Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konsep Integrasi Transportasi di Jakarta Dinilai Keliru, Ini Alasannya

Kompas.com - 11/10/2021, 18:41 WIB
Mita Amalia Hapsari,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, sistem integrasi transportasi di Jakarta belum sesuai prinsip.

Prinsip integrasi, menurut Agus, yakni setiap moda transportasi terkoneksi satu sama lain.

"Kalau di transportasi, sistem integrasi transportasi prinsipnya terkoneksi. Jadi orang tidak boleh berpindah lebih dari tiga kali moda, mereka juga tidak boleh berjalan lebih dari 500 meter, itu baru interkoneksi transportasi yang bisa disebut baik," jelas Agus kepada Kompas.com, Senin (11/10/2021).

Baca juga: Resmikan Integrasi Transportasi Jabodetabek, Anies: Bukti Kolaborasi Dikerjakan Serius dan Tuntas

Sementara itu, kata Agus, muncul konsep lain dalam sistem integrasi transportasi di Jakarta, yakni menggabungkan perusahaan-perusahaan di bidang transportasi.

"Bahkan muncul fenomena baru, yakni integrasi itu menyatukan semua perusahaan transportasi di bawah satu komando Pemprov DKI. Itu kurang benar," kata dia.

Ia menyoroti kemunculan perusahaan patungan yang dibentuk awal 2020, yakni PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).

Baca juga: Bangun Jembatan Penyeberangan Multiguna Dukuh Atas, PT MITJ Pastikan Tak Pakai APBN dan APBD

MITJ merupakan perusahaan patungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat BUMD PT MRT Jakarta (Perseroda) dan pemerintah pusat lewat BUMN PT KAI (Persero).

"Konsep merger perusahaan itu tidak tepat karena akan banyak menabrak banyak sekali aturan," kata dia.

Agus menyebutkan, keputusan menggabungkan perusahaan setidaknya akan memengaruhi banyak regulasi yang ada.

"Sebab, misalkan pada kereta rel listrik (KRL) yang operasionalnya melewati tujuh pemerintah daerah, sementara (kendali) mau diambil DKI, lantas daerah lain bagaimana. Nanti biasanya kalau sudah begini akan keluar perpres," kata dia.

Baca juga: Penataan Stasiun Sudirman Tak Pakai Uang Negara

Selain itu, ia juga menyoroti sumber daya manusia di perusahan-perusahaan yang digabungkan. Sebab, perusahan-perusahaan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda.

"Misalkan, ada karyawan yang tadinya karyawan BUMN, apakah mau pindah menjadi karyawan anak perusahaan? Apakah sumber daya manusianya nyaman?" ujar dia.

Agus menegaskan, menciptakan integrasi transportasi di suatu kota pada prinsipnya itu sederhana.

"Hanya menjadi sulit karena ada banyak kepentingan. Jika ingin mudah, kepentingan itu disatukan dahulu," tegas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com