Perkumpulan BPI Akan Pakai Hibah Rp 900 Juta dari Pemprov DKI untuk Pelatihan Guru

JAKARTA, KOMPAS.com - Humas Bunda Pintar Indonesia (BPI) Dewi Yuniastuti mengatakan, dana hibah Rp 900 juta dari Pemprov DKI Jakarta akan digunakan untuk program gerakan pelatihan guru.

Hibah senilai Rp 900 juta itu akan digunakan untuk program dua tahun ke depan untuk menjalankan program-program dari perkumpulan BPI.

"Itu akan digunakan selama dua tahun, karena memang banyak banget daftar kegiatannya. Gerakan seribu generasi emas, gerakan pelatihan guru," kata Dewi saat dihubungi melalui telepon, Jumat (19/11/2021).

Baca juga: Yayasan Binaan Zita Anjani yang Akan Dapat Hibah Rp 900 Juta dari Pemprov DKI Tak Terdaftar di Kemenkumham

Dewi menjelaskan, hibah yang akan diterima tidak hanya untuk pelatihan saja.

Program lainnya seperti rehabilitasi sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga bisa dilakukan dengan anggaran ratusan juta rupiah tersebut.

"Ada lagi gerakan bedah rumah," tutur dia.

Tahun 2022, kata Dewi, merupakan tahun pertama BPI mendapat dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta.

Karena tahun sebelumnya memang tidak ada kegiatan perkumpulan.

"Kita vakum (karena pandemi Covid-19). Tapi Insya Allah kita dari sekarang sudah mulai (lagi) ada kegiatan kecil," tutur dia.

Baca juga: Dianggarkan Dana Hibah Rp 900 Juta, Dulu BPI Pernah Dukung Zita Anjani Jadi Anggota DPRD DKI

Selama berdiri dari tahun 2014, Dewi mengatakan, BPI didanai oleh para donatur melalui situs crowdfunding kitabisa.com.

Perkumpulan BPI yang mendapat akta pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM 7 November 2016 itu juga sempat menjadi mesin suara Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani saat pemilihan legislatif tahun 2019 lalu.

Dewi mengakui, perkumpulan mendukung penuh Zita Anjani untuk maju sebagai legislatif dan berhasil memberikan kursi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Setelah duduk menjadi anggota Dewan, Zita Anjani berhenti menjabat sebagai pembina dalam perkumpulan BPI.

Pemprov DKI Jakarta akan memberikan hibah senilai Rp 900 juta ke Bunda Pintar Indonesia.

Aliran hibah Rp 900 juta tersebut tertuang dalam data hasil input komponen kebijakan umum anggaran prioritas-plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022 yang diterima Kompas.com dari sumber di DPRD DKI Jakarta.

Hibah Rp 900 juta tersebut akan dikeluarkan dari anggaran Dinas Sosial DKI Jakarta melalui pemberian hibah.