Korban Pelecehan Seksual di Kantor KPI Serahkan Bukti Tambahan ke Komnas HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - MS, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia korban pelecehan seksual dan perundungan, telah memberikan bukti-bukti tambahan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pengacara MS, Muhammad Mualimin, menyebutkan bahwa bukti-bukti tambahan itu diserahkan kepada petugas Komnas HAM pada Selasa (12/10/2021) dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman MS di Jakarta Barat.

"Ada beberapa foto dan keterangan terbaru kami serahkan dan sudah diamankan oleh petugas Komnas HAM," kata Mualimin saat dihubungi Selasa sore, usai pertemuan.

Baca juga: Komnas HAM Kembali Gali Keterangan Pegawai KPI Korban Pelecehan Seksual

Mualimin mengatakan, salah satu bukti yang diserahkan adalah foto surat damai yang pernah diajukan oleh terduga pelaku.

MS mengambil foto surat damai itu saat ia dan terduga pelaku dipertemukan di kantor KPI beberapa waktu lalu.

"Sudah diverifikasi Komnas HAM soal kapan ini diambil dan lokasinya di mana. Bisa diverifikasi itu diambil di gedung KPI," kata Mualimin.

Selain itu, ada pula bukti bahwa para terduga pelaku menghubungi MS untuk mengajak berdamai.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Dorong Komnas HAM Kawal Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Lewat bukti-bukti tambahan itu, MS ingin menegaskan bahwa proses penyelesaian kasus pelecehan seksual dan perundungan yang dialaminya tidak berlangsung mulus.

"Bukannya dipecat, terduga pelaku justru difasilitasi oleh KPI untuk bertemu korban dan mengajukan surat damai yang syaratnya sangat merugikan korban," kata Mualimin.

Dihubungi terpisah, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara membenarkan bahwa ada petugas Komnas HAM yang kembali menggali keterangan dari MS hari ini.

Berbeda dengan pemeriksaan pertama, pemeriksaan kali ini berlangsung di luar kantor Komnas HAM.

Baca juga: Pegawai KPI Korban Pelecehan Disebut Butuh Trauma Healing

Beka mengatakan, ada sejumlah hal yang digali oleh petugas Komnas HAM pada pemeriksaan kedua terhadap MS. Pertama, soal proses hukum yang sudah dijalani MS sejak kasus ini mencuat sampai sekarang.

"Kedua, soal konfirmasi keterangan yang sudah diberikan oleh kesekretariatan KPI dan Kepolisian," kata Beka.

Sebelumnya, Komnas HAM telah memanggil pimpinan KPI dan Polres Metro Jakarta Pusat.

Komnas HAM menyelidiki adanya dugaan pembiaran oleh dua institusi itu atas laporan pelecehan dan perundungan yang pernah disampaikan MS.

Kasus pelecehan seksual dan perundungan yang menimpa MS ini mencuat setelah ia menulis surat terbuka yang kemudian viral di media sosial pada 1 September lalu.

Baca juga: Pegawai KPI Korban Pelecehan Seksual Mengalami PTSD, Suka Tiba-tiba Teriak

Dalam surat terbuka itu, MS mengaku sudah menjadi korban perundungan sejak ia bekerja di KPI pada 2012.

Bahkan ia juga mengalami pelecehan seksual oleh lima orang rekan kerjanya pada 2015 di ruang kerja.

MS mengaku sudah pernah melaporkan hal tersebut ke atasan dan Polsek Gambir pada 2019 lalu, tetapi laporannya tak pernah ditindaklanjuti.

Setelah surat terbukanya viral, KPI dan Kepolisian baru bergerak mengusut kasus ini. KPI telah menonaktifkan delapan terduga pelaku pelecehan seksual dan perundungan terhadap MS untuk mempermudah investigasi.

Sementara itu, Polres Jakarta Pusat telah memeriksa lima terlapor yang disebut telah melakukan pelecehan seksual terhadap MS. Propam juga dilibatkan untuk menyelidiki adanya dugaan pembiaran pada laporan yang pernah disampaikan MS ke Polsek Gambir.