Tak Mau Digusur, Warga Karet Tengsin: Saya Sudah Sepuh, Jangan Disuruh ke Rusun...

Kompas.com - 30/09/2021, 13:54 WIB
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggusur 40 kepala keluarga yang tinggal di Jalan Mutiara RT 07 RW 04, Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka akan dipindahkan ke rumah susun milik Pemprov DKI.   Hal ini dikarenakan tanah yang mereka tempati seluas 4.695 di Karet Tengsin adalah milik Pemprov DKI berdasarkan putusan pengadilan.   Pada Rabu (29/9/2021) hari ini, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta telah memasang plang yang menandakan tanah itu adalah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Warta KotaPemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggusur 40 kepala keluarga yang tinggal di Jalan Mutiara RT 07 RW 04, Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka akan dipindahkan ke rumah susun milik Pemprov DKI. Hal ini dikarenakan tanah yang mereka tempati seluas 4.695 di Karet Tengsin adalah milik Pemprov DKI berdasarkan putusan pengadilan. Pada Rabu (29/9/2021) hari ini, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta telah memasang plang yang menandakan tanah itu adalah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Penulis Ihsanuddin
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga di RT 07 RW 04 Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, menolak untuk dipindahkan ke rumah susun (rusun).

Firmansyah (57) yang sudah 27 tahun tinggal di lahan yang kini dikuasai pemerintah, merasa keberatan jika dipindahkan ke rusun. Sebab, ia harus tetap membayar uang sewa per bulan.

"Kalau kita pindah ke rusun terus kita tetap bayar di sana, itu kan jadi repot kita jadinya. Kita lagi kena musibah, terus disuruh bayarin rusun," kata Firmansyah, Kamis (30/9/2021).

"Untuk pindah saja kita sudah bingung, bagaimana mau bayarin rusun," sambungnya.

Baca juga: Digusur Pemprov DKI, 40 Keluarga di Karet Tengsin Akan Dipindahkan ke Rusun

Firmansyah berharap pemerintah tak buru-buru mengusir warga dari tanah seluas 4.695 meter persegi itu. Apalagi, ia menyebut proses hukum terkait sengketa tahan itu saat ini belum inkrah. Masih ada proses kasasi dan peninjauan kembali yang bisa ditempuh warga.

"Kita jangan disamakan dengan penduduk DKI liar. Ini tanah bersertifikat hak milik nomor 18 atas nama MT Manurung. Ini tahan bertuan, bukan tidak ada tuannya," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Zaitun (60), yang sudah 46 tahun tinggal di wilayah tersebut, juga mengaku keberatan dengan rencana pemindahan warga ke rusun. Apalagi ia menerima informasi bahwa rusun yang disediakan Pemprov DKI cukup jauh, yakni berada di wilayah Cakung, Jakarta Timur.

"Kita mendingan minta ganti rugi berupa uang saja biar kita bisa beli rumah di tempat lain. Saya ini sudah sepuh, jangan disuruh ke rusun," ucap Zaitun.

Baca juga: Sudah Menetap Puluhan Tahun, 50 Keluarga di Karet Tengsin Akan Digusur dan Dipindahkan ke Rusun

Pada Rabu (29/9/2021) kemarin, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta telah memasang plang yang menandakan tanah itu adalah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPAD DKI Jakarta Reza Pahlevi mengatakan, pemasangan plang tersebut sebagai bentuk pengamanan aset lahan milik Pemprov DKI Jakarta.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Lika-liku Proyek Ratusan Titik Sumur Resapan Anies, Dikritik Habis-habisan, Anggaran Berujung Dihapus DPRD DKI

Lika-liku Proyek Ratusan Titik Sumur Resapan Anies, Dikritik Habis-habisan, Anggaran Berujung Dihapus DPRD DKI

Megapolitan
Lokasi Penyekatan Massa Reuni 212 di Tangsel: Pertigaan Bintaro dan Sandratex

Lokasi Penyekatan Massa Reuni 212 di Tangsel: Pertigaan Bintaro dan Sandratex

Megapolitan
DPRD Coret Anggaran Sumur Resapan Anies di 2022, Wagub DKI: Program Pengendalian Banjir Ada Banyak...

DPRD Coret Anggaran Sumur Resapan Anies di 2022, Wagub DKI: Program Pengendalian Banjir Ada Banyak...

Megapolitan
Saat Target Anies Bangun 1,8 Juta Sumur Resapan Kandas di DPRD DKI…

Saat Target Anies Bangun 1,8 Juta Sumur Resapan Kandas di DPRD DKI…

Megapolitan
UPDATE 1 Desember: Nihil Kasus Baru di Kota Tangerang, 17 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 1 Desember: Nihil Kasus Baru di Kota Tangerang, 17 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 1 Desember: Tambah 1 Kasus di Tangsel, 38 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 1 Desember: Tambah 1 Kasus di Tangsel, 38 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Cegah Massa 212 Masuk Jakarta, Polisi Saring Kendaraan di Perbatasan Tangsel

Cegah Massa 212 Masuk Jakarta, Polisi Saring Kendaraan di Perbatasan Tangsel

Megapolitan
Kawasan Gambir Ditutup karena Ada Reuni 212, Penumpang Kereta Jarak Jauh Bisa Naik dari Stasiun Jatinegara

Kawasan Gambir Ditutup karena Ada Reuni 212, Penumpang Kereta Jarak Jauh Bisa Naik dari Stasiun Jatinegara

Megapolitan
Hari Ini, Reuni 212 Akan Digelar di Patung Kuda meski Belum Kantongi Izin

Hari Ini, Reuni 212 Akan Digelar di Patung Kuda meski Belum Kantongi Izin

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bodebek Berpotensi Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bodebek Berpotensi Hujan

Megapolitan
Yayasan Az Zikra Tolak Pelaksanaan Reuni 212 di Masjid Miliknya di Bogor

Yayasan Az Zikra Tolak Pelaksanaan Reuni 212 di Masjid Miliknya di Bogor

Megapolitan
Syarat Pendaftar Kartu Anak Jakarta (KAJ), Terima Rp 300.000 Per Bulan

Syarat Pendaftar Kartu Anak Jakarta (KAJ), Terima Rp 300.000 Per Bulan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Ancaman Pidana untuk Peserta Reuni 212 | Aturan Terbaru Masuk Mal di Jakarta

[POPULER JABODETABEK] Ancaman Pidana untuk Peserta Reuni 212 | Aturan Terbaru Masuk Mal di Jakarta

Megapolitan
ODHA di Depok Masih Dapat Stigma Negatif

ODHA di Depok Masih Dapat Stigma Negatif

Megapolitan
Pemprov Jakarta Bentuk Tim Khusus Awasi Alat Makan Bahan Melamin Tak Ber-SNI

Pemprov Jakarta Bentuk Tim Khusus Awasi Alat Makan Bahan Melamin Tak Ber-SNI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.