Asosiasi Pilot Garuda Minta Pemerintah Tinjau Ulang Syarat Penumpang Wajib Tes PCR

Kompas.com - 26/10/2021, 16:06 WIB
Suasana di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Selasa (26/10/2021). KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFALSuasana di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Selasa (26/10/2021).
|

Dalam kesempatan itu, pihaknya mengapresiasi upaya Pemerintah Pusat yang mampu menekan angka penularan Covid-19.

"APG sangat mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam menangani pandemi Covid-19 dengan adanya program vaksinasi dari penerapan protokol kesehatan, terutama terhadap pelaku perjalanan dalam negeri," tuturnya.

Baca juga: Keluhan Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tes PCR Mahal dan Sulit Akses PeduliLindungi

Kewajiban soal membawa tes PCR itu berdasar SE Satgas Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 dan SE Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Nomor 85 Tahun 2021.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito sebelumnya menegaskan, pemberlakuan syarat tes RT PCR bagi penumpang pesawat terbang bertujuan perjalanan dalam negeri yang ditempuh aman dari potensi penularan virus corona.

Pasalnya, dalam kebijakan terbaru pemerintah, kapasitas penumpang pesawat terbang dinaikkan hingga 100 persen.

"Karena kapasitas penumpang udara dinaikkan dari 70 persen menjadi 100 persen. Pemerintah ingin memastikan bahwa itu aman," ujar Wiku ketika dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (23/10/2021).

Wiku lantas menjelaskan mengapa moda transportasi lain tidak wajib menggunakan skrining dengan tes PCR.

Menurutnya, kapasitas penumpang moda transportasi lainnya masih dibatasi hingga maksimal 70 persen.

Baca juga: Polemik Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat hingga Jokowi Minta Harga Turun Jadi Rp 300.000

Wiku melanjutkan, penggunaan RT-PCR sebagai metode testing yang lebih sensitif dapat mendeteksi orang terinfeksi Covid-19 lebih baik daripada metode testing rapid antigen. Sehingga potensi orang terinfeksi untuk lolos dapat dicegah.

"Sehingga mencegah orang tersebut menulari orang lain dalam suatu tempat dengan kapasitas padat," katanya.

"Kebijakan yang ada akan selalu dievaluasi secara berkala dan bisa saja dilakukan penyesuaian seiring dengan keadaan kasus Covid-19," tutur Wiku

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Anies Sibuk Bicara soal Sound System JIS di Tengah Masalah Banjir Jakarta...

Saat Anies Sibuk Bicara soal Sound System JIS di Tengah Masalah Banjir Jakarta...

Megapolitan
Ini Sejumlah Jalan Utama di Jakarta yang hingga Rabu Pagi Masih Tergenang Banjir...

Ini Sejumlah Jalan Utama di Jakarta yang hingga Rabu Pagi Masih Tergenang Banjir...

Megapolitan
Masih Ada 31 RT di Jakarta Terendam Banjir hingga Rabu Pagi, 873 Jiwa Mengungsi

Masih Ada 31 RT di Jakarta Terendam Banjir hingga Rabu Pagi, 873 Jiwa Mengungsi

Megapolitan
Saat Haris Azhar dan Fatia 2 Kali Mangkir hingga Berujung Dijemput Polisi

Saat Haris Azhar dan Fatia 2 Kali Mangkir hingga Berujung Dijemput Polisi

Megapolitan
Fakta Sidang Kebakaran Lapas Tangerang, Agenda Perdana Ditunda dan Para Terdakwa Tak Ditahan

Fakta Sidang Kebakaran Lapas Tangerang, Agenda Perdana Ditunda dan Para Terdakwa Tak Ditahan

Megapolitan
17 Pegawai Kelurahan Gondangdia Terpapar Covid-19, Kantor Lurah Ditutup Sementara

17 Pegawai Kelurahan Gondangdia Terpapar Covid-19, Kantor Lurah Ditutup Sementara

Megapolitan
Epidemiolog Sarankan Pemprov DKI Hentikan PTM 100 Persen Menyusul 39 Sekolah Ditutup karena Kasus Covid-19

Epidemiolog Sarankan Pemprov DKI Hentikan PTM 100 Persen Menyusul 39 Sekolah Ditutup karena Kasus Covid-19

Megapolitan
Anies Diminta Serius Tangani Banjir, Bukan Urus Sound System JIS Berulang Kali

Anies Diminta Serius Tangani Banjir, Bukan Urus Sound System JIS Berulang Kali

Megapolitan
Ketika Yusuf Mansur Digugat 3 PMI, Berawal dari Ajakan Investasi Saat Ceramah di Hong Kong

Ketika Yusuf Mansur Digugat 3 PMI, Berawal dari Ajakan Investasi Saat Ceramah di Hong Kong

Megapolitan
Ada Sekolah Tolak Tes Pelacakan Covid-19, Wagub: Itu Program Pemprov, Masa Menolak

Ada Sekolah Tolak Tes Pelacakan Covid-19, Wagub: Itu Program Pemprov, Masa Menolak

Megapolitan
Hujan Deras Kemarin, Beberapa Wilayah Jakarta Pusat Terendam Banjir

Hujan Deras Kemarin, Beberapa Wilayah Jakarta Pusat Terendam Banjir

Megapolitan
Wagub Ariza Harap Jakarta Tetap Daerah Khusus meski Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Wagub Ariza Harap Jakarta Tetap Daerah Khusus meski Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Megapolitan
Cara Yusuf Mansur Gaet Investor Tabung Tanah, Tawarkan Investasi di Pengajian dan Singgung Nilai Sedekah

Cara Yusuf Mansur Gaet Investor Tabung Tanah, Tawarkan Investasi di Pengajian dan Singgung Nilai Sedekah

Megapolitan
Rentenir Tewas Dibacok di Ciputat, Kriminolog Sebut Nasabah Naik Pitam akibat Kekerasan Verbal

Rentenir Tewas Dibacok di Ciputat, Kriminolog Sebut Nasabah Naik Pitam akibat Kekerasan Verbal

Megapolitan
Soal Buka Tutup PTM 100 Persen, Wagub DKI Sebut Rata-rata Penularan Covid-19 Bukan dari Sekolah

Soal Buka Tutup PTM 100 Persen, Wagub DKI Sebut Rata-rata Penularan Covid-19 Bukan dari Sekolah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.