DPRD DKI Minta Tambahan Dana Dapil Miliaran Rupiah, Formappi: Ujung-ujungnya Masuk Kantong Pribadi

Kompas.com - 16/11/2021, 07:29 WIB
Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta membahas Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022, Selasa (9/11/2021). KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANRapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta membahas Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022, Selasa (9/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, penambahan dana dapil (daerah pemilihan) yang diusulkan DPRD DKI Jakarta, ujung-ujungnya berhubungan dengan kegiatan anggota untuk konstituen.

"Lebih parahnya lagi, ujung dari jenis tunjangan yang beragam dengan jumlah yang fantastis ini justru tetap akan masuk ke kantong pribadi anggota," kata Lucius, Senin (15/11/2021) malam.

Menurut Lucius, usulan penambahan dana dapil hanyalah cara DPRD DKI untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Baca juga: Minta Tambahan Dana Dapil Miliaran Rupiah Per Bulan, Berapa Gaji Anggota DPRD DKI?

"Ini salah satu contoh kreativitas DPRD DKI menyiasati tunjangan yang masih dianggap kurang oleh anggota selama ini," ujar Lucius.

Dilihat dari nama dan peruntukkannya, lanjut Lucius, tunjangan dapil ini mirip atau identik dengan tunjangan reses.

"Menciptakan nama baru, yaitu tunjangan dapil, mungkin bisa menyiasati kritikan publik karena DPRD DKI bisa ngeles dengan berbagai macam alasan untuk menunjukkan pentingnya tunjangan itu, sekaligus membedakan tunjangan reses dan tunjangan dapil," ucap Lucius.

Dia menambahkan, dana-dana yang dikucurkan dari khas daerah guna membiayai tunjangan kegiatan anggota DPRD tidak pernah jelas pertanggungjawabannya.

"Dengan ketidakjelasan pertanggungjawaban, sulit rasanya percaya bahwa uang-uang tunjangan itu akan digunakan sesuai tujuan awal tunjangan itu diusulkan," kata Lucius.

DPRD DKI mengusulkan penambahan dana dapil dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022. Dana dapil yang akan diterima setiap anggota DPRD DKI itu nantinya digunakan untuk melakukan kunjungan kerja ke lapangan dan bertemu masyarakat.

Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, kegiatan terjun ke masyarakat dilakukan untuk memetakan persoalan di masyarakat. Menurut Gembong, kegiatan itu muncul karena kegiatan reses yang juga merupakan kunjungan kerja ke masyarakat dianggap masih kurang.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

14 Warga Cilandak Positif Omicron, Camat Sebut Terpapar Setelah Bepergian ke Luar Negeri

14 Warga Cilandak Positif Omicron, Camat Sebut Terpapar Setelah Bepergian ke Luar Negeri

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangerang Hendak Terapkan Aturan WFH 50 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangerang Hendak Terapkan Aturan WFH 50 Persen

Megapolitan
Gulungan Kulit Kabel di Gorong-gorong Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Gulungan Kulit Kabel di Gorong-gorong Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Megapolitan
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Ini yang Dilakukan RSUI Depok

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Ini yang Dilakukan RSUI Depok

Megapolitan
Beredar, Video Tawuran Antarpelajar Bawa Senjata Tajam di Jatinegara, Polisi: Video Lama

Beredar, Video Tawuran Antarpelajar Bawa Senjata Tajam di Jatinegara, Polisi: Video Lama

Megapolitan
Kelakuan Pembeli Borong Minyak Goreng Rp 14.000, Ajak Sekeluarga karena Pembelian Dibatasi

Kelakuan Pembeli Borong Minyak Goreng Rp 14.000, Ajak Sekeluarga karena Pembelian Dibatasi

Megapolitan
Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Wacana Hentikan Sementara Aturan Ganjil Genap

Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Wacana Hentikan Sementara Aturan Ganjil Genap

Megapolitan
51 Guru dan Siswa di Sekolah Insan Cendekia Madani Serpong Positif Covid-19

51 Guru dan Siswa di Sekolah Insan Cendekia Madani Serpong Positif Covid-19

Megapolitan
Kronologi Polantas Ditabrak Pemotor yang Terobos Jalur Transjakarta di Simpang PGC

Kronologi Polantas Ditabrak Pemotor yang Terobos Jalur Transjakarta di Simpang PGC

Megapolitan
Sindir Anies Tak Turun Cek Lokasi Formula E, PSI: Padahal ke Warteg Saja Sempat

Sindir Anies Tak Turun Cek Lokasi Formula E, PSI: Padahal ke Warteg Saja Sempat

Megapolitan
Vaksinasi Dosis Ketiga secara 'Door to Door' Jangkau Lansia di Utan Panjang

Vaksinasi Dosis Ketiga secara "Door to Door" Jangkau Lansia di Utan Panjang

Megapolitan
Polisi Masih Dalami Motif Pelaku Bunuh Istrinya di Duren Sawit

Polisi Masih Dalami Motif Pelaku Bunuh Istrinya di Duren Sawit

Megapolitan
Berbincang lewat Zoom dengan Rahmat Effendi yang Ditahan KPK, Golkar Bekasi Klaim Tak Langgar Aturan

Berbincang lewat Zoom dengan Rahmat Effendi yang Ditahan KPK, Golkar Bekasi Klaim Tak Langgar Aturan

Megapolitan
Berlokasi di Dekat Klaster Covid-19 Krukut, SMKN 35 Hentikan PTM karena Temuan Kasus Positif

Berlokasi di Dekat Klaster Covid-19 Krukut, SMKN 35 Hentikan PTM karena Temuan Kasus Positif

Megapolitan
5 Warga Kota Tangerang Positif Omicron, 2 di Antaranya Pelaku Perjalanan Luar Negeri

5 Warga Kota Tangerang Positif Omicron, 2 di Antaranya Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.