Ketua RT dan RW di Duri Kepa Tak Tahu Asal Uang Honor Operasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah Ketua RT dan Ketua RW di Kelurahan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, mengaku tidak mengetahui asal uang yang digunakan untuk membayar honor operasional mereka.

"Kami tidak mengetahui sama sekali darimana asalnya. Yang kami tahu, ada transferan masuk, lalu dikabarkan oleh pihak kelurahan bahwa honor sudah dibayar," Jelas A salah satu Ketua RW saat ditemui di Duri Kepa, Jumat (28/10/2021).

Sejumlah Ketua RT dan RW mengatakan tidak mengetahui jika honor operasional yang ditransfer beberapa bulan lalu, adalah hasil pinjaman.

Salah satu Ketua RT, BB, mengatakan, honor perangkat RT dan RW di Duri Kepa memang sempat bermasalah. Sejak Mei 2021, sempat ada pembayaran upah yang tertunda.

"Jadi honor para RT di sini sempat tertunda sejak Mei 2021. Saat itu nunggak sebulan. Tapi sekarang sudah dibayarin. Cuma kurang bulan September saja. Oktober sudah," jelas dia di tempat yang sama.

Baca juga: Warga Cibodas Akan Cabut Laporan Polisi jika Kelurahan Duri Kepa Bayar Utang Rp 264,5 Juta

A mengatakan para Ketua RW pernah berkumpul untuk melaporkan adanya tunggakan pembayaran saat itu.

Rapat itu juga dihadiri Lurah Duri Kepa Marhali dan Bendahara Duri Kepa Devi tersebut.

"Di sana, bendahara bilang, penundaan pembayaran honor itu disebabkan adanya kendala sistem. Saya enggak tahu apa yang dimaksud, saya sampaikan saja ke para Ketua RT," jelas A.

Menyoal Lurah dan Bendahara Duri Kepa yang saat ini sedang dinonaktifkan dari jabatannya, BB berharap penyelesaian masalah yang terbaik.

Selain itu, jika nantinya proses penyelidikian dilakukan, ia berharap honor perangkat RT dan RW di September lalu, akan tetap bisa terbayarkan.

Pemerintah Kota Jakarta Barat telah menonaktifkan Lurah Duri Kepa Marhali dan Bendahara Kelurahan Duri Kepa Devi Ambarsari.

Marhali dan Devi dinonaktifkan menyusul adanya polemik pinjaman uang Rp 264,5 juta yang disebut untuk membayar honor perangkat RT/RW.

"Dibebastugaskan dari jabatan ASN sementara sambil menunggu hasil keputusan hukuman disiplin atau hasil keputusan pemeriksaan. Kita ikuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku," jelas Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Lurah Duri Kepa Bantah Pihaknya Pinjam Uang Warga untuk Bayar Honor RT RW

Yani mengatakan, kedua pejabat kelurahan itu dinonaktifkan sejak mulai diperiksa oleh Inspektorat.

"Pemeriksaan sudah dilakukan oleh Inspektorat. Hasil pemeriksaan kedua ASN tersebut sudah dikeluarkan surat penonaktifan atau surat pembebasan dari jabatan ASN, sambil menunggu hasil keputusan pemeriksaan atau keluarnya ketetapan hukuman," lanjut dia.

Lebih lanjut, Yani mengimbau kepada seluruh pegawai Pemkot Jakarta Barat untuk memahami aturan yang berlaku. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email

"Kami hanya mengingatkan supaya hati-hati dan waspada terkait dengan pelaksanaan pemerintahan. Harus ikuti aturan dan prosedur yang berlaku," jelas dia.

SK, warga Cibodas Kota Tangerang, telah melaporkan Lurah Duri Kepa Marhali ke kepolisian karena piutangnya sebesar Rp 264,5 juta tak kunjung dibayarkan hingga saat ini.

Lurah Duri Kepa Marhali mengatakan, uang ratusan juta yang dipinjam oleh Devi kepada SK digunakan untuk keperluan pribadi sang bendahara.

Baca juga: Bendahara Kelurahan Duri Kepa Bantah Pinjam Uang Warga untuk Kepentingan Pribadi

Namun, Devi meminjam uang dengan mengatasnamakan instansi kelurahan. Marhali menyebut bahwa peminjaman itu tanpa sepengetahuan dirinya.

Sementara sang bendahara membantah hal itu.

"Terkait pinjaman uang dari SK atas nama kelurahan, kalau atas nama pribadi tidak mungkin, karena masuk rekening kelurahan," jelas dia saat dikonfirmasi, Kamis (28/10/2021).

Selain itu, ia menegaskan bahwa peminjaman uang tersebut atas perintah Lurah Duri Kepa, Marhali.

"Dan itu semua dilaksanakan atas perintah Lurah, saya sebagai anak buah tidak mungkin melakukan pekerjaan tanpa perintah pimpinan," pungkas D.