Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontroversi Dana Kunjungan Dapil DPRD DKI Rp 49 Miliar, Pimpinan: Semua Fraksi Sepakat

Kompas.com - 16/11/2021, 16:24 WIB
Vitorio Mantalean,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri menyebut bahwa sejauh ini belum ada penolakan dari internal Dewan terkait usulan anggaran Rp 49 miliar yang diperuntukkan kunjungan anggota Dewan ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Anggaran itu sudah disepakati di rancangan kerja tahunan (RKT) pada Rapat Paripurna, Jumat (12/5/2021) lalu, dan akan digodok dalam pembahasan RAPBD 2022.

"Ini bukan (usulan) fraksi (tertentu), ini saya pikir semua fraksi-fraksi DPRD sepakat," kata Misan kepada wartawan pada Selasa (16/11/2021).

"Itu masih dalam pembahasan apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak, itu akan kita lihat nanti dalam pembahasan komisi-komisi. Tapi pada prinsipnya kunjungan dapil ini dalam rangka penyerapan aspirasi," ungkapnya.

Baca juga: Anggaran Kunjungan Dapil Rp 49 Miliar, Pimpinan DPRD DKI: Bukan untuk Kami

Misan berujar, usulan semacam ini pernah disampaikan pula pada 2-3 tahun lalu, tetapi belum pernah terealisasi terlebih karena kondisi pandemi Covid-19.

Menurut Penasehat Fraksi Partai Demokrat di DPRD DKI ini, kisaran anggaran kunjungan dapil pada saat itu tidak jauh berbeda dengan usulan saat ini.

Misan mengklaim, kegiatan dan dana reses yang sudah ada saat ini tak cukup menampung aspirasi rakyat.

"Kalau reses kan 3-4 bulan sekali, setahun hanya 3 kali. Aspirasi masyarakat kan tidak kita tampung 4 bulan sekali, bisa saja bulanan atau dua mingguan," ujarnya.

"Kalau tidak salah, (rencana kunjungan dapil) sebulan itu sekali atau dua kali," tambah Misan.

Baca juga: Formappi Duga Usulan Dana Dapil DPRD DKI demi Pundi-pundi Jelang Pemilu 2024

Sebelumnya, anggaran ini jadi sorotan karena sebetulnya para anggota Dewan sudah memiliki kegiatan dan dana reses yang substansinya sama dengan kunjungan dapil.

Hitung-hitungan kasar, setiap anggota Dewan bakal menghabiskan Rp 38,4 juta per sekali kunjungan.

Dewan mengklaim bahwa mereka tidak akan menerima uang tunai dalam kegiatan ini.

Uang itu disebut dianggarkan untuk keperluan selama kunjungan, seperti penyewaan tenda hingga pengadaan makan-minum serta suvenir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Siapkan Mitigasi Cegah Risiko dan Dampak Perekonomian Setelah Jakarta Tak Lagi Ibu Kota

Pemprov DKI Siapkan Mitigasi Cegah Risiko dan Dampak Perekonomian Setelah Jakarta Tak Lagi Ibu Kota

Megapolitan
Polisi Tangkap TikTokers Galihloss Buntut Konten Diduga Nistakan Agama

Polisi Tangkap TikTokers Galihloss Buntut Konten Diduga Nistakan Agama

Megapolitan
Polisi Tangkap Begal Remaja yang Beraksi di Jatiasih dan Bantargebang Bekasi

Polisi Tangkap Begal Remaja yang Beraksi di Jatiasih dan Bantargebang Bekasi

Megapolitan
Jangan Khawatir Lagi, Taksi 'Online' Dipastikan Boleh Antar Jemput Penumpang di Terminal Kampung Rambutan

Jangan Khawatir Lagi, Taksi "Online" Dipastikan Boleh Antar Jemput Penumpang di Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Polisi Periksa Kejiwaan Anak yang Aniaya Ibu Kandungnya di Cengkareng

Polisi Periksa Kejiwaan Anak yang Aniaya Ibu Kandungnya di Cengkareng

Megapolitan
Wanita Hamil Tewas di Kelapa Gading, Tak Ditolong Saat Pendarahan dan Dirampas Ponselnya oleh Kekasih

Wanita Hamil Tewas di Kelapa Gading, Tak Ditolong Saat Pendarahan dan Dirampas Ponselnya oleh Kekasih

Megapolitan
Polisi Tangkap Selebgram Terkait Kasus Narkoba di Jaksel

Polisi Tangkap Selebgram Terkait Kasus Narkoba di Jaksel

Megapolitan
Wanita Hamil yang Tewas di Kelapa Gading Ditinggal Kekasih Saat Pendarahan

Wanita Hamil yang Tewas di Kelapa Gading Ditinggal Kekasih Saat Pendarahan

Megapolitan
Ketua Fraksi PSI: Penonaktifan NIK Konsekuensi bagi Warga Jakarta yang Pindah ke Daerah Lain

Ketua Fraksi PSI: Penonaktifan NIK Konsekuensi bagi Warga Jakarta yang Pindah ke Daerah Lain

Megapolitan
Bukan Transaksi Narkoba, 2 Pria yang Dikepung Warga Pesanggrahan Ternyata Mau ke Rumah Saudara

Bukan Transaksi Narkoba, 2 Pria yang Dikepung Warga Pesanggrahan Ternyata Mau ke Rumah Saudara

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibunuh 'Pelanggannya' karena Sakit Hati

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibunuh "Pelanggannya" karena Sakit Hati

Megapolitan
12 Perusahaan Setor Dividen 2023 ke Pemprov DKI, Nilainya Capai Rp 545,8 Miliar

12 Perusahaan Setor Dividen 2023 ke Pemprov DKI, Nilainya Capai Rp 545,8 Miliar

Megapolitan
Anak yang Bacok Ibu di Cengkareng Positif Konsumsi Narkoba

Anak yang Bacok Ibu di Cengkareng Positif Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Ada di Lokasi yang Sama, Anggota Polres Jaktim Mengaku Tak Tahu Rekan Sesama Polisi Pesta Sabu

Ada di Lokasi yang Sama, Anggota Polres Jaktim Mengaku Tak Tahu Rekan Sesama Polisi Pesta Sabu

Megapolitan
Warga Serpong Curhat soal Air PDAM Sering Tak Mengalir ke Perumahan

Warga Serpong Curhat soal Air PDAM Sering Tak Mengalir ke Perumahan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com