Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Kompas.com - 24/10/2021, 10:54 WIB
Massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Tolak Reklamasi (Gentar) Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mencabut izin reklamasi di kawasan Pantai Ancol. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAMassa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Tolak Reklamasi (Gentar) Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mencabut izin reklamasi di kawasan Pantai Ancol.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta menanggapi kritik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang menyebut DKI Jakarta tak serius menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.

Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, pulau yang sudah terbangun dipastikan akan dikelola untuk kepentingan publik.

"Pulau-pulau yang sudah terbangun dikelola untuk kepentingan publik, yang mana 65 persen lahan dikelola oleh Pemprov DKI melalui BUMD," ujar Sigit dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/10/2021).

Baca juga: LBH Jakarta: Pencabutan Izin Reklamasi oleh Anies Hanya Gimik Belaka

Sigit menjelaskan, agar wilayah tersebut dikuasai oleh Pemprov DKI Jakarta, maka dibuat Pergub 58/2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara.

"Pergub tersebut mengatur tentang pengawasan dan monitoring terhadap perizinan, serta pengelolaan pulau yang sudah terbangun," ujar Sigit.

Selain itu, keputusan penghentian reklamasi tersebut dilakukan melalui kajian ilmiah mendalam yang dilakukan Pemprov DKI, seperti melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk bersama-sama menelaah, meneliti, dan memverifikasi dampak reklamasi secara ilmiah.

Kajian tersebut, ucap Sigit, dilakukan dengan metode pendekatan ilmiah yang memprioritaskan social justice dan sustainability.

"Transparasi selalu kami kedepankan dalam membahas reklamasi. Setidaknya ada 10 kali FGD yang diadakan, di mana LBH juga selalu turut kami undang dan hadir dalam beberapa kesempatan," kata Sigit.

Baca juga: 10 Catatan Merah Rapor 4 Tahun Anies, LBH Jakarta: Jakarta Tidak Maju Bersama

Hasil FGD memutuskan agar pulau yang sudah terbangun tidak dibongkar kembali karena akan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Sehingga Pemprov DKI Jakarta kemudian berupaya untuk memanfaatkan dan mengelola pulau yang sudah terbangun untuk kepentingan publik, salah satunya kami upayakan pembangunan sistem monitoring pencemaran air tanah.

Sementara bagi pulau yang belum terbangun telah dilakukan pencabutan izin karena adanya efek biotechnic gas dan blank zone yang dapat membahayakan lingkungan, serta mencegah terjadinya dampak penurunan muka air tanah di Jakarta pada masa yang akan datang.

Sebelumnya, LBH Jakarta mengkritik kebijakan penghentian reklamasi dari Pemprov DKI Jakarta yang dinilai setengah hati.

Sebagai contoh, Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak cermat untuk memenuhi syarat pencabutan izin pelaksanaan reklamasi sehingga banyak kebijakan pencabutan izin kalah saat digugat para pengembang.

Contohnya Pemprov DKI Jakarta kalah di gugatan Pulau F dan Pulau G.

Baca juga: Bantah Catatan LBH Jakarta soal Penggusuran di Jakarta, Pemprov DKI: Itu Penertiban

Gubernur Anies Baswedan sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang memberinya rapor merah.

"Terkait LBH, kami mengucapkan terima kasih banyak," kata Anies saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Anies mengatakan, rapor merah dari LBH Jakarta merupakan hasil perhatian untuk kebaikan pembangunan di DKI Jakarta.

"Ini menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi kami untuk kami terus-menerus melakukan perbaikan," ucap Anies.

Dia menilai, laporan itu bisa menjadi pemicu agar Pemprov DKI Jakarta bisa mewujudkan mimpi maju kotanya dan bahagia warganya.

"Karena itu kami berharap manfaat dari LBH bukan hanya dirasakan Pemprov DKI, mudah-mudahan perhatian yang sama diberikan untuk seluruh Pemprov di Indonesia," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jakarta Tak Naik Level meskipun Jadi Pusat Omicron

PPKM Jakarta Tak Naik Level meskipun Jadi Pusat Omicron

Megapolitan
Warga Terdampak Proyek JIS Tinggal di Pinggir Rel Kereta, PT KAI Akan Lakukan Penertiban

Warga Terdampak Proyek JIS Tinggal di Pinggir Rel Kereta, PT KAI Akan Lakukan Penertiban

Megapolitan
[BERITA FOTO] Sisi Lain JIS, Deretan Bedeng Berdinding Triplek di Balik Megahnya Stadion Bertaraf Internasional

[BERITA FOTO] Sisi Lain JIS, Deretan Bedeng Berdinding Triplek di Balik Megahnya Stadion Bertaraf Internasional

Megapolitan
7 Fakta Rentenir Tewas di Tangan Nasabah: Mulanya Belum Bisa Bayar Utang hingga Berujung Saling Bacok

7 Fakta Rentenir Tewas di Tangan Nasabah: Mulanya Belum Bisa Bayar Utang hingga Berujung Saling Bacok

Megapolitan
Kala Jakarta Simpan Bom Waktu Omicron akibat 3T yang Lemah...

Kala Jakarta Simpan Bom Waktu Omicron akibat 3T yang Lemah...

Megapolitan
Laju Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet Terlalu Cepat

Laju Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet Terlalu Cepat

Megapolitan
Kala Unggahan Anies soal 'Suara Sumbang' Disambut Nyanyian Giring Ganesha

Kala Unggahan Anies soal "Suara Sumbang" Disambut Nyanyian Giring Ganesha

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta Diperpanjang, WFO Wajib 50 Persen Kecuali...

PPKM Level 2 Jakarta Diperpanjang, WFO Wajib 50 Persen Kecuali...

Megapolitan
Polemik Kampung Susun Bayam, Dijanjikan untuk Warga tapi Malah Akan Ditempati Pekerja JIS

Polemik Kampung Susun Bayam, Dijanjikan untuk Warga tapi Malah Akan Ditempati Pekerja JIS

Megapolitan
Pemilik Ruko di Cilandak Nekat Bongkar Trotoar untuk Akses Jalan Kendaraan

Pemilik Ruko di Cilandak Nekat Bongkar Trotoar untuk Akses Jalan Kendaraan

Megapolitan
Saling Sindir Giring dan Anies, Bermula dari Formula E hingga Sindiran Suara Sumbang...

Saling Sindir Giring dan Anies, Bermula dari Formula E hingga Sindiran Suara Sumbang...

Megapolitan
Anggota TNI AD Meninggal Ditusuk: Polisi Tetapkan 1 Tersangka, Puspom TNI Turun Tangan

Anggota TNI AD Meninggal Ditusuk: Polisi Tetapkan 1 Tersangka, Puspom TNI Turun Tangan

Megapolitan
Kala Wisma Atlet Bersiap Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

Kala Wisma Atlet Bersiap Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

Megapolitan
Polisi Ungkap Modus Pelaku Sodomi Anak Penyandang Autis di Bekasi

Polisi Ungkap Modus Pelaku Sodomi Anak Penyandang Autis di Bekasi

Megapolitan
Diperpanjang, PPKM DKI Jakarta Masih Level 2

Diperpanjang, PPKM DKI Jakarta Masih Level 2

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.