Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penangkapan dan Pelatihan Kerja bagi Manusia Silver Tak Menyelesaikan Akar Masalah

Kompas.com - 09/10/2021, 09:18 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Kota Depok, Jawa Barat, hingga hari ini masih memiliki kebijakan merazia orang-orang yang menggelandang di jalan.

Sedikitnya lima orang manusia silver diangkut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok dalam razia yang digelar selama 3 hari pada 3-5 Oktober 2021.

Razia ini disebut sebagai razia "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial" (PPKS) dan dianggap sebagai penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum.

“Saat kami sedang berpatroli menemukan manusia silver sedang beroperasi. Kami pun mengamankan mereka untuk didata," kata Kepala Satpol PP Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny, dikutip situs resmi Pemerintah Kota Depok, Kamis (7/10/2021).

Patroli ini dilakukan dari Jalan Raya Juanda, kemudian menuju pertigaan Masjid Al-Huda Depok 2, kemudian dilanjutkan ke Lampu Merah Arif Rahman Hakim hingga kawasan Beji.

"Selain itu, kami juga menghalau pengamen yang sering beroperasi di jalanan,” tutur Lienda.

Baca juga: Maraknya Manusia Silver Tanda Pemerintah Gagal Sediakan Ruang Publik dan Jamin Akses Lapangan Kerja

Dibina

Manusia-manusia silver ini kemudian diangkut Satpol PP untuk didata. Satpol PP disebut berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) agar mereka mendapatkan pembinaan.

“Mereka ada yang ditampung di Rumah Perlindungan Sosial (RPS), Kelurahan Beji Timur. Setelah dibina mereka kami kirim untuk pelatihan kerja,” kata Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinsos Kota Depok, Nita Ita Hernita, dikutip situs resmi Pemerintah Kota Depok, Kamis (7/10/2021).

Setelah dibawa ke RPS, lanjut Nita, Dinsos melakukan asesmen dan penelusuran terhadap mereka. Mereka juga diminta membuat perjanjian agar tidak kembali ke jalan.

"Kami juga meminta pihak keluarga datang ke RPS. Lalu, mereka diserahkan ke keluarga setelah sebelumnya kami lakukan pendampingan psikososial bagi yang masih di bawah pengawasan orangtua," ujarnya.

Di samping itu, Nita menyatakan, pihaknya bekerjasama dengan Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Pangudi Luhur Bekasi, Jawa Barat, milik Kementerian Sosial.

Baca juga: Pemkot Depok Kirim Manusia Silver yang Terjaring Razia ke Tempat Pelatihan Kerja

PPKS usia produktif yang terjaring razia telah dikirim untuk diberikan pelatihan wirausaha.

“Di sana mereka dibina dan diajarkan berwirausaha. Mental mereka dikuatkan agar tidak kembali ke jalan menjadi manusia silver,” tutur Nita.

Nita berharap agar kebijakan ini dapat mencegah mereka kembali ke jalan dan "mendapatkan hidup yang lebih baik". Pihaknya disebut akan terus melakukan pengawasan kepada PPKS.

“Kami ingin setelah direhabilitasi mereka bisa menjadi manusia mandiri dan tidak kembali lagi ke jalan,” ujar Nita.

Masalah struktural

Sosiolog Universitas Indonesia, Daisy Indira Yasmine mengatakan bahwa kebijakan tersebut cenderung mendikte dan belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Ini metode yang kurang partisipatif, dan cenderung deterministik," kata Daisy kepada Kompas.com pada Jumat (8/10/2021).

"Yang perlu dilakukan adalah berusaha memahami kebutuhan mereka," tambahnya.

Daisy mengatakan, fenomena manusia-manusia silver dan pengamen jalanan merupakan muara atas sedikitnya 2 permasalahan.

Baca juga: Langgar Ketertiban Umum, Manusia-manusia Silver di Depok Dibawa Satpol PP

Pertama, merupakan bentuk seni pertunjukan jalanan alias street art performance perkotaan, fenomena khas perkotaan yang seharusnya direspons oleh pemerintah dengan menyediakan ruang-ruang publik.

Kedua, seni ini menjadi alternatif bagi kalangan yang aksesnya terbatas pada lapangan kerja, khususnya kaum muda yang terhimpit atau terasing secara struktur.

Mereka kesulitan mengakses pekerjaan karena sedari awal juga sudah miskin akses terhadap, misalnya, pendidikan formal.

"Maka, pelatihan usaha tanpa diikuti dengan akses ke modal dan ruang usaha juga akan menjadi ritual semata bagi mereka (manusia-manusia silver dan pengamen)," kata Daisy.

Satpol PP menegaskan bahwa menurut Perda tadi, khususnya Pasal 18 ayat 4, warga Depok dilarang bersedekah kepada PPKS di jalan, simpang lampu merah, di dalam angkutan umum, jembatan penyebrangan dan area perkantoran.

"Kami ingatkan kepada masyarakat untuk berperan aktif menjaga ketertiban umum. Selain itu tidak memberikan apa pun kepada PPKS karena tidak mendidik dan juga melanggar ketentuan perda," sebut Lienda.

Baca juga: Sejumlah Manusia Silver dan Pengemis Diamankan Satpol PP Sawah Besar

Namun, masalah yang sebetulnya lebih rumit daripada itu. Apalagi, masalah kemiskinan semakin kusut gara-gara pandemi Covid-19.

"Di Kota Depok saja berdasarkan data terkonfirmasi ditemukan 200 manusia silver yang melibatkan anak balita, bayi, dan ibu. Dari data yang dikumpulkan dari berbagai sumber manusia silver, banyak bermunculan manusia silver di Depok disebabkan merebaknya pandemi Covid-19," ungkap Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, dalam keterangan tertulis pada 27 September 2021 lalu.

"Banyak anggota masyarakat Depok yang semula berprofesi sebagai pemulung, sopir angkot dan pedagang kaki lima terpaksa berpindah profesi sebagai keluarga manusia silver," ia menambahkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com