Sampaikan Pandangan Fraksi PDI-P, Tina Toon: Hapus Program Tidak Jelas Seperti Sumur Resapan, Limpahkan ke Normalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Agustina Hermanto alias Tina Toon menyinggung program pembangunan sumur resapan oleh Pemprov DKI Jakarta yang dianggap tak jelas, dalam Rapat Paripurna yang dihelat Selasa (16/11/2021).

"Program-program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggarannya dilimpahkan untuk normalisasi sungai," kata eks penyanyi cilik yang kini jadi anggota DPRD DKI dari fraksi PDI-P itu.

Rekomendasi itu merupakan bagian dari pandangan umum Fraksi PDI-P tentang RAPBD DKI 2022 yang disampaikan oleh Tina.

 Baca juga: Anggaran Sumur Resapan Terancam Dicoret DPRD, Ini Komentar Wagub DKI

Partai berlogo banteng itu menyoroti program normalisasi sungai yang mendak di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

"Kami mencatat bahwa Pemerintah Provinsi menganggarkan sebesar Rp.1.202.280.523.138 untuk program normalisasi atau restorasi sungai," kata Tina.

"Walaupun terlambat karena selama 4 tahun terakhir, pemerintah provinsi tidak melakukan sedikit pun normalisasi, kami mendorong agar anggaran ini bisa ditingkatkan pada tahun 2022 ini," ia menjelaskan.

Sebelumnya, usulan agar dana pembangunan sumur resapan dihapus pada 2022 juga diungkapkan oleh politikus PDI-P yang menjadi Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah.

Baca juga: Lokasi Sumur Resapan Dinilai Buat Bingung Masyarakat, Komisi D DPRD DKI Ancam Hapus Anggaran

Ida menilai, program sumur resapan tak begitu efektif dalam pengendalian banjir, namun dananya cukup besar.

"Mau dikurangi atau dihapus saya setuju saja," ujar Ida kepada Kompas.com pada Senin (15/11/2021).

Sejauh ini, usulan anggaran pembangunan sumur resapan sudah disepakati sebesar Rp 120 miliar.

Jumlah ini masih mungkin berubah selama rapat RAPBD 2022.

"Saya minta dievaluasi lah. Saya berharap SDA mengevaluasi yang baru dibangun dan betul-betul di titik yang tepat tidak, jangan membuat masyarakat terheran-heran," katanya.