Penjelasan Pemprov DKI Tak Penuhi Pembayaran Ganti Rugi Korban Penggusuran Rusunami Petamburan

Kompas.com - 28/10/2021, 16:40 WIB
Perwakilan warga Rusun Petamburan mengadukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Rabu (27/10/2021). Dok warga korban penggusuran rusun PetamburanPerwakilan warga Rusun Petamburan mengadukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Rabu (27/10/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa memberikan pembayaran ganti rugi ke korban proyek Rusunami Petamburan.

Alasannya karena banyak warga yang terdata sebagai korban sudah tidak bertempat tinggal di Rusunami Petamburan.

"Bukti keseriusan kami menjalani putusan pengadilan adalah langsung menganggarkan dana ganti rugi pada tahun anggaran 2015 dalam APBD Dinas Perumahan. Namun, anggaran ini tidak dapat direalisasikan karena warga yang menjadi penggugat sebanyak 473 warga, sebagian besar sudah tidak bertempat tinggal sana," kata Sarjoko dalam keterangan tertulis, Kamis (28/10/2021).

Baca juga: Warga Korban Penggusuran Proyek Rusun Petamburan Adukan Anies ke Ombudsman

Sarjoko mengatakan, proses ganti rugi yang ditetapkan bukanlah bentuk ganti rugi atas tanah dan bangunan.

Ganti rugi yang wajib dibayar oleh Pemprov DKI, kata dia, adalah ganti rugi biaya sewa pada saat rusun dibangun.

"Awalnya, kepada warga diberikan biaya kontrak rumah selama 1 tahun. Tapi ternyata pembangunan tersebut berlangsung selama 5 tahun yang diakibatkan oleh kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta pada saat krisis moneter tahun 1998," ucap dia.

Permasalahan tersebut kemudian digugat ke Pengadilan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 700/PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015, Pemprov DKI Jakarta dihukum untuk membayar ganti rugi.

Putusan Pengadilan menyebut Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta membayar ganti rugi kepada 473 warga sebesar Rp 4,73 miliar.

Sarjoko mengatakan, tahun 2019 Dinas Perumahan DKI Jakarta mengadakan pendataan pemilik Rusun Petamburan dan sosialisasi pemberian ganti rugi sesuai Putusan Makhamah Agung RI Nomor 700/PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015.

"Tetapi dari pendataan dan sosialisasi tersebut ditemukan fakta bahwa sebagian besar warga yang menggugat sudah tidak bertempat tinggal di sana lagi. Bahkan, sebagian besar warga juga sudah menjual unitnya kepada orang lain tanpa melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemprov DKI Jakarta," ucap Sarjoko.

Baca juga: Bantah Catatan LBH Jakarta soal Penggusuran di Jakarta, Pemprov DKI: Itu Penertiban

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sindir Anies Tak Turun Cek Lokasi Formula E, PSI: Padahal ke Warteg Saja Sempat

Sindir Anies Tak Turun Cek Lokasi Formula E, PSI: Padahal ke Warteg Saja Sempat

Megapolitan
Vaksinasi Dosis Ketiga secara 'Door to Door' Jangkau Lansia di Utan Panjang

Vaksinasi Dosis Ketiga secara "Door to Door" Jangkau Lansia di Utan Panjang

Megapolitan
Polisi Masih Dalami Motif Pelaku Bunuh Istrinya di Duren Sawit

Polisi Masih Dalami Motif Pelaku Bunuh Istrinya di Duren Sawit

Megapolitan
Berbincang lewat Zoom dengan Rahmat Effendi yang Ditahan KPK, Golkar Bekasi Klaim Tak Langgar Aturan

Berbincang lewat Zoom dengan Rahmat Effendi yang Ditahan KPK, Golkar Bekasi Klaim Tak Langgar Aturan

Megapolitan
Berlokasi di Dekat Klaster Covid-19 Krukut, SMKN 35 Hentikan PTM karena Temuan Kasus Positif

Berlokasi di Dekat Klaster Covid-19 Krukut, SMKN 35 Hentikan PTM karena Temuan Kasus Positif

Megapolitan
5 Warga Kota Tangerang Positif Omicron, 2 di Antaranya Pelaku Perjalanan Luar Negeri

5 Warga Kota Tangerang Positif Omicron, 2 di Antaranya Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Megapolitan
Disindir Anies 'Kurang Kerjaan' karena Cek Sirkuit Formula E, PSI: Kami Paham Bapak Sangat Sibuk

Disindir Anies "Kurang Kerjaan" karena Cek Sirkuit Formula E, PSI: Kami Paham Bapak Sangat Sibuk

Megapolitan
Siswa SMPN 85 Positif Covid-19, Pihak Sekolah Pastikan Bukan Klaster PTM

Siswa SMPN 85 Positif Covid-19, Pihak Sekolah Pastikan Bukan Klaster PTM

Megapolitan
8 Pengedar Ganja yang Ditangkap di Tangsel Bertransaksi secara Online

8 Pengedar Ganja yang Ditangkap di Tangsel Bertransaksi secara Online

Megapolitan
8 Tersangka Pengedar Ditangkap, Polisi Amankan 24 Kilogram Ganja

8 Tersangka Pengedar Ditangkap, Polisi Amankan 24 Kilogram Ganja

Megapolitan
Ardhito Pramono Direhabilitasi, Proses Hukum Kasus Narkobanya Tetap Berjalan

Ardhito Pramono Direhabilitasi, Proses Hukum Kasus Narkobanya Tetap Berjalan

Megapolitan
Bertambah 1, Kini Ada 5 Warga Kota Tangerang Terpapar Omicron

Bertambah 1, Kini Ada 5 Warga Kota Tangerang Terpapar Omicron

Megapolitan
SMPN 85 Tetap Gelar PTM meski Siswa Positif Covid-19, Ini Alasan Sekolah

SMPN 85 Tetap Gelar PTM meski Siswa Positif Covid-19, Ini Alasan Sekolah

Megapolitan
Rekomendasi BNN, Ardhito Pramono Akan Direhabilitasi Selama 6 Bulan di RSKO Cibubur

Rekomendasi BNN, Ardhito Pramono Akan Direhabilitasi Selama 6 Bulan di RSKO Cibubur

Megapolitan
Musisi Ardhito Pramono Direhabilitasi di RSKO Cibubur Mulai Hari Ini

Musisi Ardhito Pramono Direhabilitasi di RSKO Cibubur Mulai Hari Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.