Ridwan Kamil dan M Idris Didesak Cabut Peraturan yang Diskriminasi Jemaah Ahmadiyah

Kompas.com - 25/10/2021, 12:44 WIB
Masjid Al Hidayah, masjid jemaah Islam Ahmadiyah, di Jalan Abdul Muchtar, Sawangan, Depok, Jawa Barat, digeruduk massa pada Jumat (22/10/2021) siang. Hal ini seiring dengan kedatangan Satpol PP Kota Depok ke Masjid Al Hidayah untuk memperbarui papan segel yang disebut telah terpasang sejak 2017. KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANMasjid Al Hidayah, masjid jemaah Islam Ahmadiyah, di Jalan Abdul Muchtar, Sawangan, Depok, Jawa Barat, digeruduk massa pada Jumat (22/10/2021) siang. Hal ini seiring dengan kedatangan Satpol PP Kota Depok ke Masjid Al Hidayah untuk memperbarui papan segel yang disebut telah terpasang sejak 2017.

DEPOK, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Wali Kota Depok, Mohammad Idris, didesak untuk mencabut peraturan yang mendiskriminasi jemaah Ahmadiyah di wilayah masing-masing, yaitu Pergub Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 serta Perwal Kota Depok Nomor 9 tahun 2011. Pergub dan Perwal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkeyakinan bagi seluruh warga negara.

"Kedua beleid tersebut inkonstitusional, karena melanggar Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945," kata Direktur Riset SETARA Institute, Halili Hasan, dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (25/10/2021).

Baca juga: SETARA Institute: Pemkot Depok Perburuk Diskriminasi terhadap Jemaah Ahmadiyah

Isu itu kembali menyeruak gara-gara Satpol PP Kota Depok dengan sejumlah massa mendatangi dan menyegel lagi Masjid Al-Hidayah milik jemaah Ahmadiyah Depok di Sawangan pada Jumat lalu.

Penyegelan ulang yang berlangsung selepas shalat Jumat itu diwarnai dengan teriakan ancaman serta ujaran kebencian dari sekitar 50 orang yang turut mengawal Satpol PP Kota Depok kepada warga Ahmadiyah.

Satpol PP Kota Depok melakukan penyegelan ulang itu dengan dasar hukum Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri pada 2008, Pergub, serta Perwal. Padahal, Pergub dan Perwal itu menyimpang dari SKB 3 Menteri pada 2008 yang dijadikan dasar dari kebijakan itu.

Keduanya melarang total aktivitas jemaah Ahmadiyah, baik di Depok maupun di Jawa Barat, termasuk dalam hal pemasangan papan nama organisasi, papan nama peribadatan, sampai penggunaan atribut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Padahal SKB 3 Menteri ‘hanya’ memperingatkan agar JAI tidak melanggar UU PNPS 1965 dan menghentikan kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam," kata Halili.

Selain itu, JAI merupakan organisasi resmi yang telah terdaftar secara hukum. Masjid Al-Hidayah di Sawangan pun sudah mengantongi IMB (izin mendirikan bagunan) rumah ibadah sejak 2007.

SETARA Institute juga mendesak Presiden RI Joko Widodo agar SKB 3 Menteri 2008 dicabut.

Dalam riwayat diskriminasi, persekusi, serta bentuk-bentuk kekerasan lain terhadap jemaah Ahmadiyah di Indonesia, beleid ini nyaris selalu jadi pemicu.

Baca juga: Masjid Ahmadiyah di Depok Disegel Lagi, Satpol PP: Perintah Wali Kota

"Mengacu pada data longitudinal Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) SETARA Institute, dalam lima tahun terakhir saja, JAI menjadi korban pelanggaran KBB dalam 54 peristiwa dan 83 tindakan," ujar Halili.

" SETARA Institute mendesak Presiden Joko Widodo agar memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan untuk mengkoordinasikan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung dalam mengakselerasi evaluasi, peninjauan ulang, dan/atau pencabutan SKB 3 Menteri 2008," lanjut Hasan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rentetan Kecelakaan Bus Transjakarta dalam 40 Hari Terakhir

Rentetan Kecelakaan Bus Transjakarta dalam 40 Hari Terakhir

Megapolitan
Transjakarta Kerap Kecelakaan, Penumpang Merasa Ngeri dan Sebut Sopir Sering Ugal-ugalan

Transjakarta Kerap Kecelakaan, Penumpang Merasa Ngeri dan Sebut Sopir Sering Ugal-ugalan

Megapolitan
Bus Transjakarta Kembali Kecelakaan, Kali ini Tabrak Separator di Jalan Sudirman

Bus Transjakarta Kembali Kecelakaan, Kali ini Tabrak Separator di Jalan Sudirman

Megapolitan
Jalan Kaki di Pinggir Tol, Seorang Pria Tak Dikenal Tewas Tertabrak Mobil

Jalan Kaki di Pinggir Tol, Seorang Pria Tak Dikenal Tewas Tertabrak Mobil

Megapolitan
Pengelola Sebut Gedung Cyber Sudah Beroperasi Normal Usai Kebakaran, Kecuali Lantai 2

Pengelola Sebut Gedung Cyber Sudah Beroperasi Normal Usai Kebakaran, Kecuali Lantai 2

Megapolitan
Dua Siswanya Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, SMK Taruna Bhakti Bantu Keluarga Korban Urus Jenazah

Dua Siswanya Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, SMK Taruna Bhakti Bantu Keluarga Korban Urus Jenazah

Megapolitan
Hari Disabilitas, Anies: Jangan Merasa Lebih di Atas Penyandang Disabilitas

Hari Disabilitas, Anies: Jangan Merasa Lebih di Atas Penyandang Disabilitas

Megapolitan
2 Korban Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber adalah Siswa PKL di Perusahaan Internet Service Provider

2 Korban Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber adalah Siswa PKL di Perusahaan Internet Service Provider

Megapolitan
Penanganan Kasusnya Dianggap Janggal, Seorang Tersangka Adukan Penyidik Polres Jakpus ke Propam

Penanganan Kasusnya Dianggap Janggal, Seorang Tersangka Adukan Penyidik Polres Jakpus ke Propam

Megapolitan
Menangis Dilaporkan 5 Anaknya, Ibu di Bekasi: Katanya Saya Gadaikan Tanah Rp 500 Juta

Menangis Dilaporkan 5 Anaknya, Ibu di Bekasi: Katanya Saya Gadaikan Tanah Rp 500 Juta

Megapolitan
10 Hari Dirawat karena Sakit Jantung, Haji Lulung Masih di Ruang ICU

10 Hari Dirawat karena Sakit Jantung, Haji Lulung Masih di Ruang ICU

Megapolitan
Haji Lulung Dikabarkan Alami Serangan Jantung Berulang Semalam

Haji Lulung Dikabarkan Alami Serangan Jantung Berulang Semalam

Megapolitan
Ibu 72 Tahun di Bekasi Dilaporkan 5 Anaknya ke Polisi karena Persoalan Harta Warisan

Ibu 72 Tahun di Bekasi Dilaporkan 5 Anaknya ke Polisi karena Persoalan Harta Warisan

Megapolitan
Jalan Lodan Raya Terendam Banjir Rob, Warga Sebut Ada Tanggul Jebol

Jalan Lodan Raya Terendam Banjir Rob, Warga Sebut Ada Tanggul Jebol

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Opsi Cari Sumber Pendanaan Lain agar Proyek ITF Sunter Bisa Jalan

Pemprov DKI Buka Opsi Cari Sumber Pendanaan Lain agar Proyek ITF Sunter Bisa Jalan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.