Penjelasan Pemprov DKI Terkait 12 Isu Penyelenggaraan Formula E

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta menjawab 12 isu terkait kelanjutan penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Jawaban tersebut dipublikasikan di situs Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta.

Baca juga: Pemprov DKI Sebut Gelaran Formula E Tak Lagi Gunakan APBD, tapi Pakai Dana Sponsor

Berikut isu-isu yang berkembang terkait penyelenggaraan Formula E di Jakarta beserta penjelasan Pemprov DKI:

1. Katanya, Formula E merupakan pemborosan APBD.

Faktanya:

• Hampir semua event dunia (Asian Games, Olimpiade, Formula 1, MotoGP, Formula E) membutuhkan dana dari pemerintah, termasuk Asian Games 2018 dan Moto GP Mandalika Maret 2022.
• Asian Games 2018, MotoGP Mandalika Maret 2022, dan Formula E Juni 2022 bukan pemborosan APBN/APBD, karena memberikan manfaat ekonomi dan reputasional yang luar biasa bagi Indonesia.
• Manfaat ekonomi: stimulus ekonomi dan multiplier effect yang ditimbulkan.
• Manfaat reputasional: citra Indonesia dan Jakarta yang semakin baik di dunia, sehingga bisa menstimulus turisme dan investasi.

2. Katanya, hanya untung jika dilaksanakan 5 tahun. Mengapa Formula E dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut? Hanya 2 kota yang melaksanakan secara berturut-turut dan bahkan mereka merugi.

Faktanya:

• Investasi infrastruktur jadi optimal jika infrasturktur itu dimanfaatkan bukan hanya untuk satu kali penyelenggaraan.
• Justru merugikan jika Formula E hanya dilaksanakan sekali karena biaya infrastruktur balapan yang merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar menjadi tidak termanfaatkan beberapa kali.
• Akibat pandemi, dilakukan review ulang atas semua kerja sama Formula E di semua kota. Hasil kesepakatan baru antara Jakpro dengan FEO, periode pelaksanaan disesuaikan 3 tahun, yaitu 2022, 2023, dan 2024.
• Tiga tahun merupakan waktu yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dan dampak ekonomi.

3. Katanya, commitment fee Rp 2,3 triliun, biaya pelaksanaan Rp 4,4 triliun.

Faktanya:

• Commitment fee adalah Rp 560 miliar (bukan hanya untuk tahun pertama, tapi untuk semua tahun penyelenggaraan).
• Kegiatan formula E ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2019. Kegiatan Formula E tidak ditetapkan dalam peraturan gubernur secara independen tapi dalam peraturan daerah, yaitu kesepakatan eksekutif bersama dengan DPRD.
• Tidak ada lagi tambahan biaya dari APBD untuk pelaksanaan Formula E, baik untuk 2022, 2023 dan 2024.
• Biaya pelaksanaan per tahun sekitar Rp 150 miliar, tidak dibayar oleh APBD tapi akan bersumber dari sponsorship yang akan dilakukan oleh Jakpro. Dalam perjanjian kerja sama yang terkini, tidak ada keperluan untuk dibuatkan bank garansi.
• Jangka waktu: 3 tahun. Itu semua ada data yang akurat. Kesepakatan antara Jakpro dengan FEO (Formula E Operations) adalah sebagaimana ditulis di atas. Apalagi setelah terjadi pandemi, semua rencana pelaksanaan di berbagai kota dunia dilakukan penyesuaian.

Kesimpulan:

• Pembiayaan Formula E yang berasal dari APBD 2019 yang sudah dibayarkan 2 tahun yang lalu.
• Pembayaran dilakukan sebelum adanya pandemi tahun 2020.
• Tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan dari APBD baik untuk commitment fee maupun biaya penyelenggaraan ke depan.

4. Katanya, besaran commitment fee Formula E di Jakarta terlalu tinggi dibandingkan kota lain di dunia.

Faktanya:

• Perbandingan commitment fee antarkota tidak bisa dilakukan secara apple to apple. Beberapa kota menanggung hampir seluruh biaya penyelenggaraan, sedangkan di sebagian kota yang lain FEO banyak meng-cover biaya.
• Nilai commitment fee masing-masing kota/negara berbeda, dipengaruhi oleh (1) apa saja yang di-cover oleh FEO, (2) jarak lokasi dengan kota penyelenggara lain, (3) kapan kota tersebut menjadi tuan rumah, semakin akhir semakin tinggi commitment fee.
• Untuk Jakarta, beberapa faktor yang memengaruhi pembiayaan adalah: (1) FEO meng-cover biaya broadcasting+penyiaran live di 150 negara, akomodasi ribuan ofisial selama sekitar 1 bulan, biaya keamanan, biaya pengiriman barang, asuransi, panggung dan stage, (2) posisi geografis Indonesia membuat biaya logistik yang FEO harus keluarkan jauh lebih tinggi dari kota lain di Eropa dan Amerika.
• Untuk biaya broadcasting (produksi dan penyiaran) saja, diperkirakan mencapai 2 juta poundsterling.

5. Katanya, biaya sebesar Rp 560 miliar bisa digunakan untuk pendidikan, penanggulangan Covid-19, dan lain-lain.

Faktanya:

• Tidak betul pelaksanaan Formula E mengabaikan anggaran di sektor lain. Bahkan pembayaran sudah lunas-tuntas di tahun 2019.
• Penyusunan anggaran mempertimbangkan keseimbangan seluruh aspek dan jangka waktu target (pendek, menengah, panjang).
• Dana pendidikan, penanganan Covid-19, dan lain-lain tetap mendapatkan prioritas dan dipenuhi secara memadai, bahkan dalam penanganan Covid-19, DKI merupakan yang terbaik di Indonesia. Terkait vaksinasi, Jakarta merupakan salah satu kota yang paling sukses di dunia.
• Sama dengan MotoGP Mandalika Maret 2022, Formula E Juni 2022 merupakan investasi jangka menengah dan panjang, untuk mendongkrak citra Indonesia dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas di masa mendatang, termasuk untuk bidang pariwisata, investasi, dan perdagangan dunia.
• Sebagai informasi, Pemprov DKI mengeluarkan biaya dari APBD sebesar Rp 750 miliar untuk membangun equestrian (arena pacuan kuda) dan velodrome (arena balap sepeda) dalam rangka mendukung pelaksanaan Asian Games 2018. Fasilitas itu digunakan utamanya hanya satu kali yaitu saat Asian Games tahun 2018. Biaya ini pun tidak dipandang sebagai pengabaian anggaran pendidikan ataupun anggaran kesehatan karena masing-masing anggaran sudah memiliki posnya.

6. Katanya, Formula E tidak membantu memulihkan ekonomi pasca-Covid-19.