Anggaran Sumur Resapan Terancam Dicoret DPRD, Ini Komentar Wagub DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tak menanggapi kontra wacana Komisi D DPRD yang ingin menghapus dana pembangunan sumur resapan pada 2022.

Padahal, selama ini Riza berulang kali mengklaim bahwa sumur resapan sejauh ini cukup efektif, meskipun tak pernah membeberkan secara detail sejauh mana efektivitasnya.

"Terkait efektivitas program pengendalian banjir pencegahan itu kan banyak sekali, tidak hanya sumur resapan tapi ada juga gerebek lumpur, pengerukan, pompa, polder, pembuatan, waduk, normalisasi dan naturalisasi, pembuatan tanggul dan sebagainya," kata Riza selepas Rapat Paripurna, Selasa (16/11/2021).

"Sumur resapan hanya sebagian dari program-program yang ada dan banyak. Kita akan melihat sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran sumur resapan yang kita rasakan dalam 2 tahun terakhir," tambahnya.

Baca juga: Wagub DKI Klaim Sumur Resapan Efektif Kurangi Banjir Jakarta, DPRD Nilai Sebaliknya

Riza kemudian mempersilakan semua pihak mengkritik kerja-kerja Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini pembangunan sumur resapan.

Secara tersirat, Riza menginginkan agar pembangunan sumur resapan tetap dapat dikerjakan pada tahun depan.

"Mudah-mudahan ke depan pelaksanaannya lebih baik lagi. Tentu semua program yang direncanakan, dilaksanakan dengan baik dan terus kita lakukan evaluasi," jelasnya.

Program drainase vertikal, khususnya sumur resapan, yang coba digalakkan oleh Pemprov DKI Jakarta terus memperoleh sorotan dan wacana kontra.

Komisi D DPRD DKI Jakarta, yang bermitra kerja dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA), bahkan tak segan mengancam akan menghapus usulan anggaran sumur resapan pada RAPBD 2022.

"Mau dikurangi atau dihapus saya setuju saja," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, kepada Kompas.com pada Senin (15/11/2021).

Baca juga: Lokasi Sumur Resapan Dinilai Buat Bingung Masyarakat, Komisi D DPRD DKI Ancam Hapus Anggaran

Sejauh ini, usulan anggaran pembangunan sumur resapan sudah disepakati sebesar Rp 120 miliar.

Jumlah ini masih mungkin berubah selama rapat RAPBD 2022.

Ida menganggap, sumur resapan yang saat ini iya itu ada yang dilakukan kurang memberikan manfaat dalam pengendalian banjir.

"Saya minta dievaluasi lah. Saya berharap SDA mengevaluasi yang baru dibangun dan betul-betul di titik yang tepat tidak, jangan membuat masyarakat terheran-heran," kata politikus PDI-P itu.