Minta UMP Jakarta 2022 Naik Jadi Rp 4,8 Juta, KSPI: Idealnya Rp 5,3 Juta

Untuk itu, Sarman meminta semua pihak bisa menghormati proses format baru penghitungan UMP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dinilai lebih akurat.

Dia juga berharap, berapapun keputusan yang akan diberikan harus dijalani oleh semua pihak dan tanggungjawab bersama.

"Yang jelas bahwa UMP ini tanggungjawab bersama yang harus seimbang antara kemampuan pelaku usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja setiap tahun," ucap dia.

Sarman juga meminta agar para buruh bisa bekerja sama dengan pengusaha untuk menciptakan iklim ekonomi yang positif di DKI Jakarta.

Misalnya, dengan cara ikut ambil andil dalam pencegahan penyebaran Covid-19 sehingga pertumbuhan ekonomi bisa semakin baik.

"Kita sangat yakin jika ekonomi semakin membaik, pertumbuhan ekonomi daerah semakin naik dan berkualitas maka UMP tahun yang akan datang akan mengalami kenaikan yang positif," ujar Sarman.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta agar buruh tidak menggelar aksi demonstrasi guna menuntut kenaikan UMP dan lebih mengedepankan dialog.

"Kita duduk bersama-sama, demo boleh tapi sebaiknya kita berdialog, berunding dalam satu meja mencari solusi yang terbaik," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/11/2021).

Riza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sebagai pembuat kebijakan harus mendengar pendapat dari berbagai pihak.

Pendapat buruh, kata dia, akan didengarkan sama seperti pendapat dari para pengusaha. Sehingga diperlukan dialog bersama antara buruh dengan para pengusaha.

Dia meminta agar semua pihak, mulai dari buruh hingga pengusaha untuk menunggu keputusan terbaik yang akan diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Kita akan carikan solusi terbaik bagi kepentingan buruh, prinsipnya semua harus baik semua harus hepi, harus senang. Semua juga harus memahami bahwa sekarang kan kita sedang dalam masa pandemi Covid-19," kata Riza.

Riza menekankan, Pemprov DKI tidak bisa memberikan keputusan sepihak yang menyenangkan buruh ataupun menyenangkan pengusaha.

Karena saat ini pandemi Covid-19 menjadi pertimbangan penting untuk menentukan kenaikan UMP ke depan.

"Sekarang kan memang karena pandemi Covid-19 jadi memang tidak bisa kita putuskan sepihak," kata dia.