Jokowi Diminta Beri Penjelasan Soal Tindak Lanjut Pemecatan 56 Pegawai KPK, Bukan Melempar ke Kapolri

Kompas.com - 02/10/2021, 11:30 WIB
Sejumlah mantan pegawai KPK nampak berjalan usai melakukan aksi perpisahan di Gedung Merah Putih pada Kamis (30/9/2021). Mereka resmi diberhentikan usai dinyatakan tidak lolos TWK. KOMPAS.com / IRFAN KAMILSejumlah mantan pegawai KPK nampak berjalan usai melakukan aksi perpisahan di Gedung Merah Putih pada Kamis (30/9/2021). Mereka resmi diberhentikan usai dinyatakan tidak lolos TWK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meminta Presiden Joko Widodo menyampaikan secara langsung tindak lanjut pemecatan 56 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Kurnia, Jokowi semestinya memberi penjelasan langsung, bukan malah melempar tanggung jawab kepada Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigot Prabowo yang berencana merekrut 56 orang pegawai KPK tersebut.

"Hal ini penting untuk disampaikan secara terus menerus agar Presiden tidak kebiasaan menggunakan model politik lempar tanggung jawab kepada pihak lain," kata Kurnia, Sabtu (2/10/2021).

Baca juga: Soal Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri, Eks Ketua Wadah Pegawai KPK: Kami Tunggu Undangan Kapolri

Kurnia mengingatkan, terkait kasus ini, Komisi Nasional HAM dan Ombudsman telah memberikan rekomendasi kepada Presiden, bukan Kapolri.

"Dengan mendelegasikan kepada Kapolri untuk menyampaikan perihal penempatan 56 pegawai KPK, maka hal itu menandakan Presiden tidak menghargai rekomendasi yang telah dibuat oleh Ombudsman dan Komnas HAM," kata Kurnia.

Kurnia menambahkan, jika pemerintah menganggap proses tes wawasan kebangsaan (TWK) bermasalah sehingga 56 pegawai KPK akan ditempatkan ke instansi lain, hal itu harus dijelaskan secara terang kepada masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tidak hanya itu, Presiden juga harus menegur dan mengevaluasi kinerja Pimpinan KPK yang menjadi dalang utama di balik TWK KPK," ujar dia.

Jokowi hingga saat ini belum memberi sikap yang jelas mengenai polemik pemecatan 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Sebelumnya, Jokowi pernah mengatakan agar hasil TWK tak serta-merta dijadikan dasar pemberhentian pegawai. Selain itu, peralihan status kepegawaian tak boleh sampai merugikan hak pegawai KPK.

Belakangan, Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigot Prabowo berencana merekrut 56 pegawai nonaktif KPK yang tak lolos TWK ke Bareskrim untuk menangani kasus tindak pidana korupsi (tipikor).

Listyo menilai, 56 pegawai KPK yang bakal diberhentikan itu memiliki rekam jejak dan pengalaman memadai untuk bertugas di Polri.

"Kami melihat terkait rekam jejak dan pengalaman dalam penanganan tipikor tentu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi Polri yang saat ini kami kembangkan," kata Listyo, pada 28 September 2021.

Listyo mengemukakan, Jokowi telah menyetujui rencana tersebut. Saat ini, Polri diminta menindaklanjuti usulan itu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Tanggal 27 (September) kami mendapatkan jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis, pada prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri," kata Listyo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarta Telah Capai Target 100 Persen Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Jakarta Telah Capai Target 100 Persen Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Megapolitan
2 Orang Ditembak Orang Tak Dikenal di Pintu Keluar Tol Bintaro

2 Orang Ditembak Orang Tak Dikenal di Pintu Keluar Tol Bintaro

Megapolitan
Ada Senjata Tajam dan Stik Golf di Mobil Massa Pemuda Pancasila

Ada Senjata Tajam dan Stik Golf di Mobil Massa Pemuda Pancasila

Megapolitan
Polisi Bayar Rp 50 Juta ke LSM yang Memeras, Kompolnas Minta Propam Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh

Polisi Bayar Rp 50 Juta ke LSM yang Memeras, Kompolnas Minta Propam Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh

Megapolitan
Luka di Tubuh Polisi yang Amankan Demo Pemuda Pancasila di DPR Diduga karena Pukulan Benda Tumpul

Luka di Tubuh Polisi yang Amankan Demo Pemuda Pancasila di DPR Diduga karena Pukulan Benda Tumpul

Megapolitan
Kapolres Jakpus: LSM Tamperak Paksa Keluarga Tersangka Bikin Testimoni Polisi Terima Suap

Kapolres Jakpus: LSM Tamperak Paksa Keluarga Tersangka Bikin Testimoni Polisi Terima Suap

Megapolitan
Baru Dibangun, Tutup Sumur Resapan di Jalan Intan Cilandak Sudah Jebol

Baru Dibangun, Tutup Sumur Resapan di Jalan Intan Cilandak Sudah Jebol

Megapolitan
LSM Tamperak yang Peras Polisi Juga Pernah Datangi Kemenkeu dan BNN

LSM Tamperak yang Peras Polisi Juga Pernah Datangi Kemenkeu dan BNN

Megapolitan
Saat Anies Tunjuk Elite Politik Jadi Panitia Formula E...

Saat Anies Tunjuk Elite Politik Jadi Panitia Formula E...

Megapolitan
UPDATE 26 November: 70 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

UPDATE 26 November: 70 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Wagub DKI: Kami Menghormati Reuni 212

Wagub DKI: Kami Menghormati Reuni 212

Megapolitan
Minta Buruh Tak Lagi Demonstrasi, Wagub DKI: Kewenangan UMP Bukan di Pemprov

Minta Buruh Tak Lagi Demonstrasi, Wagub DKI: Kewenangan UMP Bukan di Pemprov

Megapolitan
Kios di Joglo Dibangun dari Limbah, Akan Dipakai untuk Jual Produk UMKM Warga Setempat

Kios di Joglo Dibangun dari Limbah, Akan Dipakai untuk Jual Produk UMKM Warga Setempat

Megapolitan
Tawuran Pelajar Terjadi di Pinang Tangerang, Polisi: Langsung Dibubarkan Warga

Tawuran Pelajar Terjadi di Pinang Tangerang, Polisi: Langsung Dibubarkan Warga

Megapolitan
Pemkot Jakbar Andalkan Sumur Resapan untuk Atasi Banjir di Jalan Haji Briti Kembangan

Pemkot Jakbar Andalkan Sumur Resapan untuk Atasi Banjir di Jalan Haji Briti Kembangan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.