Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Kelola 4 Aplikasi

Kompas.com - 18/10/2021, 21:40 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek tempat usaha pinjaman online (pinjol) ilegal yang terletak di Ruko Gading Bukit Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin (18/10/2021). KOMPAS.COM/ IRA GITADirektorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek tempat usaha pinjaman online (pinjol) ilegal yang terletak di Ruko Gading Bukit Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin (18/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek tempat usaha pinjaman online (pinjol) ilegal yang terletak di Ruko Gading Bukit Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin (18/10/2021).

Adapun perusahaan tersebut, yakni PT Ant Information Consulting (AIC).

"Malam ini kita berhasil lagi menemukan salah satu tempat yang sekarang kita kenal dengan pinjaman online. Ini adalah PT Ant Information Consulting," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis saat ditemui di lokasi, Senin malam.

"Di bawah perusahaan ini ada 4 aplikasi yang mereka jalankan dan semuanya adalah ilegal," sambungnya.

Baca juga: Kantor LBH di Jakpus Buka Pusat Pengaduan untuk Korban Pinjol

Auliansyah menuturkan, PT AIC kerap melakukan pengancaman dan mengirim gambar pornografi saat menagih utang para nasabahnya.

"Ada beberapa laporan polisi yang disampaikan masyarakat terkait dengan pengancaman dalam penagihan. Mereka mengancam dan mengirimkan gambar-gambar tidak benar atau pornografi kepada mereka untuk melakukan penagihan," tutur Auliansyah.

Kantor yang berada di blok H nomor 26-27 ini memiliki empat lantai yang dipenuhi meja kerja lengkap dengan komputer, laptop dan alat-alat lainnya.

Auliyansyah kemudian menjabarkan fungsi dari masing-masing ruangan tersebut.

"Lantai 2 itu digunakan sebagai telemarketing, kemudian lantai 3-nya telemarketing dan reminding, dan lantai 4-nya ini sebagai collector atau penagihan," ucap Auliansyah.

Saat digerebek, kondisi kantor dalam keadaan sepi.

Polisi hanya menemukan empat orang pegawai yang sedang bekerja di mejanya masing-masing, sedangkan karyawan lainnya sedang bekerja dari rumah.

Baca juga: Tidak Berhutang Pinjol tapi Ditagih Bayar, Bagaimana Hukumnya?

"Kondisinya agak sepi karena memang mereka sudah mulai memberlakukan kerja di rumah. Jadi mereka melakukan pekerjaan di rumah masing-masing," ujar Auliansyah.

"Jadi menurut saya karena kemarin kita melakukan penggerebekan di beberapa tempat, makanya mereka memutuskan untuk WFH," sambungnya.

Selain mengamankan empat pegawai, polisi juga menyita barang bukti berupa komputer, laptop, modem serta data-data nasabah.

Sorotan Jokowi & Kapolri

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyoroti maraknya kasus pinjol yang menjerat masyarakat ekonomi kelas bawah.

Ia mengaku banyak mendengar kabar tentang penipuan hingga tingginya bunga yang dibebankan pihak pinjol ke peminjamnya.

"Saya juga memperoleh informasi, banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi," kata Jokowi dalam acara OJK Virtual Innovation Day di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/10/2021).

"Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjaman," tuturnya.

Baca juga: Utang Pinjol Ilegal, Apakah Harus Dibayar?

Jokowi mengatakan, maraknya pinjaman online terjadi seiring dengan berkembangnya inovasi di bidang financial technology (fintech).

Bank-bank berbasis digital terus bermunculan bersamaan dengan munculnya asuransi berbasis digital, didukung dengan hadirnya berbagai macam e-payment.

Penyelenggara fintech juga terus bermunculan, termasuk fintech syariah. Fenomena sharing economy semakin marak, dari ekonomi berbasis peer to peer hingga bussiness to bussiness.

Oleh karenanya, Jokowi ingin jajarannya terus mengawal perkembangan teknologi di sektor finansial ini.

Pesatnya perkembangan teknologi itu, kata dia, harus difasilitasi agar tumbuh secara sehat dan mampu mendorong perekonomian masyarakat.

"Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India, dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar dunia ketujuh di 2030," ujarnya.

Baca juga: Bunga dan Denda Pinjol yang Tinggi Bisa Dipangkas, Simak Ulasan Hukumnya

Sementara Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajaran kepolisian untuk melakukan langkah-langkah penanganan khusus dalam memberantas pinjaman online ilegal.

Menurut Listyo, aktivitas pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat.

"Kejahatan pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi preemtif, preventif, dan represif," kata Listyo saat memberikan arahan kepada Polda jajaran, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (13/10/2021).

Listyo menyebutkan, kerugian yang dialami masyarakat yang jadi nasabah pinjol ilegal, antara lain, data diri disebarluaskan, dan ancaman saat penagihan.

Ada pula beberapa kasus bunuh diri karena bunga utang yang terus menumpuk.

"Banyak juga ditemukan penagihan yang disertai ancaman. Bahkan, dalam beberapa kasus ditemukan para korban sampai bunuh diri akibat bunga yang semakin menumpuk dan tidak membayar," ucapnya.

Dia menuturkan, pelaku kejahatan pinjol ilegal biasanya memberikan tawaran yang menggiurkan agar masyarakat mau menjadi nasabah mereka.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, pelaku kejahatan pinjol ilegal pun memanfaatkan situasi karena banyak masyarakat yang perekonomiannya terdampak.

Karena itu, lanjut Listyo, perlu ada perlindungan bagi masyarakat.

Dari sisi preemtif, Listyo meminta jajaran kepolisian aktif melakukan edukasi dan sosialisasi serta literasi digital kepada masyarakat soal bahaya layanan pinjol ilegal.

Kemudian, mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan pembaruan regulasi pinjol.

Berikutnya, dari sisi preventif, Listyo menginstruksikan jajaran kepolisian melakukan patroli siber di media sosial dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dalam membatasi ruang gerak transaksi keuangan dan penggunaan perangkat keras ilegal.

"Represif, lakukan penegakan hukum dengan membentuk satgas penanganan pinjol ilegal dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Buat posko penerimaan laporan dan pengaduan dan lakukan koordinasi serta asistensi dalam setiap penanganan perkara," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Teriakan hingga Bunyi Peluit Gagal Selamatkan Mahasiswi UI dari Sambaran KRL di Pondok Cina

Saat Teriakan hingga Bunyi Peluit Gagal Selamatkan Mahasiswi UI dari Sambaran KRL di Pondok Cina

Megapolitan
Klaster SMAN 4 Jakarta, 5 Siswa yang Terpapar Covid-19 Tak Alami Gejala Apa Pun

Klaster SMAN 4 Jakarta, 5 Siswa yang Terpapar Covid-19 Tak Alami Gejala Apa Pun

Megapolitan
5.000 Lansia Telah Divaksin Booster di RSUI Depok

5.000 Lansia Telah Divaksin Booster di RSUI Depok

Megapolitan
Cerita Warga Korban Banjir di Jurumudi, Dapat Bantuan 2 Bungkus Makanan untuk 5 Orang

Cerita Warga Korban Banjir di Jurumudi, Dapat Bantuan 2 Bungkus Makanan untuk 5 Orang

Megapolitan
Lengkap! Ini Daftar Lokasi dan Jadwal Vaksinasi Booster di Jakarta

Lengkap! Ini Daftar Lokasi dan Jadwal Vaksinasi Booster di Jakarta

Megapolitan
Polda Metro Ancam Tidak Akan Perpanjang Pelat Khusus RF, Ini Penyebabnya...

Polda Metro Ancam Tidak Akan Perpanjang Pelat Khusus RF, Ini Penyebabnya...

Megapolitan
Korban Tak Melapor, Polsek Koja Cari Informasi soal Upaya Pembegalan di Plumpang

Korban Tak Melapor, Polsek Koja Cari Informasi soal Upaya Pembegalan di Plumpang

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Beri Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir akibat Curah Hujan Tinggi

Pemprov DKI Jakarta Beri Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir akibat Curah Hujan Tinggi

Megapolitan
Habis Bunuh Istrinya di Duren Sawit, Pelaku Menangis Pura-pura Tak Tahu Kejadian

Habis Bunuh Istrinya di Duren Sawit, Pelaku Menangis Pura-pura Tak Tahu Kejadian

Megapolitan
Anies Tertawa Tanggapi Aksi Giring Terperosok Lumpur di Sirkuit Formula E

Anies Tertawa Tanggapi Aksi Giring Terperosok Lumpur di Sirkuit Formula E

Megapolitan
Diduga Alami Kebocoran Gas, Dapur Restoran Bebek Kaleyo Kalimalang Terbakar

Diduga Alami Kebocoran Gas, Dapur Restoran Bebek Kaleyo Kalimalang Terbakar

Megapolitan
Progres Pembangunan Jakarta International Stadium Capai 94,6 Persen

Progres Pembangunan Jakarta International Stadium Capai 94,6 Persen

Megapolitan
Banyak Pelanggaran, Penerbitan dan Perpanjangan Pelat Kendaraan RF Diperketat

Banyak Pelanggaran, Penerbitan dan Perpanjangan Pelat Kendaraan RF Diperketat

Megapolitan
Masih Terapkan Ganjil Genap, Pemprov DKI Sebut untuk Batasi Mobilitas Warga Saat Kasus Covid-19 Naik

Masih Terapkan Ganjil Genap, Pemprov DKI Sebut untuk Batasi Mobilitas Warga Saat Kasus Covid-19 Naik

Megapolitan
Giring Terperosok di Sirkuit Formula E, Anies: Kasihan Waktunya Longgar

Giring Terperosok di Sirkuit Formula E, Anies: Kasihan Waktunya Longgar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.