Kompas.com - 07/10/2021, 14:50 WIB
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) melakukan program Gerebek Lumpur di Kali Mookevart, Jakarta Barat, pada Sabtu (2/10/2021). Dokumentasi Humas DKI JakartaPemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) melakukan program Gerebek Lumpur di Kali Mookevart, Jakarta Barat, pada Sabtu (2/10/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengaku kesal karena Pemprov DKI Jakarta menetapkan gerebek lumpur sebagai program prioritas penanganan banjir Jakarta.

"Iya, kalau bicara gerebek lumpur saya katakan cuma mencari sensasi saja ini," kata Ida saat dihubungi melalui telepon, Kamis (7/10/2021).

Politikus PDI-Perjuangan ini mengatakan, program gerebek lumpur tidak perlu menjadi program prioritas karena merupakan program rutin untuk pemeliharaan saluran air.

Baca juga: Kilas Balik Penggusuran Bukit Duri dan Realisasi Janji Anies Bangun Kampung Susun untuk Warga

Dia heran mengapa Pemprov DKI Jakarta dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) menetapkan program itu sebagai program prioritas dan dimulai Maret 2021.

Padahal menurut Ida, pemeliharaan sungai dan kali di Jakarta bisa dilakukan sejak Januari 2021.

"Ya dimulai saja untuk pengambilan lumpur itu mulai Januari. Kan itu bisa dilakukan, karena itu kan pekerjaan rutin yang bisa dilakukan," ujar dia.

Dia juga makin kesal karena mendapat laporan program gerebek lumpur sebagai bentuk seremonial belaka.

Setelah ditinjau oleh para pejabat, petugas pengerukan lumpur tidak melanjutkan kembali pekerjaan yang seharusnya dituntaskan.

Baca juga: Anies Beri Nama Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, Ini Alasannya

"Kemarin ada keluhan dari anggota Komisi D, bahwa gerebek lumpur ini seremonial saja. Setelah pejabatnya pergi, anak buahnya bubar semua tidak ada yang melanjutkan pekerjaan itu. Ini yang menurut saya tidak efektif," tutur Ida.

Dia menyayangkan program yang semestinya lebih penting seperti normalisasi justru diabaikan dan lebih berfokus pada pengerukan saja.

Dia merasa malu, karena program normalisasi dipegang oleh Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat.

Namun kendala yang terjadi adalah Pemprov DKI yang tidak kunjung membebaskan lahan untuk normalisasi di bantaran sungai Ciliwung.

"Sekarang ini kan enggak jalan-jalan normalisasi, (Kementerian) PUPR sudah uber-uber terus kapan kita bisa memulai pekerjaan," ucap Ida.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sempat Gagal, Tender Kedua Pembangunan Sirkuit Formula E Dibuka, Sudah Ada yang Daftar

Sempat Gagal, Tender Kedua Pembangunan Sirkuit Formula E Dibuka, Sudah Ada yang Daftar

Megapolitan
Peringati Hari Bakti Taruna ke-76, Menhan Prabowo Ziarah ke TMP Taruna

Peringati Hari Bakti Taruna ke-76, Menhan Prabowo Ziarah ke TMP Taruna

Megapolitan
PN Depok Lockdown hingga 31 Januari, Lebih dari 60 Persidangan Ditunda

PN Depok Lockdown hingga 31 Januari, Lebih dari 60 Persidangan Ditunda

Megapolitan
Tender Sirkuit Formula E Gagal, Wagub DKI Optimis Tetap Bisa Terselenggara

Tender Sirkuit Formula E Gagal, Wagub DKI Optimis Tetap Bisa Terselenggara

Megapolitan
Banyak Plastik Berisi Sampah di Perbatasan Jaksel, Dibuang Subuh Saat Orang Berangkat Kerja

Banyak Plastik Berisi Sampah di Perbatasan Jaksel, Dibuang Subuh Saat Orang Berangkat Kerja

Megapolitan
Formula E Belum Dapat Sponsor, Jakpro Pakai Dana Talangan untuk Bangun Sirkuit

Formula E Belum Dapat Sponsor, Jakpro Pakai Dana Talangan untuk Bangun Sirkuit

Megapolitan
Pakar Sebut Kemampuan Berpikir Rasional Pengeroyok Kakek 89 Tahun Mengalami Penumpulan

Pakar Sebut Kemampuan Berpikir Rasional Pengeroyok Kakek 89 Tahun Mengalami Penumpulan

Megapolitan
Detik-detik Neira J Kalangi Hirup Udara Bebas, Air Matanya Tumpah di Pelukan Sang Ayah

Detik-detik Neira J Kalangi Hirup Udara Bebas, Air Matanya Tumpah di Pelukan Sang Ayah

Megapolitan
Mobil Kecelakaan di Jalan Prapanca Kebayoran Baru, Lalu Lintas Macet

Mobil Kecelakaan di Jalan Prapanca Kebayoran Baru, Lalu Lintas Macet

Megapolitan
Hari Ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Dipanggil BK Terkait Dugaan Malaadministrasi Interpelasi Formula E

Hari Ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Dipanggil BK Terkait Dugaan Malaadministrasi Interpelasi Formula E

Megapolitan
Wagub Sebut Kerumunan di MoI karena Panitia Tak Antisipasi Animo Komunitas Anime

Wagub Sebut Kerumunan di MoI karena Panitia Tak Antisipasi Animo Komunitas Anime

Megapolitan
Kecurigaan Keluarga Kakek yang Tewas Dikeroyok dan Hasil Penyelidikan Sementara Polisi

Kecurigaan Keluarga Kakek yang Tewas Dikeroyok dan Hasil Penyelidikan Sementara Polisi

Megapolitan
Gandeng Dompet Dhuafa, Sunpride Salurkan 200 Kotak Buah untuk Korban Banjir di Tegal Alur

Gandeng Dompet Dhuafa, Sunpride Salurkan 200 Kotak Buah untuk Korban Banjir di Tegal Alur

Megapolitan
Wagub DKI: 2 RT di Jakarta Masuk Zona Merah Covid-19

Wagub DKI: 2 RT di Jakarta Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Upaya Pemkot Jaksel Kurangi Tumpukan Sampah, Kelola Minyak Jelantah hingga Budi Daya Ulat

Upaya Pemkot Jaksel Kurangi Tumpukan Sampah, Kelola Minyak Jelantah hingga Budi Daya Ulat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.