Dugaan Korupsi Dana BOS di SMKN 53 Jakbar Disebut Rugikan Negara Rp 2,3 Miliar

Kompas.com - 15/10/2021, 07:40 WIB
Ilustrasi korupsi ShutterstockIlustrasi korupsi
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan penghitungan dugaan kerugian negara pada kasus korupsi dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2018 di SMKN 53 Jakarta Barat.

Hasil penghitungan kerugian negara itu juga telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang mengusut kasus tersebut.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Reopan Saragih menyampaikan, hasil penghitungan kerugian negara oleh BPK RI itu dikirim melalui Surat Nomor 5/LHP/XXI/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021.

Baca juga: Kejari Jakbar Tahan Tersangka Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakbar

Dari total nilai anggaran BOS dan BOP tahun anggaran 2018 senilai Rp 7.897.710.632, telah ditemukan penyalahgunaan anggaran baik dari anggaran BOS maupun BOP kurang lebih sebesar Rp 2.399.211.203.

”Atas perbuatan para tersangka dalam penggunaan dana BOS dan BOP 2018 telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,3 milyar dari pagu anggaran sebesar Rp 7,8 miliar," ujar Reopan dalam keterangan tertulis, Kamis (14/10/2021).

Dua tersangka kasus korupsi tersebut saat ini sudah ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Mereka adalah mantan Kepala Sekolah SMKN 53 Jakarta, Widodo dan mantan staf Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, Muhamad Faisal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Dwi Agus Arfianto mengatakan, sebelum dilakukan penahanan, kedua tersangka sempat diperiksa selama kurang lebih tiga jam oleh penyidik.

"Tersangka Widodo dan Muhamad Faisal ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I Salemba, Jakarta Pusat," kata Dwi, Kamis.

Dia mengungkapkan, penahanan oleh penyidik dilakukan guna mempermudah proses penyidikan. Selain itu, penahanan dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

Tersangka Widodo dan Muhamad Faisal dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Pihak Swasta Bantu Buat SPJ Fiktif

Saat ini tim penyidik masih terus melakukan pendalaman dan tidak tertutup kemungkinan ada tambahan tersangka.

"Tim Penyidik masih tetap melakukan pendalaman guna menemukan fakta baru dan akan terus menggali apakah ada keterlibatan oknum atau pejabat lainnya, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan," ujar Reopan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 2 di Jakarta, Pembatasan Kapasitas Penumpang KRL Masih Berlaku

PPKM Level 2 di Jakarta, Pembatasan Kapasitas Penumpang KRL Masih Berlaku

Megapolitan
Anies Bahas 5 Program Kolaborasi Bersama PBB

Anies Bahas 5 Program Kolaborasi Bersama PBB

Megapolitan
Kebakaran Landa Pasar Kalideres, 60 Kios Pedagang Hangus Dilalap Api

Kebakaran Landa Pasar Kalideres, 60 Kios Pedagang Hangus Dilalap Api

Megapolitan
Ambruk hingga Tewaskan Ibu dan Anak, Rumah di Kalideres Akan Dirobohkan

Ambruk hingga Tewaskan Ibu dan Anak, Rumah di Kalideres Akan Dirobohkan

Megapolitan
Pemkot Jakbar Akan Beri Santunan untuk Keluarga Korban Rumah Ambruk di Kalideres

Pemkot Jakbar Akan Beri Santunan untuk Keluarga Korban Rumah Ambruk di Kalideres

Megapolitan
Polisi Tangkap Lima Orang Terkait Kasus Temuan Mayat Pria Terbungkus Kain di KBT Cilincing

Polisi Tangkap Lima Orang Terkait Kasus Temuan Mayat Pria Terbungkus Kain di KBT Cilincing

Megapolitan
Rumah Ambruk di Kalideres Tewaskan Dua Orang, Anak Korban Disebut Sempat Ajak Pindah ke Kontrakan

Rumah Ambruk di Kalideres Tewaskan Dua Orang, Anak Korban Disebut Sempat Ajak Pindah ke Kontrakan

Megapolitan
Percepat Banjir Surut di Gandaria City, Pemkot Jaksel Keruk Lumpur Kali Grogol dan Lebarkan Saluran

Percepat Banjir Surut di Gandaria City, Pemkot Jaksel Keruk Lumpur Kali Grogol dan Lebarkan Saluran

Megapolitan
Ibu dan Anak yang Ditemukan Berpelukan saat Rumah di Kalideres Ambruk Tewas

Ibu dan Anak yang Ditemukan Berpelukan saat Rumah di Kalideres Ambruk Tewas

Megapolitan
Kronologi Rumah di Kalideres Ambruk dan Tewaskan Ibu dan Balitanya

Kronologi Rumah di Kalideres Ambruk dan Tewaskan Ibu dan Balitanya

Megapolitan
Polisi Gagalkan Rencana Tawuran di Kebayoran Baru, 3 Remaja Ditangkap Barbuk Pedang dan Celurit

Polisi Gagalkan Rencana Tawuran di Kebayoran Baru, 3 Remaja Ditangkap Barbuk Pedang dan Celurit

Megapolitan
Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Megapolitan
Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Megapolitan
Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Megapolitan
Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.