Tak Mau Digusur, Warga Karet Tengsin: Saya Sudah Sepuh, Jangan Disuruh ke Rusun...

Kompas.com - 30/09/2021, 13:54 WIB
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggusur 40 kepala keluarga yang tinggal di Jalan Mutiara RT 07 RW 04, Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka akan dipindahkan ke rumah susun milik Pemprov DKI.   Hal ini dikarenakan tanah yang mereka tempati seluas 4.695 di Karet Tengsin adalah milik Pemprov DKI berdasarkan putusan pengadilan.   Pada Rabu (29/9/2021) hari ini, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta telah memasang plang yang menandakan tanah itu adalah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Warta KotaPemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggusur 40 kepala keluarga yang tinggal di Jalan Mutiara RT 07 RW 04, Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka akan dipindahkan ke rumah susun milik Pemprov DKI. Hal ini dikarenakan tanah yang mereka tempati seluas 4.695 di Karet Tengsin adalah milik Pemprov DKI berdasarkan putusan pengadilan. Pada Rabu (29/9/2021) hari ini, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta telah memasang plang yang menandakan tanah itu adalah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Penulis Ihsanuddin
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga di RT 07 RW 04 Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, menolak untuk dipindahkan ke rumah susun (rusun).

Firmansyah (57) yang sudah 27 tahun tinggal di lahan yang kini dikuasai pemerintah, merasa keberatan jika dipindahkan ke rusun. Sebab, ia harus tetap membayar uang sewa per bulan.

"Kalau kita pindah ke rusun terus kita tetap bayar di sana, itu kan jadi repot kita jadinya. Kita lagi kena musibah, terus disuruh bayarin rusun," kata Firmansyah, Kamis (30/9/2021).

"Untuk pindah saja kita sudah bingung, bagaimana mau bayarin rusun," sambungnya.

Baca juga: Digusur Pemprov DKI, 40 Keluarga di Karet Tengsin Akan Dipindahkan ke Rusun

Firmansyah berharap pemerintah tak buru-buru mengusir warga dari tanah seluas 4.695 meter persegi itu. Apalagi, ia menyebut proses hukum terkait sengketa tahan itu saat ini belum inkrah. Masih ada proses kasasi dan peninjauan kembali yang bisa ditempuh warga.

"Kita jangan disamakan dengan penduduk DKI liar. Ini tanah bersertifikat hak milik nomor 18 atas nama MT Manurung. Ini tahan bertuan, bukan tidak ada tuannya," kata dia.

Zaitun (60), yang sudah 46 tahun tinggal di wilayah tersebut, juga mengaku keberatan dengan rencana pemindahan warga ke rusun. Apalagi ia menerima informasi bahwa rusun yang disediakan Pemprov DKI cukup jauh, yakni berada di wilayah Cakung, Jakarta Timur.

"Kita mendingan minta ganti rugi berupa uang saja biar kita bisa beli rumah di tempat lain. Saya ini sudah sepuh, jangan disuruh ke rusun," ucap Zaitun.

Baca juga: Sudah Menetap Puluhan Tahun, 50 Keluarga di Karet Tengsin Akan Digusur dan Dipindahkan ke Rusun

Pada Rabu (29/9/2021) kemarin, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta telah memasang plang yang menandakan tanah itu adalah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPAD DKI Jakarta Reza Pahlevi mengatakan, pemasangan plang tersebut sebagai bentuk pengamanan aset lahan milik Pemprov DKI Jakarta.

Sebab, lahan seluas 4.695 meter persegi itu telah diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta usai memenangkan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Hari ini kita melaksanakan ketentuan pelaksanaan pengadilan bahwa aset seluas 4.695 meter persegi milik Pemprov DKI Jakarta," kata Reza usai pemasangan plang, Rabu siang, seperti dilansir Warta Kota.

Lurah Karet Tengsin M Hari Ananda mengatakan, total ada 50 kepala keluarga yang menempati lahan tersebut. Sebanyak 21 keluarga merupakan warga ber-KTP DKI sementara sisanya luar DKI.

Baca juga: Kali Krukut Dilebarkan dalam Program Gerebek Lumpur, Diharap Atasi Banjir di Kemang

Ia mengakui warga sudah lama menenpati lahan tersebut. Bahkan ada yang sudah tinggal di sana selama puluhan tahun.

Kini pemerintah akan mulai menyosialisasikan kepada warga di sana untuk meninggalkan rumah mereka. Namun Hari memastikan Pemprov juga akan menyediakan rusun sebagai solusi bagi warga yang tergusur.

"Sekarang kan tahapannya sudah pemasangan plang aset dulu, setelah itu kita tunggu arahan dari tingkat kota untuk sosialisasi dan relokasi ke rusun," ujar Hari.

Hari menyebut, secara umum tidak ada penolakan dari warga. Hanya ada segelintir warga yang merasa keberatan.

"Enggak semuanya sih, ada tokoh di situ juga bilang lagi proses hukum masih berjalan prosesnya. Sedangkan yang kita tahu terakhir itu bandingnya ditolak," kata Hari.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasib Naas Pengendara Mobil di Cakung: Disangka Maling, Dikejar Massa dan Dipukuli hingga Tewas

Nasib Naas Pengendara Mobil di Cakung: Disangka Maling, Dikejar Massa dan Dipukuli hingga Tewas

Megapolitan
Ingat, Ganjil Genap di 13 Ruas Jalan Jakarta Masih Berlaku di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Ingat, Ganjil Genap di 13 Ruas Jalan Jakarta Masih Berlaku di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Megapolitan
PSI Tegaskan Tidak Anti Formula E, asalkan Anies Selesaikan Dulu Masalah Banjir dan Macet

PSI Tegaskan Tidak Anti Formula E, asalkan Anies Selesaikan Dulu Masalah Banjir dan Macet

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kecelakaan Dua Truk di Gatot Subroto| Konvoi Mobil Mewah Ditegur Polisi

[POPULER JABODETABEK] Kecelakaan Dua Truk di Gatot Subroto| Konvoi Mobil Mewah Ditegur Polisi

Megapolitan
UPDATE 24 Januari: Tambah 133 Kasus di Kota Tangerang, 741 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 Januari: Tambah 133 Kasus di Kota Tangerang, 741 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Sekolah di Depok Gelar PTM 100 Persen Besok, Kantin Ditutup dan Istirahat Diperpendek

Sekolah di Depok Gelar PTM 100 Persen Besok, Kantin Ditutup dan Istirahat Diperpendek

Megapolitan
UPDATE: Bertambah 1.739, Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Kini Ada 879.307

UPDATE: Bertambah 1.739, Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Kini Ada 879.307

Megapolitan
12 Pompa Apung dan 5 Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Banjir di Tegal Alur

12 Pompa Apung dan 5 Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Banjir di Tegal Alur

Megapolitan
Sopir Minibus Selamat Usai Terjepit karena Tabrak Truk di Klender

Sopir Minibus Selamat Usai Terjepit karena Tabrak Truk di Klender

Megapolitan
Dua Tersangka Kasus Penyekapan Wanita di Tangerang Diamankan Polisi

Dua Tersangka Kasus Penyekapan Wanita di Tangerang Diamankan Polisi

Megapolitan
Sajam yang Dipakai untuk Menusuk Anggota TNI AD di Jakarta Utara Sudah Ditemukan

Sajam yang Dipakai untuk Menusuk Anggota TNI AD di Jakarta Utara Sudah Ditemukan

Megapolitan
Giring-Anies Saling Sindir, Pengamat: Hanya untuk Menyenangkan Masing-masing Pendukungnya

Giring-Anies Saling Sindir, Pengamat: Hanya untuk Menyenangkan Masing-masing Pendukungnya

Megapolitan
Apresiasi Kinerja KPK Tetapkan Rahmat Effendi Tersangka, Warga Bekasi Utara Cukur Gundul

Apresiasi Kinerja KPK Tetapkan Rahmat Effendi Tersangka, Warga Bekasi Utara Cukur Gundul

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Disarankan Terus Gencarkan Vaksinasi Booster Covid-19

Pemprov DKI Jakarta Disarankan Terus Gencarkan Vaksinasi Booster Covid-19

Megapolitan
Antusiasnya Warga Kunjungi Alun-alun Depok dan Nasib Skatepark yang Dijadikan Perosotan

Antusiasnya Warga Kunjungi Alun-alun Depok dan Nasib Skatepark yang Dijadikan Perosotan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.