Kompas.com - 11/11/2021, 19:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anggara Wicitra mengatakan, ada dua peraturan yang berpotensi dilanggar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkiat pinjaman uang Rp 180 miliar ke Bank DKI untuk penyelenggaraan Formula E.

"Penilaian ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," kata Anggara dalam sebuah keterangan tertulis, Kamis (11/11/2021).

Anggara mengatakan, potensi pelanggaran pertama merujuk pada PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 141 ayat (1). Dalam PP tersebut tertulis setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Baca juga: KPK Buka Peluang Panggil PT Jakpro Terkait Penyelenggaran Formula E

Anggara menjelaskan, kontrak Formula E mengatur bahwa commitment fee adalah kewajiban Jakpro (Jakarta Propertino, sebuah BUMD milik DKI Jakarta), sehingga tagihan pembayaran dari Formula E semestinya dikirimkan ke Jakpro, bukan ke Dinas Pemuda dan Olahraga.

"Pertanyaannya, saat Pak Anies memerintahkan Dispora untuk membayar commitment fee Formula E, apakah ada surat tagihan dari FEO (penyelenggaran Formula E) ke Dispora? Jika Pak Anies memerintahkan Dispora untuk membayar commitment fee tanpa ada tagihan ke Dispora, maka itu bisa berpotensi melanggar PP nomor 12 tahun 2019,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI tersebut.

Potensi pelanggaran kedua menurut Anggara juga merujuk ke PP yang sama di pasal 141 ayat (2) yang menyebutkan, pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

Anggaran commitment fee Formula E dialokasikan di APBD-P 2019 sebesar Rp 360 miliar. Pemprov DKI melakukan pembayaran termin pertama commitment fee Rp 180 miliar pada 22 Agustus 2019.

Padahal Perda Nomor 5 tentang APBD-P 2019 baru ditetapkan pada 24 September 2019.

“Pak Anies memerintahkan Dispora untuk membayar Formula E sebelum Perda Nomor 5 tentang APBD-P 2019 ditetapkan. Ini berpotensi melanggar PP nomor 12 tahun 2019,” kata Anggara.

Dalam ayat (3) peraturan pemerintah yang sama, pembayaran sebelum Perda tentang APBD bisa dilakukan untuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Anggara, kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak diatur di PP Nomor 12 tahun 2019 Pasal 69.

Baca juga: Kala Anies Mendadak Melawak di Tengah Sorotan Banjir dan Formula E

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 12 Agustus: Bertambah 220 Kasus Baru, Pasien Covid-19 yang Dirawat di Tangerang 1.945 Orang

UPDATE 12 Agustus: Bertambah 220 Kasus Baru, Pasien Covid-19 yang Dirawat di Tangerang 1.945 Orang

Megapolitan
Seorang Pelajar di Benda Tangerang Dibacok Remaja yang Hendak Tawuran, Diduga Korban Salah Sasaran

Seorang Pelajar di Benda Tangerang Dibacok Remaja yang Hendak Tawuran, Diduga Korban Salah Sasaran

Megapolitan
Karyawan Situs Judi Online Disiksa Atasan: Ada Oknum Aparat Ikut Memukul

Karyawan Situs Judi Online Disiksa Atasan: Ada Oknum Aparat Ikut Memukul

Megapolitan
UPDATE 12 Agustus: Bertambah 285 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat di Tangsel Kini 858 Orang

UPDATE 12 Agustus: Bertambah 285 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat di Tangsel Kini 858 Orang

Megapolitan
Karyawan Situs Judi Online Disiksa Atasan Sejak April, Polres Jakut Hingga Kini Belum Tetapkan Tersangka

Karyawan Situs Judi Online Disiksa Atasan Sejak April, Polres Jakut Hingga Kini Belum Tetapkan Tersangka

Megapolitan
Mobil Tabrak Beton Pembatas Gerbang Tol Pondok Ranji, Diduga Sopir Mengantuk

Mobil Tabrak Beton Pembatas Gerbang Tol Pondok Ranji, Diduga Sopir Mengantuk

Megapolitan
Agar Penerapan Tarif Integrasi Efektif, DTKJ: Mutu Layanan Angkutan Umum Harus Ditingkatkan

Agar Penerapan Tarif Integrasi Efektif, DTKJ: Mutu Layanan Angkutan Umum Harus Ditingkatkan

Megapolitan
Polisi Tangkap 73 Pelajar terkait Pembacokan Seorang Pelajar di Benda Tangerang

Polisi Tangkap 73 Pelajar terkait Pembacokan Seorang Pelajar di Benda Tangerang

Megapolitan
3 Pencuri Ketahuan Bawa Motor Curian Setelah Melaju Beriringan, 1 Pelaku Tertinggal di Lokasi

3 Pencuri Ketahuan Bawa Motor Curian Setelah Melaju Beriringan, 1 Pelaku Tertinggal di Lokasi

Megapolitan
Tarif Integrasi Dinilai Efektif Dorong Masyarakat Naik Transportasi Umum, Ini Alasannya

Tarif Integrasi Dinilai Efektif Dorong Masyarakat Naik Transportasi Umum, Ini Alasannya

Megapolitan
Bangunan Lama Milik Kemenkeu di Kota Tua Jakarta Akan Dijadikan Lapak Resmi PKL

Bangunan Lama Milik Kemenkeu di Kota Tua Jakarta Akan Dijadikan Lapak Resmi PKL

Megapolitan
Cara ke Stasiun Gambir dari Depok Naik Transportasi Umum

Cara ke Stasiun Gambir dari Depok Naik Transportasi Umum

Megapolitan
Cara ke Stasiun Gambir dari Tangerang Naik Transportasi Umum

Cara ke Stasiun Gambir dari Tangerang Naik Transportasi Umum

Megapolitan
Cara ke Stasiun Gambir dari Bandara Soekarno Hatta

Cara ke Stasiun Gambir dari Bandara Soekarno Hatta

Megapolitan
Rute Kereta Argo Parahyangan dan Jadwalnya 2022

Rute Kereta Argo Parahyangan dan Jadwalnya 2022

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.