"Jadi air dari hulu diamankan, yang di tengah dipastikan turun ke bawah, dan di hilir kita bereskan," ujar Anies dalam acara "Jakarta Kece-Bagaimana Cara Ahok dan Anies Mengatasi Banjir?" yang ditayangkan stasiun televisi Netmediatama pada 13 Desember 2016.
Menurut Anies, penting untuk memastikan air masuk ke tanah, bukan sekedar dialirkan ke laut melalui proyek normalisasi.
"Konsep (memasukkan air ke dalam tanah) seperti ini yang kami tawarkan, dan kami percaya dengan pendekatan seperti ini, secara bertahap masalah banjir di Jakarta bisa diselesaikan," ujar Anies.
Baca juga: Pengamat: Pembangunan Sumur Resapan di Jakarta Tak Direncanakan Matang
Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies menargetkan membangun 1,8 juta titik sumur resapan di Jakarta, kecuali di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.
Namun, per Februari 2021, jumlah sumur resapan yang dibuat masih jauh dari target. Tercatat 3.964 titik sumur resapan yang baru dibangun.
Dalam satu kesempatan, Riza mengatakan, jumlah 1,8 juta titik sumur resapan adalah kebutuhan di Jakarta, bukan target yang harus dipenuhi dalam lima tahun kepemimpinan Anies.
Riza berujar, Pemprov DKI Jakarta memiliki perencanaan jangka panjang, termasuk dalam penyediaan sumur resapan. Jadi, penyediaannya tidak bisa dilakukan dalam satu periode kepemimpinan saja.
"Jadi 1,8 juta sumur itu adalah kebutuhan kita di Jakarta seluruhnya, dan akan dikerjakan oleh setiap periode ke periode, gubernur ke gubernur. Sama seperti Kanal Banjir Timur yang tak bisa diselesaikan satu periode. Kanal Banjir Barat tak mungkin diselesaikan dalam satu periode," ucap Riza.
Pembangunan sumur resapan tidak hanya disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga berbagai pihak seperti pemilik gedung, pengembang, pemilik apartemen, perkantoran, industri, dan sebagainya.
Baca juga: Dinilai Asal-asalan, Anies Diminta Evaluasi Lokasi Pembangunan Sumur Resapan
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta yang kala itu menjabat, Juaini Yusuf, mengatakan, belum masifnya pembangunan sumur resapan disebabkan karena Pemprov DKI Jakarta baru menggandeng dua vendor.