Yusri menyatakan, pengguna jasa PT ITN banyak yang resah dan merasa dirugikan karena kantor itu menagih cicilan pinjol mereka menggunakan ancaman secara langsung, melalui telepon atau media sosial.
Baca juga: Karyawan Pinjol Ilegal di Cipondoh Kerja 10 Jam Lebih Sehari, Gaji Cuma Rp 1,4 Juta Per Bulan
Menurut Yusri, para korban akhirnya merasa stres dan tertekan lantaran sering ditagih dengan cara tersebut.
Berdasar pemeriksaan, kantor yang terletak di ruko empat lantai itu memiliki 13 aplikasi pinjol, 10 diantaranya berstatus ilegal. Usai digerebek, kepolisian menyegel kantor yang beroperasi sejak tahun 2018 itu menggunakan garis polisi.
Selain menyegel kantor tersebut, polisi juga mengamankan 32 pegawai PT ITN.
"Ada 32 orang yang kami amankan di lokasi ini. Akan kami bawa dan dilakukan pemeriksaan," ujarnya.
Gencarnya polisi menindak pinjol bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajaran kepolisian untuk melakukan langkah-langkah penanganan khusus dalam memberantas pinjol ilegal.
"Kejahatan pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi preemtif, preventif, dan represif," kata Listyo saat memberikan arahan kepada Polda jajaran Kapolda.
Listyo menyebutkan, kerugian yang dialami masyarakat yang jadi nasabah pinjol ilegal, antara lain, data diri disebarluaskan, dan ancaman saat penagihan. Ada pula beberapa kasus bunuh diri karena bunga utang yang terus menumpuk.
Pada masa pandemi Covid-19 ini, pelaku kejahatan pinjol ilegal pun memanfaatkan situasi karena banyak masyarakat yang perekonomiannya terdampak. Karena itu, lanjut Listyo, perlu ada perlindungan bagi masyarakat.
Dari sisi preemtif, Listyo meminta jajaran kepolisian aktif melakukan edukasi dan sosialisasi serta literasi digital kepada masyarakat soal bahaya layanan pinjol ilegal. Kemudian, mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan pembaruan regulasi pinjol.
Berikutnya, dari sisi preventif, Listyo menginstruksikan jajaran kepolisian melakukan patroli siber di media sosial dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dalam membatasi ruang gerak transaksi keuangan dan penggunaan perangkat keras ilegal.
"Represif, lakukan penegakan hukum dengan membentuk satgas penanganan pinjol ilegal dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Buat posko penerimaan laporan dan pengaduan dan lakukan koordinasi serta asistensi dalam setiap penanganan perkara," kata dia.
Sebelum adanya instruksi Kapolri itu, Presiden Jokowi secara khusus sempat menyoroti maraknya keberadaan pinjol yang menjerat masyarakat ekonomi kelas bawah ini.
Ia mengaku banyak mendengar kabar tentang penipuan hingga tingginya bunga yang dibebankan pihak pinjol ke peminjamnya.
"Saya juga memperoleh informasi, banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi," kata Jokowi dalam acara OJK Virtual Innovation Day di Istana Negara, Jakarta, Senin lalu.