Robohnya Bangunan SMAN 96 dan Minimnya Anggaran Rehabilitasi Sekolah di Jakarta

APBD yang telah disusun tentu sudah disesuaikan dengan “selera” dan “keinginan” pejabat lama. Bahan telaah dari tim yang saya pimpin menjadi pijakan dalam proses pembahasan APBD Perubahan.

Pencoretan saya lakukan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi yang menghendaki refocusing anggaran. APBD juga diselaraskan dengan janji kampanye serta visi misi kepala daerah baru.

Fokus APBD baru terarah pada bidang pendidikan, kebangkitan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kesehatan, dan selektivitas pengerjaan infrastruktur yang tidak terkait dengan daya ungkit untuk rakyat kecil seperti penundaan pembangunan gedung DPRD dan aula pertemuan yang tidak begitu mendesak dilakukan di tahap awal kepemimpinan kepala daerah baru.

Sasaran pencoretan yang saya lakukan bersama empat anggota tim yang semuanya bergelar doktor dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang beragam juga menyasar alokasi hibah untuk yayasan-yayasan yang “tidak jelas”.

Sudah bukan rahasia umum, yayasan-yayasan yang mendapat bantuan hibah provinsi adalah terkait imbal budi dukungan politik untuk pejabat lama.

Bantuan hibah Rp 100 juta untuk organisasi menembak menurut saya tidak relevan sementara hibah untuk panti asuhan dan rumah jompo milik swasta tidak ada dalam anggaran bantuan hibah dan tidak dianggarkan di dinas sosial.

Dana rehab sekolah kurang sementara dana hibah diobral

Saat ambruknya SMAN 96 menjadi sorotan publik, warga Jakarta juga tengah dihebohkan oleh "kemurahan hati" Pemrov DKI memberi hibah ke berbagai yayasan.

Alokasi danah hibah Dinas Sosial DKI dengan tajuk program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial yang tertuang dalam KUA-PPAS untuk APBD 2022 tercatat akan disebar untuk 78 lembaga nirlaba.

Sebagian besar dari 78 penerima dana hibah ini mendapat bantuan antara Rp 18 hingga 50 juta.

Yayasan Sekolah RA Al Alifiyah mendapat hibah Rp 25 juta. Yayasan Putra-Putri Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan anak berkebutuhan khusus hanya mendapat dana hibah Rp 50 juta. Paling rendah yang mendapat dana hibah adalah Yayasan Cheshire Indonesia sebesar Rp 18 juta.

Baca juga: Yayasan yang Dipimpin Ayahnya Dapat Hibah Rp 486 Juta dari Pemprov, Wagub DKI Buka Suara

Sementara yang “mengejutkan” adalah Yayasan Pondok Karya Pembangunan milik ayah Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mendapat dana hibah sebanyak Rp 486 juta dan Yayasan Bunda Pintar Indonesia mendapat dana hibah Rp 900 juta.

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani dari Partai Amanat Nasional tercatat pernah menjadi pembina Yayasan Bunda Pintar Indonesia.

Baca juga: Yayasan Binaan Zita Anjani yang Akan Dapat Hibah Rp 900 Juta dari Pemprov DKI Tak Terdaftar di Kemenkumham

Murah hati untuk hibah, kikir untuk rehabilitasi sekolah.  Menjadi tugas anggota Dewan untuk mengkoreksi KUA-PPAS dalam APBD Perubahan.

Sangat disayangkan, anggaran ini sudah disetujui DPRD DKI beberapa waktu lalu. Warga Jakarta tetap berharap anggota Dewan menjadi penjaga terakhir pemanfaatan dan peruntukkan APBD Perubahan yang pro-rakyat walau saat ini DPRD DKI juga tengah “getol” meminta kenaikan dana daerah pemilihan.

Urusan duit memang membuat banyak pihak menjadi susah berbuat adil.

Jika Pemrov DKI dan DPRD DKI pun tidak bisa diharapkan, kita hanya bisa berdoa agar bangunan-bangunan sekolah di Jakarta yang berusia tua tidak roboh dan yayasan-yayasan yang mendapat dana hibah benar-benar amanah.

Semoga.