Pemkot Jakpus Temukan Sumur Resapan di Sejumlah Gedung Kantor yang Tak Berfungsi

Kompas.com - 27/10/2021, 10:02 WIB
Pembangunan sumur resapan di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, Selasa (18/2/2020) Dok. Kominfotik Kepulauan SeribuPembangunan sumur resapan di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, Selasa (18/2/2020)
Penulis Ihsanuddin
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Jakarta Pusat menemukan sejumlah sumur resapan di perkantoran, baik milik pemerintah maupun swasta, tidak berfungsi secara maksimal.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat Bakwan Ferizan Ginting mengatakan, temuan tersebut berdasarkan hasil monitoring tim pengawas.

"Jadi ada yang sudah dibuat sumur resapan, tapi karena banyak lumpur, jadi tidak berfungsi. Masih perlu klarifikasi dengan tim teknis gedung," kata Bakwan saat dikonfirmasi, Rabu (27/10/2021).

Selain itu, ada juga perkantoran yang jumlah sumur resapannya tidak sesuai ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Baca juga: Prakiraan Cuaca BMKG: Waspada Potensi Banjir di Jakarta, Bodebek Hujan Petir

"Harusnya jumlah sumur resapannya ada tiga, tapi yang satu tidak bisa ditunjukkan ke tim," kata Bakwan.

Perusahaan pemilik gedung akan diberi kesempatan selama 30 hari untuk membangun sumur resapan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Air Tanah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jika dalam waktu 30 hari belum membangun sumur resapan juga, maka akan diberi sanksi," kata Bakwan.

Bakwan menambahkan, saat ini monitoring terhadap keberadaan sumur resapan di gedung perkantoran Jakarta Pusat masih terus berjalan.

Pemkot Jakpus menargetkan untuk mengecek sumur resapan di 400 gedung. Sementara tim sejauh ini baru melakukan audit pada 61 gedung perkantoran.

Baca juga: Gedung Tak Punya Sumur Resapan di Jakpus Akan Diberi Sanksi

Pemkot Jakarta Pusat membentuk tiga tim untuk mengecek keberadaan sumur resapan di perkantoran yang tersebar di tiga kecamatan prioritas, yakni Karet Tengsin, Menteng dan Kenari.

Tim pengawas ini terdiri dari jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Suku Dinas Sumber Daya Air, Satpol PP dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta Pusat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besi Penutup Proyek Crossing di Pintu Air Jagakarsa Hilang

Besi Penutup Proyek Crossing di Pintu Air Jagakarsa Hilang

Megapolitan
Sopir Mercy yang Lawan Arah lalu Tabrak 2 Mobil di Tol JORR Ditetapkan Jadi Tersangka

Sopir Mercy yang Lawan Arah lalu Tabrak 2 Mobil di Tol JORR Ditetapkan Jadi Tersangka

Megapolitan
Turap Saluran di Jalan Pluit Sakti Raya Longsor, Perbaikan Ditargetkan Rampung dalam 2 Minggu

Turap Saluran di Jalan Pluit Sakti Raya Longsor, Perbaikan Ditargetkan Rampung dalam 2 Minggu

Megapolitan
Warga Joglo Bisa Setor Minyak Jelantah ke PKK RW, Tiap Liter Dihargai Rp 3.300

Warga Joglo Bisa Setor Minyak Jelantah ke PKK RW, Tiap Liter Dihargai Rp 3.300

Megapolitan
Wakil Wali Kota Depok Pertanyakan Data Kejaksaan soal Kenaikan Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak

Wakil Wali Kota Depok Pertanyakan Data Kejaksaan soal Kenaikan Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak

Megapolitan
Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Revisi PP yang Bikin UMP Hanya Naik Sedikit

Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Revisi PP yang Bikin UMP Hanya Naik Sedikit

Megapolitan
Wagub DKI Ungkap Pengusaha Tak Masalah UMP Jakarta 2022 Naik sampai 5 Persen

Wagub DKI Ungkap Pengusaha Tak Masalah UMP Jakarta 2022 Naik sampai 5 Persen

Megapolitan
Kasus Pengemudi Mercy Tabrakan Saat Lawan Arah di Tol JORR, Polisi Tunggu Hasil Mediasi dengan Korban

Kasus Pengemudi Mercy Tabrakan Saat Lawan Arah di Tol JORR, Polisi Tunggu Hasil Mediasi dengan Korban

Megapolitan
Pegawai Korban Pelecehan Berharap KPI Segera Jalankan Rekomendasi Komnas HAM

Pegawai Korban Pelecehan Berharap KPI Segera Jalankan Rekomendasi Komnas HAM

Megapolitan
PPKM Kota Tangerang Kembali ke Level 2, Pemkot Akan Tingkatkan Tracing Covid-19

PPKM Kota Tangerang Kembali ke Level 2, Pemkot Akan Tingkatkan Tracing Covid-19

Megapolitan
Saat Anies Lesehan di Jalan Bersama Buruh yang Demo Menuntut Kenaikan UMP…

Saat Anies Lesehan di Jalan Bersama Buruh yang Demo Menuntut Kenaikan UMP…

Megapolitan
Polres Jakpus Tangkap 4 Anggota Sindikat Bandar Narkoba Jaringan Malaysia

Polres Jakpus Tangkap 4 Anggota Sindikat Bandar Narkoba Jaringan Malaysia

Megapolitan
Pengetatan di Bandara Soekarno Hatta untuk Cegah Omicron, WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk, WNI Karantina 14 Hari

Pengetatan di Bandara Soekarno Hatta untuk Cegah Omicron, WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk, WNI Karantina 14 Hari

Megapolitan
UPDATE 29 November: Tak Ada Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 18 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 29 November: Tak Ada Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 18 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Wagub DKI Klaim Pemprov Tak Intervensi Batalnya Reuni 212 di Jakarta

Wagub DKI Klaim Pemprov Tak Intervensi Batalnya Reuni 212 di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.