Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Kompas.com - 24/10/2021, 10:54 WIB
Massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Tolak Reklamasi (Gentar) Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mencabut izin reklamasi di kawasan Pantai Ancol. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAMassa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Tolak Reklamasi (Gentar) Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mencabut izin reklamasi di kawasan Pantai Ancol.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta menanggapi kritik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang menyebut DKI Jakarta tak serius menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.

Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, pulau yang sudah terbangun dipastikan akan dikelola untuk kepentingan publik.

"Pulau-pulau yang sudah terbangun dikelola untuk kepentingan publik, yang mana 65 persen lahan dikelola oleh Pemprov DKI melalui BUMD," ujar Sigit dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/10/2021).

Baca juga: LBH Jakarta: Pencabutan Izin Reklamasi oleh Anies Hanya Gimik Belaka

Sigit menjelaskan, agar wilayah tersebut dikuasai oleh Pemprov DKI Jakarta, maka dibuat Pergub 58/2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara.

"Pergub tersebut mengatur tentang pengawasan dan monitoring terhadap perizinan, serta pengelolaan pulau yang sudah terbangun," ujar Sigit.

Selain itu, keputusan penghentian reklamasi tersebut dilakukan melalui kajian ilmiah mendalam yang dilakukan Pemprov DKI, seperti melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk bersama-sama menelaah, meneliti, dan memverifikasi dampak reklamasi secara ilmiah.

Kajian tersebut, ucap Sigit, dilakukan dengan metode pendekatan ilmiah yang memprioritaskan social justice dan sustainability.

"Transparasi selalu kami kedepankan dalam membahas reklamasi. Setidaknya ada 10 kali FGD yang diadakan, di mana LBH juga selalu turut kami undang dan hadir dalam beberapa kesempatan," kata Sigit.

Baca juga: 10 Catatan Merah Rapor 4 Tahun Anies, LBH Jakarta: Jakarta Tidak Maju Bersama

Hasil FGD memutuskan agar pulau yang sudah terbangun tidak dibongkar kembali karena akan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Sehingga Pemprov DKI Jakarta kemudian berupaya untuk memanfaatkan dan mengelola pulau yang sudah terbangun untuk kepentingan publik, salah satunya kami upayakan pembangunan sistem monitoring pencemaran air tanah.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Saksi Ungkap Pengaruh Munarman dalam Acara Baiat ISIS...

Saat Saksi Ungkap Pengaruh Munarman dalam Acara Baiat ISIS...

Megapolitan
Cegah Penularan Covid-19, Orangtua Diminta Tak Paksa Anak ke Sekolah Jika Mengeluh Sakit

Cegah Penularan Covid-19, Orangtua Diminta Tak Paksa Anak ke Sekolah Jika Mengeluh Sakit

Megapolitan
Saat Menhan Prabowo Ziarah Makam Pahlawan dan Bicara Soal Kemerdekaan

Saat Menhan Prabowo Ziarah Makam Pahlawan dan Bicara Soal Kemerdekaan

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di PIK 2 Digerebek, Pekerjakan Anak di Bawah Umur, 99 Orang Diamankan

Kantor Pinjol Ilegal di PIK 2 Digerebek, Pekerjakan Anak di Bawah Umur, 99 Orang Diamankan

Megapolitan
Viral Pemain Sepakbola di Muara Angke Disebut Rusak Bangunan, Ini Kronologinya

Viral Pemain Sepakbola di Muara Angke Disebut Rusak Bangunan, Ini Kronologinya

Megapolitan
Kurir Bawa Ganja 17 Kg Ditangkap, Dibayar Rp 1 Juta per Kg, 2 Pengendali Masih Diburu

Kurir Bawa Ganja 17 Kg Ditangkap, Dibayar Rp 1 Juta per Kg, 2 Pengendali Masih Diburu

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digrebek Polisi, Pegawai: Kami Enggak Merugikan

Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digrebek Polisi, Pegawai: Kami Enggak Merugikan

Megapolitan
Akses Jalan Pengganti Imbas Tol Cijago 2 Tak Sesuai Harapan, Warga Protes

Akses Jalan Pengganti Imbas Tol Cijago 2 Tak Sesuai Harapan, Warga Protes

Megapolitan
Dinkes DKI: Siswa yang Keluarganya Masih Positif Covid-19 Dilarang Ikut Sekolah Tatap Muka

Dinkes DKI: Siswa yang Keluarganya Masih Positif Covid-19 Dilarang Ikut Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Kuasa Hukum Keluarga Kakek 89 Tahun: Anak-anaknya Masih Terpukul, Nangis-nangis

Kuasa Hukum Keluarga Kakek 89 Tahun: Anak-anaknya Masih Terpukul, Nangis-nangis

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Tambah 368 Kasus Positif di Kota Tangerang, 1.372 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 26 Januari: Tambah 368 Kasus Positif di Kota Tangerang, 1.372 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak di Tangsel, PTM Masih 100 Persen di Saat WFO Dibatasi 50 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak di Tangsel, PTM Masih 100 Persen di Saat WFO Dibatasi 50 Persen

Megapolitan
Karyawan Pinjol di PIK Tagih Utang ke 100 Nasabah Sehari, Gaji Rp 5 Juta per Bulan

Karyawan Pinjol di PIK Tagih Utang ke 100 Nasabah Sehari, Gaji Rp 5 Juta per Bulan

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Kasus Covid-19 di Depok Naik 448 dalam Sehari, 1 Pasien Sembuh

UPDATE 26 Januari: Kasus Covid-19 di Depok Naik 448 dalam Sehari, 1 Pasien Sembuh

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 444 Dalam Sehari

UPDATE 26 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 444 Dalam Sehari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.