Drama Politik DPRD DKI soal Interpelasi Formula E, Prasetio Sebut M Taufik dkk Bikin Parlemen Jalanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta terbelah antara kubu pro dan kontra interpelasi Formula E.

Kubu pro terdiri dari Fraksi PDI-P dan PSI, sedangkan fraksi-fraksi lain telah menyatakan diri menolak interpelasi.

Terbelahnya sikap anggota Dewan ini bergulir jadi drama jelang rapat paripurna perdana yang dijadwalkan hari ini, Selasa (28/9/2021).

Baca juga: 4 Pimpinan DPRD DKI Tak Hadir Rapat Paripurna Bahas Usul Interpelasi Formula E

Kubu kontra interpelasi menyebutkan bahwa rapat paripurna ini ilegal. Dalam konferensi pers di sebuah rumah makan, kemarin, mereka bersepakat tak akan hadir dalam rapat paripurna interpelasi terkait Formula E.

Mereka beranggapan, keputusan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi membahas soal paripurna tentang interpelasi Formula E pada rapat Badan Musyawarah kemarin di luar prosedur.

Sementara itu, Prasetio yang notabene politikus PDI-P bersikeras bahwa tidak ada prosedur dan ketentuan apa pun yang dilanggar.

Baca juga: Meski Tak Penuhi Kuorum, Rapat Paripurna Bahas Interpelasi Formula E Tetap Digelar

Rapat paripurna interpelasi terkait Formula E akhirnya tetap digelar hari ini meski gagal memenuhi kuorum 53 orang. Sebab, hanya dihadiri 32 anggota Dewan yang semuanya kader PDI-P dan PSI.

Dari unsur pimpinan, hanya Prasetio seorang yang hadir, sedangkan empat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, yakni M Taufik (Gerindra), Suhaimi (PKS), Misan Samsuri (Demokrat), dan Zita Anjani (PAN) mangkir, sesuai kesepakatan di rumah makan.

Rapat paripurna tak menghasilkan keputusan karena tak kuorum. Prasetio menuding kubu kontra interpelasi Formula E sebagai parlemen jalanan.

"Kami menunda, kami memberi contoh kepada teman teman-teman di tujuh fraksi yang lain. Kami coba saling menghargai. Ada yang terima, ada yang tidak terima, tapi medianya adalah DPRD, bukan di restoran," sindir Prasetio selepas rapat paripurna, Selasa.

Baca juga: Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua Fraksi PKS: Itu Ilegal

"Saya juga bingung nih, kenapa mereka memberi pelajaran, terutama sahabat saya, M Taufik itu, memberikan masukan kepada junior-juniornya memakai parlemen jalanan. Di sinilah tempatnya, ayo kita diskusi, ayo kita berdebat, jangan kita bermain di luar," ungkapnya.

Sebelumnya, kubu kontra interpelasi Formula E juga sempat menyelenggarakan pertemuan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Salah satu hal yang mereka perbincangkan dalam pertemuan itu juga soal interpelasi Formula E.

"Saya juga enggak ngerti. Kemarin di rumah gubernur, sekarang di (menyebut nama restoran), terus ngomongnya di luar (DPRD) semua. Saya enggak ngerti," ucap Prasetio.

Baca juga: Silang Pendapat Para Pimpinan DPRD DKI Jakarta soal Agenda Rapat Interpelasi Formula E

Sementara itu, M Taufik masih berkukuh bahwa rapat paripurna hari ini tidak sah.

Taufik menyebutkan, salah satu alasannya yaitu tidak ada wakil ketua DPRD DKI Jakarta yang menandatangani undangan rapat paripurna.

"Undangan itu harus minimal diparaf oleh dua wakil ketua, baru ditandatangani ketua. Itu syarat mutlak. Jadi kalau itu tidak dilakukan maka undangannya tidak sah. Kan sederhana, itu Pasal 80 ayat 3 (tata tertib Dewan)," ujar Taufik, Selasa.

"Saya kira selama pelanggaran dilakukan berulang-ulang, kami akan tolak terus supaya DPRD jalan yang benarlah, jangan semua mau sendiri. Pimpinan DPRD itu kolektif kolegial, jadi tidak bisa sendiri menentukan A, menentukan B," tutur Taufik.