuk interpelasi dalam rapat Badan Musyawarah Senin (27/9/2021).

"Artinya proseduralnya harus diikuti, prosedur di Bamus itu," kata Suhaimi saat dihubungi melalui telepon, Senin (27/9/2021).

Suhaimi mengatakan, agenda interpelasi sengaja disusupi dalam rapat lainnya yang sebenarnya hanya membahas penetapan jadwal pembahasan Raperda APBD 2021 dan KUPA PPAS perubahan APBD 2021.

Baca juga: Besok, DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Persetujuan Interpelasi Terkait Formula E

Menurut dia, penyusupan agenda interpelasi di tengah-tengah rapat Badan Musyawarah tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

"Enggak boleh, jadi harus sesuai dengan prosedurnya, misalnya ada rapat apa pun di forum rapat ditandatangani, tiba-tiba di tengah jalan ada yang mengubah, enggak boleh, itu artinya menelikung hasil keputusan rapat," ujar dia.

Suhaimi mengatakan, rapat Bamus yang digelar harus disetujui dan ditandatangani oleh empat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dan Ketua DPRD DKI Jakarta.

Jika diketahui ada pembahasan terkait interpelasi, Suhaimi menyebut tidak akan menandatangani agenda pembahasan itu.

"Kalau ini menelikung hasil paraf kita, kalau soal interpelasi (sikap) masing-masing, tapi kalau prosedur di dewan itu harus dijalankan dengan baik," ujar dia.

Baca juga: Wagub DKI Akui Besaran Commitment Fee Formula E di Jakarta Berbeda dengan Kota Lain

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta memutuskan akan menggelar rapat paripurna penyampaian usulan hak interpelasi terkait Formula E Selasa (28/9/2021) besok.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, rapat paripurna akan dimulai pukul 10.00 WIB.

"28 (September) besok paripurna," ujar Prasetio.

Sebagai informasi, hak interpelasi terkait Formula E resmi diusulkan pada 26 Agustus 2021 oleh 33 Anggota DPRD DKI Jakarta dari dua fraksi yaitu Fraksi PDI-P dan Fraksi PSI.

Hak interpelasi merupakan hak bertanya anggota Dewan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui forum formal.

Namun sebelum dilaksanakan, usulan hak interpelasi harus dibahas di rapat paripurna dan pengambilan keputusan penggunaan hak interpelasi.

Hak interpelasi bisa dilaksanakan apabila dalam rapat paripurna dihadiri oleh 50 persen plus satu dari jumlah anggota Dewan dan saat pengambilan suara 50 persen plus satu yang hadir memberikan suara setuju.