Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Robohnya Bangunan SMAN 96 dan Minimnya Anggaran Rehabilitasi Sekolah di Jakarta

Kompas.com - 18/11/2021, 20:54 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ANDA tentu tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya nasib siswa, guru, dan petugas administrasi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 96 Jakarta Barat andai saat belajar tatap muka, tiba-tiba gedung sekolahnya roboh.

Untungnya, rehabilitasi gedung SMAN 96 berlangsung saat tidak ada kegiatan belajar. Pembelajaran tatap muka masih berlangsung terbatas. 

Baca juga: Gedung SMA 96 Jakarta yang Sedang Direnovasi Roboh, 4 Orang Terluka

Ambruknya sebagian gedung SMAN 96 di Jalan Jati Raya, Kapuk, Cengkareng terjadi Rabu (17/11/2021) siang saat para pekerja PT Adhi Karya dan PT Penta Rekayasa tengah melakukan renovasi total. Empat pekerja proyek terluka. 

Renovasi SMAN 96 merupakan bagian dari program Rehab Total Gedung Sekolah dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta di tahun 2021.

Selain SMAN 96, sejumlah sekolah lain juga direnovasi dengan program serupa seperti SDN Duren Sawit 14, SDN Grogol Selatan 09, SDN Ragunan 08 Pagi, SDN Ragunan 09 Pagi, dan SDN Ragunan 011 Petang.

Baca juga: Anggaran Minim Renovasi Sekolah di Jakarta Jadi Sorotan Usai Robohnya Bangunan SMAN 96

Mirisnya, jika rehabilitasinya rampung, gedung baru SMAN 96 nantinya akan dijadikan sekolah percontohan unggulan sebagai green building di DKI Jakarta.

Polres Jakarta Barat menghentikan sementara proses pembangunan untuk memudahkan penyelidikan pasca-ambruknya bangunan itu.

Dugaan sementara, gedung roboh akibat kesalahan konstruksi bangunan.

Ke mana dana pendidikan?

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sebesar Rp 16,54 triliun.

Dari dana sebanyak itu, yang diperuntukkan untuk renovasi sekolah hanya sejumlah Rp 21,2 miliar. Pada 2021 teralokasikan Rp 33 miliar untuk biaya rehabilitasi.

Ingat, Jakarta tidak saja memiliki wilayah administratif di empat arah mata angin serta pusat, tetapi juga mencakup Kepulauan Seribu.

Jumlah sekolah yang ada di Jakarta pada 2020 tercatat ada 6.421 sekolah yang terdiri dari satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.420 adalah sekolah swasta dan 2.001 sekolah negeri (Statistik.jakarta.go.id).

Melihat jumlah sekolah negeri yang banyak serta kondisi bangunan yang memerlukan perawatan rutin, harusnya dana untuk renovasi mengambil porsi yang cukup besar.

Walau bagaimanapun, keselamatan anak didik, staf pengajar, tenaga administrasi, dan kebersihan sekolah serta lingkungan di sekitar sekolah harus mendapat prioritas selama proses pendidikan berlangsung.

Menurut hitung-hitungan anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Ima Mahdiah, Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta setidaknya perlu menganggarkan Rp 500 miliar untuk program rehabilitasi sekolah.

DPRD pun sudah kerap menyuarakan perlunya penambahan alokasi anggaran untuk rehabilitasi gedung sekolah tetapi tidak pernah digubris oleh Gubernur Anies Baswedan (Kompas.com, 18 November 2021).

Baca juga: Saat Anies Potong Dana Rehab Sekolah dan Sebut Pendidikan Tak Hanya soal Infrastruktur...

Mengutip catatan Kompas.com, Pemrov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan justru memotong dana rehab sekolah.

Menurut Mantan Menteri Pendidikan di periode pertama pemerintahan Joko Widodo itu, fokus Pemrov DKI terhadap bidang pendidikan tidak hanya soal pembangunan fisik semata.

Anies pernah berujar, seringkali yang dianggap perhatian kepada pendidikan itu diukur dari infrastruktur fisik saja yang dilihat dari rehab sekolah. Padahal dalam kenyataannya, sekolah yang direhab adalah sekolah yang sudah baik.

Anies berkeinginan Dinas Pendidikan DKI Jakarta lebih fokus kepada pembangunan mutu sumber daya manusia (SDM).

Sekali lagi yang ditekankan Anies adalah porsi yang lebih tinggi dan lebih baik untuk peningkatan mutu pendidikan. Sebaliknya, orang seringkali melihatnya semata-mata dari jumlah sekolah yang direhab.

Bagi Mantan Rektor Universitas Paramadina itu, peningkatan mutu SDM bisa dilakukan dengan membuat pelatihan-pelatihan.

Kualitas para pendidik juga harus ikut ditingkatkan. Pembangunan yang harus dilakukan di Jakarta tidak selalu bersifat fisik. Yang sering terjadi, yang didorong adalah hal-hal fisik karena inilah yang terlihat. 

Setidaknya 30 gedung sekolah di Jakarta batal direhab total pada 2020. Dana rehab ke-30 gedung sekolah tersebut dicoret dari Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 karena angggaran sempat defisit (Kompas.com, 18 November 2021).

Mengolah APBD mirip dengan mengurus keuangan keluarga

Menilik kebijakan alokasi anggaran rehabilitasi sekolah di tengah anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang cukup besar, tidak salah dan tidak perlu malu jika beleid Anies harus direvisi meski masa jabatan Anies kian mendekati akhir. 

Kejadian ambruknya SMAN 96 menunjukkan kualitas pembangunan yang dilakukan secara sembrono tanpa fungsi pengawasan.

Sedikitnya porsi dari Dinas Pendidikan untuk anggaran rehabilitasi memang harus ditingkatkan dengan melihat komposisi sekolah mana yang memang perlu direhabilitasi dan mana yang masih layak.

Kekhawatiran Gubernur Anies yang tidak ingin gedung sekolah yang kondisinya masih layak mendapat program rehabilitasi sebetulnya cukup mudah dilakukan jika jenjang cek, re-cek, cross-cek serta triple-cek berjalan baik.

Buat apa gubernur punya Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) jika kehadirannya hanya untuk menampung tim sukses ketimbang berfungsi nyata membantu tugas dan pekerjaan gubernur?

Proposal usulan rehabilitasi sekolah tentu saja tidak semua harus dipenuhi. Ada pertimbangan anggaran yang terbatas. Pembangunan bisa diprioritaskan pada gedung sekolah yang benar-benar butuh rehabilitasi segera.

Kerap saya membandingkan mengolah APBD mirip dengan mengurus finansial keluarga dalam skala komparasi yang terkecil.

Skala prioritas menjadi pegangan utama dan tentu diselaraskan dalam visi misi yang diusung keluarga.

Jika keluarga kecil ingin memiliki rumah sederhana dengan skema Kredit Pemilikan Rumah tentu durasi angsuran harus disesuaikan dengan kemampuan alokasi dana bulanan dengan mempertimbangkan pengeluaran rutin untuk biaya kehidupan bulanan, biaya sekolah dan kuliah anak-anak, menabung serta dana antisipasi untuk kesehatan dan pengeluaran tidak terduga.

Tidak boleh kita lupakan, harus kita sisihkan rutin 2,5 persen dari pendapatan untuk sedekah.

Mengolah APBD untuk pembangunan bagi perbaikan dan kesejahteraan warga suatu provinsi memang tidak bisa memuaskan semua kalangan. Harus ada skala prioritas. 

Di masa pandemi, fokus peruntukkan anggaran harus ditujukan untuk kegiatan yang bisa mengungkit ekonomi masyarakat bawah yang sangat terdampak wabah.

Jika gelaran lomba balap mobil formula listrik hanya membuat utang dan beban bagi gubernur berikutnya, mengapa juga harus ngotot diteruskan? Sementara, urusan rehabilitasi gedung sekolah tempat penyemaian generasi penerus bangsa malah diabaikan.

Ketika diminta memimpin tim transisi dan sinkronisasi gubernur dan wakil gubernur baru usai memenangkan Pilkada 2020 di sebuah provinsi, saya harus merombak APBD yang telanjur disusun oleh petahana yang kalah dalam kontestasi.

APBD yang telah disusun tentu sudah disesuaikan dengan “selera” dan “keinginan” pejabat lama. Bahan telaah dari tim yang saya pimpin menjadi pijakan dalam proses pembahasan APBD Perubahan.

Pencoretan saya lakukan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi yang menghendaki refocusing anggaran. APBD juga diselaraskan dengan janji kampanye serta visi misi kepala daerah baru.

Fokus APBD baru terarah pada bidang pendidikan, kebangkitan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kesehatan, dan selektivitas pengerjaan infrastruktur yang tidak terkait dengan daya ungkit untuk rakyat kecil seperti penundaan pembangunan gedung DPRD dan aula pertemuan yang tidak begitu mendesak dilakukan di tahap awal kepemimpinan kepala daerah baru.

Sasaran pencoretan yang saya lakukan bersama empat anggota tim yang semuanya bergelar doktor dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang beragam juga menyasar alokasi hibah untuk yayasan-yayasan yang “tidak jelas”.

Sudah bukan rahasia umum, yayasan-yayasan yang mendapat bantuan hibah provinsi adalah terkait imbal budi dukungan politik untuk pejabat lama.

Bantuan hibah Rp 100 juta untuk organisasi menembak menurut saya tidak relevan sementara hibah untuk panti asuhan dan rumah jompo milik swasta tidak ada dalam anggaran bantuan hibah dan tidak dianggarkan di dinas sosial.

Dana rehab sekolah kurang sementara dana hibah diobral

Saat ambruknya SMAN 96 menjadi sorotan publik, warga Jakarta juga tengah dihebohkan oleh "kemurahan hati" Pemrov DKI memberi hibah ke berbagai yayasan.

Alokasi danah hibah Dinas Sosial DKI dengan tajuk program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial yang tertuang dalam KUA-PPAS untuk APBD 2022 tercatat akan disebar untuk 78 lembaga nirlaba.

Sebagian besar dari 78 penerima dana hibah ini mendapat bantuan antara Rp 18 hingga 50 juta.

Yayasan Sekolah RA Al Alifiyah mendapat hibah Rp 25 juta. Yayasan Putra-Putri Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan anak berkebutuhan khusus hanya mendapat dana hibah Rp 50 juta. Paling rendah yang mendapat dana hibah adalah Yayasan Cheshire Indonesia sebesar Rp 18 juta.

Baca juga: Yayasan yang Dipimpin Ayahnya Dapat Hibah Rp 486 Juta dari Pemprov, Wagub DKI Buka Suara

Sementara yang “mengejutkan” adalah Yayasan Pondok Karya Pembangunan milik ayah Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mendapat dana hibah sebanyak Rp 486 juta dan Yayasan Bunda Pintar Indonesia mendapat dana hibah Rp 900 juta.

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani dari Partai Amanat Nasional tercatat pernah menjadi pembina Yayasan Bunda Pintar Indonesia.

Baca juga: Yayasan Binaan Zita Anjani yang Akan Dapat Hibah Rp 900 Juta dari Pemprov DKI Tak Terdaftar di Kemenkumham

Murah hati untuk hibah, kikir untuk rehabilitasi sekolah.  Menjadi tugas anggota Dewan untuk mengkoreksi KUA-PPAS dalam APBD Perubahan.

Sangat disayangkan, anggaran ini sudah disetujui DPRD DKI beberapa waktu lalu. Warga Jakarta tetap berharap anggota Dewan menjadi penjaga terakhir pemanfaatan dan peruntukkan APBD Perubahan yang pro-rakyat walau saat ini DPRD DKI juga tengah “getol” meminta kenaikan dana daerah pemilihan.

Urusan duit memang membuat banyak pihak menjadi susah berbuat adil.

Jika Pemrov DKI dan DPRD DKI pun tidak bisa diharapkan, kita hanya bisa berdoa agar bangunan-bangunan sekolah di Jakarta yang berusia tua tidak roboh dan yayasan-yayasan yang mendapat dana hibah benar-benar amanah.

Semoga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Peserta Sanlat Ekspresi Baznas Diminta “Push Up” Karena Ketiduran saat Ada Seminar

Momen Peserta Sanlat Ekspresi Baznas Diminta “Push Up” Karena Ketiduran saat Ada Seminar

Megapolitan
Polisi Amankan 1 Mobil sebagai Barang Bukti Kasus Pemerasan yang Dilakukan Sopir Grab

Polisi Amankan 1 Mobil sebagai Barang Bukti Kasus Pemerasan yang Dilakukan Sopir Grab

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 29 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Jumat 29 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Jumat 29 Maret 2024

Megapolitan
Seorang Ibu Diduga Menipu, Jual Cerita Anak Sakit lalu Minta Uang Rp 300.000

Seorang Ibu Diduga Menipu, Jual Cerita Anak Sakit lalu Minta Uang Rp 300.000

Megapolitan
Polisi Tangkap Sopir Grab yang Culik dan Peras Penumpangnya Rp 100 Juta

Polisi Tangkap Sopir Grab yang Culik dan Peras Penumpangnya Rp 100 Juta

Megapolitan
Wanita Tewas Bersimbah Darah di Bogor, Korban Terkapar dan Ditutup Selimut

Wanita Tewas Bersimbah Darah di Bogor, Korban Terkapar dan Ditutup Selimut

Megapolitan
Ada Obeng di TKP, Diduga Jadi Alat Suami Bunuh Istri di Bogor

Ada Obeng di TKP, Diduga Jadi Alat Suami Bunuh Istri di Bogor

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bekasi Hari Ini, Jumat, 29 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bekasi Hari Ini, Jumat, 29 Maret 2024

Megapolitan
Diduga Korban Pelecehan Seksual oleh Eks Ketua DPD PSI Jakbar Mengaku Diintimidasi agar Tak Lapor Polisi

Diduga Korban Pelecehan Seksual oleh Eks Ketua DPD PSI Jakbar Mengaku Diintimidasi agar Tak Lapor Polisi

Megapolitan
Wanita Tewas Dibunuh Suaminya di Bogor, Pelaku Dilaporkan Ayah Kandung ke Polisi

Wanita Tewas Dibunuh Suaminya di Bogor, Pelaku Dilaporkan Ayah Kandung ke Polisi

Megapolitan
Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Megapolitan
Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Megapolitan
Cerita Ridwan 'Menyulap' Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Cerita Ridwan "Menyulap" Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Megapolitan
Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com