Kompas.com - 06/11/2021, 11:17 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com – Politikus PDI-P Prasetio Edi Marsudi menganggap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki penyelenggaraan Formula E 2022 sebagai bukti bahwa upaya interpelasi yang sempat diajukan terhadap Pemprov DKI Jakarta beralasan.

“Penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap penyelenggaraan Formula E ini menguatkan bahwa niat kami di DPRD menggulirkan hak interpelasi sungguh-sungguh untuk kepentingan publik. Bukan kepentingan politik," ucap Prasetio dalam keterangannya kepada wartawan pada Jumat (5/11/2021) malam.

Sebagai informasi, hanya dua fraksi di DPRD DKI Jakarta yang setuju dengan upaya interpelasi terhadap Pemprov DKI terkait Formula E 2022.

Dua fraksi itu adalah PDI-P dan PSI, dua partai yang sejak awal getol mengambil sikap berseberangan dengan rencana Pemprov DKI menghelat balap mobil listrik itu.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Dukung KPK Lakukan Penyelidikan Penyelenggaraan Formula E

Akan tetapi, interpelasi belum kunjung terlaksana sampai saat ini karena rapat tak kunjung memenuhi kuorum, imbas absennya anggota dewan dari fraksi lain yang menolak interpelasi.

Menurut Prasetio, uang yang sudah disetor untuk penyelenggaraan Formula E harus dipertanggungjawabkan oleh Pemprov DKI, karena uang tersebut merupakan uang rakyat Jakarta.

“Saya mendukung langkah KPK melakukan penyelidikan pada dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di Jakarta," kata Prasetio yang juga menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta selama 2 periode ini.

Baca juga: Jakpro Nyatakan Siap Kooperatif Penuhi Permintaan Keterangan KPK Terkait Formula E

Sebelumnya, KPK sedang melakukan permintaan keterangan terkait penyelenggaraan Formula E DKI Jakarta.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, permintaan keterangan berkaitan dengan tindak lanjut informasi yang disampaikan masyarakat mengenai penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut.

"Betul, KPK sedang meminta permintaan keterangan dan klarifikasi kepada beberapa pihak guna mengumpulkan bahan data dan keterangan ataupun informasi yang diperlukan oleh tim penyelidik," tutur Ali, Kamis (4/11/2021).

Karena proses awal pengumpulan bahan keterangan, materi penyelidikan yang didapat KPK tidak bisa disampaikan untuk publik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Metro Jaya Tolak Permohonan Penangguhan Penahanan Roy Suryo

Polda Metro Jaya Tolak Permohonan Penangguhan Penahanan Roy Suryo

Megapolitan
Gagal Curi Motor, Empat Pengamen Dikeyorok Warga Kayuringin Jaya

Gagal Curi Motor, Empat Pengamen Dikeyorok Warga Kayuringin Jaya

Megapolitan
Sekap dan Perkosa Perempuan di Bawah Umur, Pria di Kresek Tangerang Ditangkap

Sekap dan Perkosa Perempuan di Bawah Umur, Pria di Kresek Tangerang Ditangkap

Megapolitan
Penerapan Tarif Integrasi Transportasi Umum Belum Sempurna, Ini Catatan Dewan Transportasi

Penerapan Tarif Integrasi Transportasi Umum Belum Sempurna, Ini Catatan Dewan Transportasi

Megapolitan
Revitalisasi Rampung, Halte Transjakarta Kwitang Kembali Beroperasi

Revitalisasi Rampung, Halte Transjakarta Kwitang Kembali Beroperasi

Megapolitan
Plastik Klip dan Alat Isap Sabu-sabu Berserakan di Jalan Kawasan Cipete, Polisi Periksa Sejumlah Saksi

Plastik Klip dan Alat Isap Sabu-sabu Berserakan di Jalan Kawasan Cipete, Polisi Periksa Sejumlah Saksi

Megapolitan
Kronologi Pegawai LPSK Diberi Dua Amplop Setebal 1 Cm oleh Pihak Ferdy Sambo

Kronologi Pegawai LPSK Diberi Dua Amplop Setebal 1 Cm oleh Pihak Ferdy Sambo

Megapolitan
Ancol Sediakan 10 Transjakarta dan Bus Wara-wiri untuk Pengunjung Jakarnaval 2022

Ancol Sediakan 10 Transjakarta dan Bus Wara-wiri untuk Pengunjung Jakarnaval 2022

Megapolitan
Tarif Integrasi Rp 10.000 Belum Berlaku untuk Transjakarta Rute Non-BRT

Tarif Integrasi Rp 10.000 Belum Berlaku untuk Transjakarta Rute Non-BRT

Megapolitan
Ancol Sediakan 2 Kantong Parkir Jakarnaval 2022, Dibagi untuk Umum dan VIP

Ancol Sediakan 2 Kantong Parkir Jakarnaval 2022, Dibagi untuk Umum dan VIP

Megapolitan
Tarif Integrasi Rp 10.000 Berlaku di Semua Halte Transjakarta

Tarif Integrasi Rp 10.000 Berlaku di Semua Halte Transjakarta

Megapolitan
Polisi Periksa 2 Saksi Kasus Penyekapan Karyawan Situs Judi 'Online' di Penjaringan

Polisi Periksa 2 Saksi Kasus Penyekapan Karyawan Situs Judi "Online" di Penjaringan

Megapolitan
Sensasi Horor Wahana LRT 'Train to Apocalypse': Melarikan Diri dari Kejaran Mayat Hidup

Sensasi Horor Wahana LRT "Train to Apocalypse": Melarikan Diri dari Kejaran Mayat Hidup

Megapolitan
Polisi Selidiki Temuan Plastik Klip dan Alat Isap Sabu yang Berserakan di Jalan Kawasan Cipete

Polisi Selidiki Temuan Plastik Klip dan Alat Isap Sabu yang Berserakan di Jalan Kawasan Cipete

Megapolitan
Indra Kenz Ajukan Eksepsi atas Dakwaan JPU, Pengacara: Yang Jadi Terdakwa Harusnya Pengelola Binomo

Indra Kenz Ajukan Eksepsi atas Dakwaan JPU, Pengacara: Yang Jadi Terdakwa Harusnya Pengelola Binomo

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.