Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/11/2021, 20:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta menganggarkan hibah senilai Rp 486 juta kepada Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP) untuk tahun depan.

Anggaran ini sudah diketuk palu bersama dalam kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022.

Dikutip dari situs resmi ehibahbansosdki.jakarta.go.id, Yayasan PKP diketuai oleh KH Amidhan.

Hal ini terkonfirmasi dalam situs resmi Institut Kesehatan dan Teknologi Jakarta yang dikelola oleh Yayasan PKP, di mana Ketua Yayasan PKP tercatat atas nama KH Amidhan Shaberah.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Gelontorkan Hibah Rp 900 Juta ke Yayasan Binaan Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani

Amidhan merupakan tokoh Islam di Indonesia dan pernah menjabat sebagai ketua MUI.

Pria 82 tahun itu merupakan ayah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, sebagaimana dikonfirmasi dari situs resmi arizapatria.id.

Berdasarkan data hasil input komponen KUA-PPAS DKI 2022 yang diterima Kompas.com dari sumber di DPRD DKI, hibah Rp 486 juta untuk Yayasan PKP merupakan tertinggi ketiga yang dianggarkan Dinas Sosial DKI Jakarta melalui rekening "Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar".

Hibah tertinggi di kategori itu diberikan untuk Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 1 miliar.

Baca juga: Usulkan Dana Dapil Rp 49 M meski Ada Reses, DPRD DKI: Aspirasi Masyarakat Tak Bisa Ditampung Empat Bulan Sekali

Setelahnya, dengan nominal Rp 900 juta, hibah tertinggi kedua pada kategori itu digelontorkan buat Yayasan Bunda Pintar Indonesia binaan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani.

Sebagai perbandingan, pada kategori tersebut, sebagian besar dari total 78 lembaga nirlaba penerima hibah hanya mendapatkan dana sekitar Rp 25 juta-Rp 50 juta.

Sebagai contoh, Yayasan Sekolah RA Al Alifiyah mendapat hibah Rp 25 juta, Yayasan Putra Putri Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan anak berkebutuhan khusus hanya mendapat hibah Rp 50 juta.

Lalu, bagaimana tanggapan Riza Patria atas hal ini? Simak halaman selanjutnya.

Tanggapan Riza Patria

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara soal anggaran hibah dari Pemprov untuk Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP) yang diketuai ayahnya, Amidhan Shaberah.

"Harus dicek kembali, disesuaikan kebutuhannya apa, semuanya harus dapat dipertanggungjawabkan. Apa lagi?" tegas Riza ditemui wartawan di Balai Kota, Rabu (17/11/2021) malam.

Baca juga: Anggota DPRD: Kami Marah, Warga Minta Rehab Sekolah tapi Tak Dijalankan Pemprov DKI

Awak media sempat coba mempertanyakan lebih jauh soal anggaran hibah dari Pemprov DKI kepada sejumlah yayasan dan lembaga nirlaba, namun Riza menutup sesi wawancara.

"Terima kasih, ya. Cukup, ya. Terima kasih, ya," ucap politikus Gerindra itu sembari masuk ke dalam mobil dinasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prajurit TNI AD Tusuk Pengamen di Senen Pakai Pisau Buatan

Prajurit TNI AD Tusuk Pengamen di Senen Pakai Pisau Buatan

Megapolitan
Pemilik EO yang Tipu Siswa Man 1 Bekasi Ditangkap

Pemilik EO yang Tipu Siswa Man 1 Bekasi Ditangkap

Megapolitan
Hanya Bisa Berbaring 8 Bulan, Pria Obesitas di Tangerang Meningkat Beratnya 160 Kg

Hanya Bisa Berbaring 8 Bulan, Pria Obesitas di Tangerang Meningkat Beratnya 160 Kg

Megapolitan
Awalnya Tak Curiga, Pihak MAN 1 Bekasi Merasa Aneh Saat EO Batalkan Keberangkatan Sepihak

Awalnya Tak Curiga, Pihak MAN 1 Bekasi Merasa Aneh Saat EO Batalkan Keberangkatan Sepihak

Megapolitan
Pejalan Kaki Bersyukur Akses Trotoar di Kedubes AS Dibuka, Tak Perlu Lagi ke Bahu Jalan

Pejalan Kaki Bersyukur Akses Trotoar di Kedubes AS Dibuka, Tak Perlu Lagi ke Bahu Jalan

Megapolitan
Penantian Panjang Selama 10 Tahun, Trotoar di Depan Gedung Kedubes AS Akhirnya Dibuka

Penantian Panjang Selama 10 Tahun, Trotoar di Depan Gedung Kedubes AS Akhirnya Dibuka

Megapolitan
Pemprov DKI: Trotoar di Depan Kedubes AS Sudah Bisa Dilintasi Pejalan Kaki

Pemprov DKI: Trotoar di Depan Kedubes AS Sudah Bisa Dilintasi Pejalan Kaki

Megapolitan
EO yang Tipu Siswa MAN 1 Bekasi Sempat Buat Alasan Tak Masuk Akal

EO yang Tipu Siswa MAN 1 Bekasi Sempat Buat Alasan Tak Masuk Akal

Megapolitan
Beton Pembatas di Trotoar Kedubes AS Diangkut, Pejalan Kaki Leluasa Melintas

Beton Pembatas di Trotoar Kedubes AS Diangkut, Pejalan Kaki Leluasa Melintas

Megapolitan
Pria Obesitas Seberat 300 Kg Alami Infeksi Kaki karena Terus Berbaring Selama 8 Bulan

Pria Obesitas Seberat 300 Kg Alami Infeksi Kaki karena Terus Berbaring Selama 8 Bulan

Megapolitan
Kala Penggemar Bikin Jiwoo dan Sullyoon NMIXX Berurai Air Mata di Jakarta

Kala Penggemar Bikin Jiwoo dan Sullyoon NMIXX Berurai Air Mata di Jakarta

Megapolitan
Soal Polisi Baru Usut Kasus Setelah Viral di Medsos, Pengamat: Kewajibannya Dimulai sejak Adanya Laporan Masyarakat

Soal Polisi Baru Usut Kasus Setelah Viral di Medsos, Pengamat: Kewajibannya Dimulai sejak Adanya Laporan Masyarakat

Megapolitan
Trotoar di Depan Kedubes AS Akhirnya Dibuka Setelah 10 Tahun Ditutup

Trotoar di Depan Kedubes AS Akhirnya Dibuka Setelah 10 Tahun Ditutup

Megapolitan
Gerindra Tak Masalah Perindo Kini Dukung Ganjar meski Sempat Bertemu Prabowo

Gerindra Tak Masalah Perindo Kini Dukung Ganjar meski Sempat Bertemu Prabowo

Megapolitan
Heru Budi Minta BKD Secepatnya Isi 'Kursi Kosong' di Pemprov DKI

Heru Budi Minta BKD Secepatnya Isi "Kursi Kosong" di Pemprov DKI

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com