Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Tahun Anies Jadi Gubernur DKI Jakarta: Para Pejabat Mengundurkan Diri, ASN Ogah Promosi

Kompas.com - 11/10/2021, 11:35 WIB
Tria Sutrisna,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda.

11. Kepala Biro Pemerintahan Setda.

12. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah.

13. Wakil Kepala Dinas Kesehatan.

14. Wakil Kepala Dinas Pendidikan.

15. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

16. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur.

17. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya mengatakan, marahnya Gubernur Anies karena masih ada ratusan orang yang layak ikut seleksi, namun tidak mengikuti seleksi.

Sesuai dokumen Pengumuman Sekretaris Daerah Nomor 3 Tahun 2021, terdapat 185 peserta yang lolos seleksi pendaftaran lelang jabatan.

"Jadi kalau ada instruksi diwajibkan, semestinya yang memenuhi syarat wajib mendaftar," kata Maria.

Maria menyebutkan bahwa instruksi tersebut seharusnya bisa dilaksanakan oleh anak buah Anies. Dia mengatakan, setiap ASN bisa memiliki alasan masing-masing untuk tidak mengikuti lelang jabatan tersebut.

"Kalau alasannya kenapa mereka tidak mendaftar, yang paling tahu mereka. Jadi harus ditanya kepada PNS yang tidak mendaftar," ucap Maria.

Para pejabat mundur

Permasalahan yang dihadapi Anies selama empat tahun memimpin Ibu Kota tidak hanya perihal tak dijalankannya instruksi oleh para anak buahnya.

Banyak di antaranya yang justru mengundurkan diri. Berdasarkan catatan Kompas.com, terdapat kurang lebih tujuh pejabat tinggi pratama di Pemerintah DKI Jakarta, yakni:

Baca juga: Project Director Sportainment Jakpro, M Maulana, Mengundurkan Diri

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi

Edy Junaedi mundur dari jabatan kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta -kini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf)- pada 31 November 2019.

Edy mengundurkan diri tak lama setelah ramai isu ada alokasi anggaran untuk membiayai influencer atau pemengaruh dari luar negeri.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta yang kala itu dijabat Chaidir mengeklaim bahwa pengunduran diri Edy merupakan keinginan pribadi.

Dia pun menampik kabar bahwa Edy mundur karena adanya tekanan yang mendesak usai berita soal "anggaran influencer" senilai Rp 5 miliar tersebut mencuat ke publik.

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra

Tak lama berselang, Sri Mahenda pun ikut mundur dari jabatannya sebagai Kepala Beppeda DKI Jakarta pada November 2019. 

Dia melepas jabatannya setelah banyak anggaran janggal terungkap dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

Megapolitan
Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com