Kompas.com - 25/10/2021, 22:01 WIB
Hampir separuh anggota DPRD Kota Depok tak menghadiri agenda rapat paripurna hasil reses pada Jumat (21/2/2020). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANHampir separuh anggota DPRD Kota Depok tak menghadiri agenda rapat paripurna hasil reses pada Jumat (21/2/2020).

DEPOK, KOMPAS.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kota Depok disebut tengah menggodok empat rancangan perda (raperda) yang akan dibahas pada tahun ini.

"Empat perda inisiatif DPRD, yaitu perda tentang ketertiban umum, tanah telantar, kepemudaan, dan pesantren," kata Ketua Bapemperda DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman, kepada Kompas.com pada Senin (25/10/2021).

Ikravany menambahkan, tahun ini pihaknya coba membuat terobosan baru dengan cara mengharuskan draf raperda serta naskah akademik sudah selesai sebelum pembahasan masuk di tingkat panitia khusus (pansus).

Baca juga: Pemuda di Depok Tewas Setelah Pertahankan Handphone dari Komplotan Begal

Ia menyebut, empat raperda tersebut sudah siap, baik draf maupun naskah akademiknya, sejak minggu pertama September 2021 lalu.

"Bapemperda sudah menyelenggarakan pembahasan bersama stakeholders dari setiap raperda untuk menyusun daftar isian masalah dari setiap raperda," kata Ikravany.

Politikus PDI-P itu mengatakan, terobosan ini dilakukan guna meningkatkan kualitas raperda sebelum dibahas di tingkat pansus pada November 2021.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dibuatnya daftar isian masalah serta pembahasan bersama pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat membuat substansi setiap raperda lebih baik.

"Kenapa kami tagih (draf dan naskah akademik) di bulan September, yakni supaya ada pembahasan awal bersama stakeholders. Perlu diketahui, pembahasan di pansus itu singkat. Rapat-rapat kerjanya itu maksimum hanya 6 sampai 7 hari," jelas Ikravany.

Baca juga: SETARA Institute: Pemkot Depok Perburuk Diskriminasi terhadap Jemaah Ahmadiyah

Sebetulnya, ada satu raperda lagi yang semestinya juga mulai digodok sejak saat ini, yaitu Rancangan Perda Kota Religius.

Raperda ini merupakan usulan Pemerintah Kota Depok yang akhirnya berhasil gol di parlemen pada tahun lalu, usai ditolak mentah-mentah pada 2019 lalu lantaran menimbulkan kontroversi akibat pasal-pasalnya yang bermasalah.

Namun, Pemerintah Kota Depok disebut tak kunjung menyetorkan naskah akademik dan draf raperda itu.

"Draf Raperda Kota Religius itu sudah ditagih (kepada Pemerintah Kota Depok) beberapa kali, tetapi jawabannya selalu pekan depan, pekan depan, pekan depan. Sampai sekarang pun enggak ada," ujar Ikravany.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dituding Minta Uang Cabut Laporan, Adam Deni Laporkan Kuasa Hukum Jerinx

Dituding Minta Uang Cabut Laporan, Adam Deni Laporkan Kuasa Hukum Jerinx

Megapolitan
Kekecewaan Buruh Terhadap Anies: Sebelumnya Duduk Bareng, Kini Tak Ditemui

Kekecewaan Buruh Terhadap Anies: Sebelumnya Duduk Bareng, Kini Tak Ditemui

Megapolitan
4 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Serpong

4 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Serpong

Megapolitan
Lintasi Jalan Bergelombang, Mobil Boks Terguling di Pondok Indah

Lintasi Jalan Bergelombang, Mobil Boks Terguling di Pondok Indah

Megapolitan
Sepanjang 2021, Jumlah Penumpang KRL Capai Angka Tertinggi pada November

Sepanjang 2021, Jumlah Penumpang KRL Capai Angka Tertinggi pada November

Megapolitan
Duduk Perkara Pemkab Bekasi Beri Info Keliru soal Warga Terpapar Omicron

Duduk Perkara Pemkab Bekasi Beri Info Keliru soal Warga Terpapar Omicron

Megapolitan
Fakta Soal Varian Omicron di Jakarta, Belum Ditemukan dan Kabar yang Sebelumnya Beredar Keliru

Fakta Soal Varian Omicron di Jakarta, Belum Ditemukan dan Kabar yang Sebelumnya Beredar Keliru

Megapolitan
RS Polri Identifikasi 5 Korban Tewas Kebakaran di Tambora lewat DNA

RS Polri Identifikasi 5 Korban Tewas Kebakaran di Tambora lewat DNA

Megapolitan
Sumur Resapan Ambles di Lebak Bulus Diaspal, Kontraktor: Itu Inisiatif Kami, Bukan Program Pemerintah

Sumur Resapan Ambles di Lebak Bulus Diaspal, Kontraktor: Itu Inisiatif Kami, Bukan Program Pemerintah

Megapolitan
Anies Tak Temui Buruh dalam Audiensi di Balai Kota

Anies Tak Temui Buruh dalam Audiensi di Balai Kota

Megapolitan
Sumur Resapan Ambles di Lebak Bulus, Kontraktor Klaim Gunakan Penutup di Atas Standar

Sumur Resapan Ambles di Lebak Bulus, Kontraktor Klaim Gunakan Penutup di Atas Standar

Megapolitan
Manajemen PT Transjakarta Bungkam soal Video Direksi Tonton Tari Perut

Manajemen PT Transjakarta Bungkam soal Video Direksi Tonton Tari Perut

Megapolitan
Alasan Kejari Kota Tangerang Ajukan Banding atas Vonis Cynthiara Alona

Alasan Kejari Kota Tangerang Ajukan Banding atas Vonis Cynthiara Alona

Megapolitan
Pemprov DKI: Sampai Sekarang Belum Ditemukan Varian Omicron di Jakarta

Pemprov DKI: Sampai Sekarang Belum Ditemukan Varian Omicron di Jakarta

Megapolitan
Pastikan Tak Ada Temuan Varian Omicron, Pemkab Bekasi Akui Ada Kekeliruan Informasi

Pastikan Tak Ada Temuan Varian Omicron, Pemkab Bekasi Akui Ada Kekeliruan Informasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.