Belum Kuorum, Rapat Paripurna DPRD DKI Bahas Hak Interpelasi Formula E Ditunda Sejam

Kompas.com - 28/09/2021, 11:05 WIB
Suasana Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda pembahasan usulan hak interpelasi terkait Formula E, Selasa (28/9/2021). KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOSuasana Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda pembahasan usulan hak interpelasi terkait Formula E, Selasa (28/9/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna pembahasan usulan hak interpelasi terkait Formula E ditunda 1 jam karena anggota Dewan yang hadir tidak mencapai kuorum.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, peserta rapat paripurna yang hadir tidak lebih dari 27 orang dan rapat harus ditunda untuk mencapai jumlah kuorum.

"Saya melihat hanya ada 27 orang, saya rasa hari ini belum kuorum. Saya akan tunggu satu jam agar paripurna ini bisa mendapatkan kuorum. Jadi saya tunda 1 jam," ujar Prasetio dalam Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Baca juga: Silang Pendapat Para Pimpinan DPRD DKI Jakarta soal Agenda Rapat Interpelasi Formula E

Sidang akan dilanjutkan kembali pulul 11.30 WIB, sembari menunggu anggota Dewan yang lain untuk mencapai kuorum.

Pantauan Kompas.com, hanya terdapat dua fraksi yang hadir dalam sidang paripurna pembahasan usulan hak interpelasi terkait Formula E.

Fraksi yang hadir merupakan pengusul hak interpelasi Formula E, yaitu fraksi PSI dan Fraksi PDI-P yang berjumlah 27 orang, termasuk pimpinan DPRD Prasetio Edi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagai informasi, usulan penggunaan hak interpelasi atau hak bertanya langsung anggota Dewan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi diserahkan ke pimpinan anggota DPRD DKI Jakarta Kamis (26/8/2021), untuk dilakukan pembahasan.

Hak interpelasi diatur dalam Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 yang terdapat dalam BAB VIII tentang pelaksanaan hak DPRD dan Anggota DPRD DKI.

Hak interpelasi dijelaskan dalam Pasal 120 merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur DKI mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hak interpelasi tersebut bisa diusulkan paling sedikit 15 anggota Dewan dan terdiri lebih dari satu fraksi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Akan Libatkan KNKT untuk Audit Kecelakan Berulang Transjakarta

Pemprov DKI Akan Libatkan KNKT untuk Audit Kecelakan Berulang Transjakarta

Megapolitan
Polisi Periksa 4 Saksi untuk Selidiki Penyebab Kebakaran Gedung Cyber

Polisi Periksa 4 Saksi untuk Selidiki Penyebab Kebakaran Gedung Cyber

Megapolitan
Kejari Jakarta Pusat Belum Tentukan Jadwal Sidang Jerinx

Kejari Jakarta Pusat Belum Tentukan Jadwal Sidang Jerinx

Megapolitan
Polisi Penembak 2 Orang di Exit Tol Bintaro Dinonaktifkan dari Satuan PJR Polda Metro Jaya

Polisi Penembak 2 Orang di Exit Tol Bintaro Dinonaktifkan dari Satuan PJR Polda Metro Jaya

Megapolitan
Sumur Resapan Tak Cocok di Jakarta, Ahli BRIN: Nanti Hanya jadi Kolam

Sumur Resapan Tak Cocok di Jakarta, Ahli BRIN: Nanti Hanya jadi Kolam

Megapolitan
Waduk Halim Perdanakusuma Akan Mulai Dikeruk Besok

Waduk Halim Perdanakusuma Akan Mulai Dikeruk Besok

Megapolitan
Atlantis Ancol Dibuka Mulai Besok, Ini Syarat Masuknya

Atlantis Ancol Dibuka Mulai Besok, Ini Syarat Masuknya

Megapolitan
Crane Terguling dan Timpa Rumah di Depok 1,5 Bulan Lalu, Ini Alasan Mengapa Baru Dievakuasi Sekarang

Crane Terguling dan Timpa Rumah di Depok 1,5 Bulan Lalu, Ini Alasan Mengapa Baru Dievakuasi Sekarang

Megapolitan
Atlantis Ancol Kembali Dibuka Mulai Sabtu Besok

Atlantis Ancol Kembali Dibuka Mulai Sabtu Besok

Megapolitan
Kecelakaan Transjakarta Berulang, BP BUMD DKI: Indikasi Direksi Tidak Maksimal

Kecelakaan Transjakarta Berulang, BP BUMD DKI: Indikasi Direksi Tidak Maksimal

Megapolitan
Nasib Naas Dua Siswa SMK, Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber saat PKL

Nasib Naas Dua Siswa SMK, Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber saat PKL

Megapolitan
PN Tangerang Tunda Vonis Cynthiara Alona Terkait Kasus Prostitusi Anak

PN Tangerang Tunda Vonis Cynthiara Alona Terkait Kasus Prostitusi Anak

Megapolitan
Setelah 1,5 Bulan, Crane Terguling dan Timpa Rumah di Depok Akhirnya Dievakuasi

Setelah 1,5 Bulan, Crane Terguling dan Timpa Rumah di Depok Akhirnya Dievakuasi

Megapolitan
WNI yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

WNI yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Megapolitan
Pemkab Bekasi Dorong Perangkat Daerah Maksimalkan Serapan APBD

Pemkab Bekasi Dorong Perangkat Daerah Maksimalkan Serapan APBD

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.