Kuasa Hukum Sebut MS Diancam Segera Cabut Laporan jika Ingin Tetap Kerja di KPI

Kompas.com - 13/10/2021, 12:34 WIB
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Instagram/KPI PusatKomisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Penulis Ihsanuddin
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Korban pelecehan seksual dan perundungan di kantor Komisi Penyiaran Indonesia, MS, kembali mendapat ancaman agar mencabut laporan polisi dan mau berdamai dengan terduga pelaku.

Kuasa hukum MS Muhammad Mualimin mengatakan, ancaman kali ini datang dari salah satu pejabat di KPI pusat. Pejabat itu secara halus menyampaikan bahwa MS bisa saja diberhentikan dari KPI jika tidak mau mencabut laporan.

"Ada sedikit nada ancaman halus kalau seandainya ingin tetap bekerja di KPI harus mau berdamai dengan pelaku dan tidak meneruskan ini ke proses hukum," kata Mualimin saat dihubungi, Rabu (13/10/2021).

Baca juga: Korban Pelecehan Seksual di Kantor KPI Serahkan Bukti Tambahan ke Komnas HAM

Mualimin mengatakan, kliennya sempat khawatir dengan ancaman yang disampaikan oleh salah satu pejabat di KPI itu. Apalagi, pada bulan Desember ini, kontrak kerja MS di KPI habis. Hal itu dikhawatirkan menjadi cara untuk mendepak MS dari KPI.

"MS khawatir karena orang yang ngomong itu kan punya jabatan di KPI. Sementara dia juga merasa punya kepentingan untuk tetap bekerja di KPI. Tentu itu membuat jatuh mentalnya dan khawatir posisinya terancam. Pekerjaan itu penting kan apalagi di era pandemi ini banyak orang menganggur," kata Mualimin.

Namun, MS pada akhirnya tetap teguh untuk melanjutkan proses hukum setelah mendapatkan dukungan dari tim kuasa hukumnya. Mualimin pun memastikan pihaknya akan mengawal MS agar tidak diberhentikan secara semena-mena dari KPI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Ada Keterangan yang Berbeda dalam Kasus Pelecehan di KPI, Komnas HAM Akan Periksa Lagi Korban dan KPI

Ia menegaskan, kliennya selama ini dikenal sebagai karyawan yang cemerlang. Bekerja di KPI sejak 2012, kontraknya selalu diperpanjang tiap tahun. Bahkan setelah kasus pelecehan seksual ini bergulir, MS tetap mengerjakan pekerjaannya dari rumah.

Jadi, ia menilai akan sangat aneh dan politis jika pada tahun ini kontrak MS tak diperpanjang.

"Kalau seandainya korban kontraknya tak diperpanjang karena alasan ini, tentu kita akan gugat KPI. Kita kan sama sekali tidak ingin menjelekkan KPI. Yang kita inginkan korban ini dapat keadilan," ujarnya.

Kasus pelecehan seksual dan perundungan yang menimpa MS ini mencuat setelah ia menulis surat terbuka yang kemudian viral di media sosial pada 1 September lalu.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Duduk Perkara Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro, Pelakunya Polantas yang Dapat Laporan Warga Dibuntuti

Duduk Perkara Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro, Pelakunya Polantas yang Dapat Laporan Warga Dibuntuti

Megapolitan
Didesak Bubarkan Menwa, UPN Veteran Jakarta Minta Mahasiswa Buat Kajian Akademis

Didesak Bubarkan Menwa, UPN Veteran Jakarta Minta Mahasiswa Buat Kajian Akademis

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegaskan Tak Izinkan Reuni 212 di Patung Kuda

Polda Metro Jaya Tegaskan Tak Izinkan Reuni 212 di Patung Kuda

Megapolitan
Syarat Terbaru Keluar Masuk Jakarta Saat PPKM Level 2 dan Nataru

Syarat Terbaru Keluar Masuk Jakarta Saat PPKM Level 2 dan Nataru

Megapolitan
Akan Gelar Reuni 212 di Patung Kuda Jakarta, Panitia: Tidak Perlu Izin Polisi

Akan Gelar Reuni 212 di Patung Kuda Jakarta, Panitia: Tidak Perlu Izin Polisi

Megapolitan
Pemkot Jaktim Bakal Lanjutkan Penataan RW Kumuh Tahun Depan

Pemkot Jaktim Bakal Lanjutkan Penataan RW Kumuh Tahun Depan

Megapolitan
Aturan Terbaru Makan di Warteg hingga Restoran di Jakarta Saat PPKM Level 2

Aturan Terbaru Makan di Warteg hingga Restoran di Jakarta Saat PPKM Level 2

Megapolitan
Pemprov DKI Larang Pegawai Cuti dan Keluar Kota Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Pemprov DKI Larang Pegawai Cuti dan Keluar Kota Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Megapolitan
Panitia: Reuni 212 Digelar di Dua Tempat, di Patung Kuda Jakarta lalu Lanjut di Sentul

Panitia: Reuni 212 Digelar di Dua Tempat, di Patung Kuda Jakarta lalu Lanjut di Sentul

Megapolitan
Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Depok Meningkat, Ini yang Dilakukan Pemkot

Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Depok Meningkat, Ini yang Dilakukan Pemkot

Megapolitan
Kasus Wafatnya Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Saat Pembaretan Menwa: Diduga Kelelahan, Kegiatan Tak Berizin

Kasus Wafatnya Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Saat Pembaretan Menwa: Diduga Kelelahan, Kegiatan Tak Berizin

Megapolitan
UPDATE 30 November: Tambah 2 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 30 November: Tambah 2 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Hari Ini, Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Terorisme

Hari Ini, Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Terorisme

Megapolitan
Mahasiswi Wafat Saat Pembaretan, Komandan Menwa Riza Patria: Kegiatan Fisik Tak Boleh Dominan!

Mahasiswi Wafat Saat Pembaretan, Komandan Menwa Riza Patria: Kegiatan Fisik Tak Boleh Dominan!

Megapolitan
Aturan Terbaru Masuk Mal dan Bioskop di Jakarta Saat DKI Kembali Terapkan PPKM Level 2

Aturan Terbaru Masuk Mal dan Bioskop di Jakarta Saat DKI Kembali Terapkan PPKM Level 2

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.