Gerebek Lumpur Jadi Program Prioritas Pengendalian Banjir Pemprov DKI, Komisi D: Cuma Cari Sensasi!

Kompas.com - 07/10/2021, 14:50 WIB
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) melakukan program Gerebek Lumpur di Kali Mookevart, Jakarta Barat, pada Sabtu (2/10/2021). Dokumentasi Humas DKI JakartaPemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) melakukan program Gerebek Lumpur di Kali Mookevart, Jakarta Barat, pada Sabtu (2/10/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengaku kesal karena Pemprov DKI Jakarta menetapkan gerebek lumpur sebagai program prioritas penanganan banjir Jakarta.

"Iya, kalau bicara gerebek lumpur saya katakan cuma mencari sensasi saja ini," kata Ida saat dihubungi melalui telepon, Kamis (7/10/2021).

Politikus PDI-Perjuangan ini mengatakan, program gerebek lumpur tidak perlu menjadi program prioritas karena merupakan program rutin untuk pemeliharaan saluran air.

Baca juga: Kilas Balik Penggusuran Bukit Duri dan Realisasi Janji Anies Bangun Kampung Susun untuk Warga

Dia heran mengapa Pemprov DKI Jakarta dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) menetapkan program itu sebagai program prioritas dan dimulai Maret 2021.

Padahal menurut Ida, pemeliharaan sungai dan kali di Jakarta bisa dilakukan sejak Januari 2021.

"Ya dimulai saja untuk pengambilan lumpur itu mulai Januari. Kan itu bisa dilakukan, karena itu kan pekerjaan rutin yang bisa dilakukan," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia juga makin kesal karena mendapat laporan program gerebek lumpur sebagai bentuk seremonial belaka.

Setelah ditinjau oleh para pejabat, petugas pengerukan lumpur tidak melanjutkan kembali pekerjaan yang seharusnya dituntaskan.

Baca juga: Anies Beri Nama Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, Ini Alasannya

"Kemarin ada keluhan dari anggota Komisi D, bahwa gerebek lumpur ini seremonial saja. Setelah pejabatnya pergi, anak buahnya bubar semua tidak ada yang melanjutkan pekerjaan itu. Ini yang menurut saya tidak efektif," tutur Ida.

Dia menyayangkan program yang semestinya lebih penting seperti normalisasi justru diabaikan dan lebih berfokus pada pengerukan saja.

Dia merasa malu, karena program normalisasi dipegang oleh Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat.

Namun kendala yang terjadi adalah Pemprov DKI yang tidak kunjung membebaskan lahan untuk normalisasi di bantaran sungai Ciliwung.

"Sekarang ini kan enggak jalan-jalan normalisasi, (Kementerian) PUPR sudah uber-uber terus kapan kita bisa memulai pekerjaan," ucap Ida.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tunggu Hasil Analisa Sampel Bangunan SMA 96 Jakarta yang Roboh

Polisi Tunggu Hasil Analisa Sampel Bangunan SMA 96 Jakarta yang Roboh

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Bersiap Hadapi Gelombang Ketiga

Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Bersiap Hadapi Gelombang Ketiga

Megapolitan
Bandar Narkoba yang Tabrak Polisi Ditangkap di Kendal

Bandar Narkoba yang Tabrak Polisi Ditangkap di Kendal

Megapolitan
Mobil Putar Arah Bikin Macet di Jalan Palmerah Utara, Sudinhub Jakbar Akan Tutup dengan Barrier

Mobil Putar Arah Bikin Macet di Jalan Palmerah Utara, Sudinhub Jakbar Akan Tutup dengan Barrier

Megapolitan
Klarifikasi Jakpro soal Penentuan Lokasi Sirkuit Formula E Jakarta

Klarifikasi Jakpro soal Penentuan Lokasi Sirkuit Formula E Jakarta

Megapolitan
Bangunan di Atas Saluran Air Kemang Belum Seluruhnya Dibongkar, Camat Minta Pemilik Tambah Pekerja

Bangunan di Atas Saluran Air Kemang Belum Seluruhnya Dibongkar, Camat Minta Pemilik Tambah Pekerja

Megapolitan
Pemuda Pancasila Akui 16 Tersangka Ricuh Demo di DPR/MPR Anggota Aktif

Pemuda Pancasila Akui 16 Tersangka Ricuh Demo di DPR/MPR Anggota Aktif

Megapolitan
Anies Sebut Formula Pengupahan Saat Ini Tak Cocok untuk Jakarta

Anies Sebut Formula Pengupahan Saat Ini Tak Cocok untuk Jakarta

Megapolitan
PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

Megapolitan
Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Megapolitan
LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

Megapolitan
Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Megapolitan
Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Megapolitan
Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.