Dinsos DKI Cek Pernyataan Risma soal ASN Ikut Terima Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menyelidiki pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini mengenai adanya Aparatur Sipil Negara yang turut menikmati bantuan sosial dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, pengecekan saat ini tengah berlangsung.

"Saat ini sedang dilakukan pengecekan atas hal tersebut," kata Premi saat dihubungi, Jumat (19/11/2021).

Baca juga: Tanggapi Risma soal Bansos Salah Sasaran, Pemkot Jakpus: Salah Dia, Bukan Kita yang Cari

Dinsos DKI turut bekerja sama dengan tim Kemensos dalam melakukan penyelidikan. Sebab, data penerima bansos di Jakarta disusun oleh Kemensos.

"Saat ini sedang di lakukan pengecekan bersama," katanya.

Risma sebelumnya mengungkapkan, ada 31.624 ASN diduga menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Risma juga menyebut, ada salah satu ASN yang tinggal di wilayah Menteng, Jakarta Pusat, turut menerima bansos tersebut.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi menegaskan, data penerima bantuan sosial pemerintah pusat berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dihimpun oleh Kementerian Sosial.

Baca juga: Menpan-RB: Jika Terbukti, ASN yang Terima Bansos Dikenakan Sanksi

Ia heran kini Menteri Sosial Tri Rismaharini justru terkesan menyalahkan pemerintah daerah saat diketahui ada penerima bansos yang tak tepat sasaran.

"Kalau (bansos) kementerian sosial datanya top down, bukan dari kita. Kecuali yang DKI punya, baru kita yang cari. Kalau dari Bu Menteri, ya top down. Sudah ada nama-namanya," kata Irwandi saat dihubungi, Jumat (19/11/2021).

Irwandi menilai, penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran itu menjadi sepenuhnya tanggung jawab Kemensos.

Ia tak terima jika Pemda dan Pemkot disalahkan atas masalah ini.

"Salah dia dong, dia yang cari (penerima bansosnya). Bukan kita yang cari. Jangan nyalahin anak buah saya," kata Irwandi.