Pembahasan APBD-P 2021 Molor, Anggota DPRD: Yang Lambat Bukan Kami, tapi Pemprov DKI

Kompas.com - 15/10/2021, 20:01 WIB
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/7/2019) KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/7/2019)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI Jakarta 2021 terlambat bukan karena kesalahan DPRD.

Molornya pembahasan itu, kata Gembong, merupakan kesalahan dari Pemprov DKI Jakarta yang lambat menyerahkan draf Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2021 kepada DPRD.

"Yang lambat kan bukan kami, yang lambat Pemprov DKI sendiri," ujar Gembong saat dihubungi melalui telepon, Jumat (15/10/2021).

Baca juga: Rancangan APBD 2022 DKI Jakarta Mulai Dibahas 27 Oktober

Gembong mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan draf KUPA PPAS kepada DPRD DKI Jakarta saat masa tenggat pembahasan yang ditentukan Kementerian Dalam Negeri sudah usai.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diatur Perda APBD-P harus diserahkan maksimal tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Artinya, Pemprov DKI Jakarta harus menyerahkan hasil pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta ke Kemendagri paling lambat 30 September 2021.

Namun DKI Jakarta baru menyerahkan draf KUPA PPAS 2021 ke DPRD pada 5 Oktober 2021 untuk dibahas bersama.

"Tanggal 5 Oktober (baru diserahkan), lha iya justru itu (sangat terlambat)," kata Gembong.

Baca juga: PSI Nilai Waktu 3 Hari Terlalu Singkat untuk Pendalaman RAPBD 2022

Gembong mengatakan, alasan keterlambatan penyerahan draf karena pandemi Covid-19 dari eksekutif tidak bisa diterima begitu saja.

Karena perubahan anggaran bisa dilakukan dengan cepat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah ditentukan jauh hari.

"Apakah alasan (Covid) itu benar, saya kira tidak. Kenapa tidak, dia (Pemprov DKI) punya alas yang bisa dipakai (menyusun APBDP)," ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan alasan Pemprov DKI Jakarta lamban menyerahkan draf pembahasan APBD-P 2021 karena masalah Covid-19.

"Itu kan cuma masalah (dampak dari) Covid," ujar dia saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/10/2021) malam.

Riza mengatakan, yang terpenting pembahasan APBD-Perubahan 2021 masih terus berjalan sesuai dengan jadwal.

"Yang penting semua masih bisa disesuaikan dengan jadwal yang ada," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI Anggap Wajar Studi Banding Panitia Formula E ke Arab Saudi

Wagub DKI Anggap Wajar Studi Banding Panitia Formula E ke Arab Saudi

Megapolitan
Trotoar di Kebayoran Baru Diduga Diubah Tanpa Izin

Trotoar di Kebayoran Baru Diduga Diubah Tanpa Izin

Megapolitan
Ikan Bandeng di Pasar Malam Rawa Belong Dipanen Khusus untuk Perayaan Imlek

Ikan Bandeng di Pasar Malam Rawa Belong Dipanen Khusus untuk Perayaan Imlek

Megapolitan
Tradisi Keluarga Betawi Saat Imlek, Berikan Ikan Bandeng ke Orangtua dan Mertua

Tradisi Keluarga Betawi Saat Imlek, Berikan Ikan Bandeng ke Orangtua dan Mertua

Megapolitan
UPDATE 28 Januari: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 653

UPDATE 28 Januari: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 653

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Penyebaran Berita Bohong Terkait Kasus Dua Penjambret Tewas Ditabrak

Polisi Selidiki Dugaan Penyebaran Berita Bohong Terkait Kasus Dua Penjambret Tewas Ditabrak

Megapolitan
Polisi Cari Pria yang Pura-pura Tertabrak dan Adang Mobil di Pasar Rebo

Polisi Cari Pria yang Pura-pura Tertabrak dan Adang Mobil di Pasar Rebo

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Sebut Studi Banding Formula E Tak Perlu ke Arab Saudi, Cukup ke Mandalika

Anggota DPRD DKI Sebut Studi Banding Formula E Tak Perlu ke Arab Saudi, Cukup ke Mandalika

Megapolitan
Polisi Selidiki Video Pria Pura-pura Tertabrak Mobil, Diduga Hendak Memeras

Polisi Selidiki Video Pria Pura-pura Tertabrak Mobil, Diduga Hendak Memeras

Megapolitan
Pasar Malam Ikan Bandeng di Rawa Belong Diserbu Warga Jelang Imlek

Pasar Malam Ikan Bandeng di Rawa Belong Diserbu Warga Jelang Imlek

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Epidemiolog: Jakarta Harusnya Terapkan PPKM Lebih Ketat

Kasus Covid-19 Melonjak, Epidemiolog: Jakarta Harusnya Terapkan PPKM Lebih Ketat

Megapolitan
Polisi Hentikan Penyidikan Penjambretan di Tebet karena Pelaku Tewas Ditabrak Korban

Polisi Hentikan Penyidikan Penjambretan di Tebet karena Pelaku Tewas Ditabrak Korban

Megapolitan
Sembilan Kios di Pasar Rebo Terbakar

Sembilan Kios di Pasar Rebo Terbakar

Megapolitan
Resmi Diluncurkan, Angkot Ber-AC di Jakarta Dilengkapi Kamera CCTV hingga Emergency Button

Resmi Diluncurkan, Angkot Ber-AC di Jakarta Dilengkapi Kamera CCTV hingga Emergency Button

Megapolitan
Cegah Kerumunan, Puskesmas Aren Jaya Batasi Kuota Vaksinasi Booster 100 Orang Per Hari

Cegah Kerumunan, Puskesmas Aren Jaya Batasi Kuota Vaksinasi Booster 100 Orang Per Hari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.