9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda.
11. Kepala Biro Pemerintahan Setda.
12. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah.
13. Wakil Kepala Dinas Kesehatan.
14. Wakil Kepala Dinas Pendidikan.
15. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
16. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur.
17. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya mengatakan, marahnya Gubernur Anies karena masih ada ratusan orang yang layak ikut seleksi, namun tidak mengikuti seleksi.
Sesuai dokumen Pengumuman Sekretaris Daerah Nomor 3 Tahun 2021, terdapat 185 peserta yang lolos seleksi pendaftaran lelang jabatan.
"Jadi kalau ada instruksi diwajibkan, semestinya yang memenuhi syarat wajib mendaftar," kata Maria.
Maria menyebutkan bahwa instruksi tersebut seharusnya bisa dilaksanakan oleh anak buah Anies. Dia mengatakan, setiap ASN bisa memiliki alasan masing-masing untuk tidak mengikuti lelang jabatan tersebut.
"Kalau alasannya kenapa mereka tidak mendaftar, yang paling tahu mereka. Jadi harus ditanya kepada PNS yang tidak mendaftar," ucap Maria.
Para pejabat mundur
Permasalahan yang dihadapi Anies selama empat tahun memimpin Ibu Kota tidak hanya perihal tak dijalankannya instruksi oleh para anak buahnya.
Banyak di antaranya yang justru mengundurkan diri. Berdasarkan catatan Kompas.com, terdapat kurang lebih tujuh pejabat tinggi pratama di Pemerintah DKI Jakarta, yakni:
Baca juga: Project Director Sportainment Jakpro, M Maulana, Mengundurkan Diri
1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi
Edy Junaedi mundur dari jabatan kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta -kini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf)- pada 31 November 2019.
Edy mengundurkan diri tak lama setelah ramai isu ada alokasi anggaran untuk membiayai influencer atau pemengaruh dari luar negeri.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta yang kala itu dijabat Chaidir mengeklaim bahwa pengunduran diri Edy merupakan keinginan pribadi.
Dia pun menampik kabar bahwa Edy mundur karena adanya tekanan yang mendesak usai berita soal "anggaran influencer" senilai Rp 5 miliar tersebut mencuat ke publik.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra
Tak lama berselang, Sri Mahenda pun ikut mundur dari jabatannya sebagai Kepala Beppeda DKI Jakarta pada November 2019.
Dia melepas jabatannya setelah banyak anggaran janggal terungkap dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020.