10 Perubahan Aturan PPKM Level 2 Jakarta Berdasarkan Instruksi Mendagri

Kompas.com - 19/10/2021, 14:05 WIB
Warga membawa sepeda non-lipat masuk di gerbong kereta MRT di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (25/3/2021). Sepeda non-lipat diperbolehkan masuk MRT pada jam khusus yaitu Senin-Jumat, dengan pengecualian jam sibuk pukul 07.00-09.00 WIB dan pukul 17.00-19.00 WIB. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOWarga membawa sepeda non-lipat masuk di gerbong kereta MRT di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (25/3/2021). Sepeda non-lipat diperbolehkan masuk MRT pada jam khusus yaitu Senin-Jumat, dengan pengecualian jam sibuk pukul 07.00-09.00 WIB dan pukul 17.00-19.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta turun dari level 3 menjadi level 2.

Status PPKM Level 2 di Jakarta tertulis dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Artinya, PPKM Level 2 berlaku di Jakarta mulai Selasa (19/10/2021) sampai 1 November 2021.

Berikut 10 perubahan aturan PPKM Level 2 Jakarta berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021:

Baca juga: Jakarta Terapkan PPKM Level 2, Anak Boleh Masuk Bioskop Berdasarkan Instruksi Mendagri

1. Kegiatan belajar mengajar

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen

2. Kegiatan pada tempat kerja/perkantoran

  • Sektor non-esensial: Diberlakukan 50 persen work from office (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksinasi dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.
  • Sektor esensial seperti keuangan, perbankan, pasar modal, teknologi informasi, komunikasi, dan industri orientasi ekspor bisa beroperasi dengan kapasitas maksimal 75 persen, serta 50 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran.
  • Sektor esensial seperti perhotelan non penanganan karantina bisa beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen. Fasilitas pusat kebugaran, ruang pertemuan, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar diizinkan buka.
  • Sektor kritikal: Secara umum boleh beroperasi 100 persen staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat. Untuk pelayanan perkantoran mendukung operasional, diberlakukan maksimal 50 persen staf WFO dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

3. Kegiatan pada sektor kebutuhan sehari-hari

Supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 75 persen.

Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75 persen dan jam operasional sampai pukul 18.00 WIB.

Baca juga: Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugat Yusuf Mansur, 3 Pekerja Migran Tak Pernah Terima Bagi Hasil Program Tabung Tanah yang Dijanjikan

Gugat Yusuf Mansur, 3 Pekerja Migran Tak Pernah Terima Bagi Hasil Program Tabung Tanah yang Dijanjikan

Megapolitan
UPDATE 18 Januari: 856 Kasus Omicron di Jakarta, Kasus Aktif Covid-19 Capai 4.297

UPDATE 18 Januari: 856 Kasus Omicron di Jakarta, Kasus Aktif Covid-19 Capai 4.297

Megapolitan
Pelajar dan Pengajar Positif Covid-19 Selama PTM 100 Persen, 6 Sekolah di Jakarta Barat Ditutup Sementara

Pelajar dan Pengajar Positif Covid-19 Selama PTM 100 Persen, 6 Sekolah di Jakarta Barat Ditutup Sementara

Megapolitan
Wagub Berharap Jakarta Tetap Daerah Khusus meski Tak Lagi Ibu Kota

Wagub Berharap Jakarta Tetap Daerah Khusus meski Tak Lagi Ibu Kota

Megapolitan
Lapas Kelebihan Kapasitas, Kajati Jabar: Kasus Kecil Tak Perlu Masuk Pengadilan

Lapas Kelebihan Kapasitas, Kajati Jabar: Kasus Kecil Tak Perlu Masuk Pengadilan

Megapolitan
Polisi Tetapkan 6 Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI AD, 3 Pelaku Masih Buron

Polisi Tetapkan 6 Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI AD, 3 Pelaku Masih Buron

Megapolitan
Kasus Covid-19 Ditemukan di Dua Sekolah, Sebagian Siswa Kembali Belajar secara Daring

Kasus Covid-19 Ditemukan di Dua Sekolah, Sebagian Siswa Kembali Belajar secara Daring

Megapolitan
Duduk Perkara Yusuf Mansur Digugat 3 Pekerja Migran atas Program Tabung Tanah

Duduk Perkara Yusuf Mansur Digugat 3 Pekerja Migran atas Program Tabung Tanah

Megapolitan
Daftar Wilayah di Jakarta yang Terendam Banjir, Ketinggian Capai 70 cm

Daftar Wilayah di Jakarta yang Terendam Banjir, Ketinggian Capai 70 cm

Megapolitan
Wagub Sebut UU Soal Kekhususan DKI Jakarta Akan Segera Direvisi

Wagub Sebut UU Soal Kekhususan DKI Jakarta Akan Segera Direvisi

Megapolitan
Pemkab Bekasi Siapkan 20.000 Liter Minyak Goreng untuk Operasi Pasar Kedua

Pemkab Bekasi Siapkan 20.000 Liter Minyak Goreng untuk Operasi Pasar Kedua

Megapolitan
Pengemudi Diduga Epilepsi, Suzuki Ertiga Tabrak 2 Mobil dan 2 Pemotor di Bogor

Pengemudi Diduga Epilepsi, Suzuki Ertiga Tabrak 2 Mobil dan 2 Pemotor di Bogor

Megapolitan
Ardhito Pramono Jalani Asesmen di BNNP DKI, Hasil Keluar 2 Pekan Lagi

Ardhito Pramono Jalani Asesmen di BNNP DKI, Hasil Keluar 2 Pekan Lagi

Megapolitan
Bagaimana Nasib Pembangunan Jakarta Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara?

Bagaimana Nasib Pembangunan Jakarta Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara?

Megapolitan
Imbas Banjir Jakarta, 5 Rute Transjakarta Dialihkan, Ini Rinciannya

Imbas Banjir Jakarta, 5 Rute Transjakarta Dialihkan, Ini Rinciannya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.