Gedung Tak Punya Sumur Resapan di Jakpus Akan Diberi Sanksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan memberikan sanksi terhadap gedung milik pemerintah atau pun swasta yang belum memiliki sumur resapan.

Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma mengatakan, pengecekan sumur resapan di gedung-gedung mulai dilakukan sejak Senin (18/10/2020).

Jika ditemukan ada gedung belum memiliki sumur resapan atau sumur resapannya tak sesuai ketentuan, maka Pemkot memberikan waktu hingga 30 hari kedepan.

"Kalau dalam 30 hari sudah kita kasih waktu tetap tidak bangun, akan kita cabut ijin mendirikan bangunan (IMB) gedung perkantoran tersebut," kata Dhany Sukma saat dihubungi, Senin.

Baca juga: Disidak, 3 Gedung Kantor di Menteng Belum Punya Sumur Resapan

Dhany menjelaskan, pemberian sanksi tegas tersebut akan dilakukan kepada seluruh gedung yang membandel, baik itu milik pemerintah maupun swasta.

Total, ada 400 gedung yang akan diperiksa dalam waktu sepekan kedepan.

"Kita selama satu minggu ini tim terpadu turun ke lapangan," ujarnya.

Dhany menegaskan keberadaan sumur resapan penting guna mencegah banjir, apalagi saat ini sudah masuk musim hujan.

Dengan adanya sumur resapan, air hujan bisa ditampung dan tak langsung mengalir ke jalan atau pun ke sungai.

"Apabila sudah ada yang bangun kita harap sumur resapan bekerja maksimal menampung air hujan untuk masuk ke dalam tanah dan bukan langsung ke saluran," ujarnya.