JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta agar semua pihak tidak mengaitkan pembentukan tim siber Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta dengan isu politik praktis.
Riza mengatakan, program MUI bisa diambil dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing dan menghormati keputusan MUI DKI Jakarta untuk menjalankan program.
"Jadi kita hormati semua dan semua kita ingin tidak berpolitik praktis ya," ujar Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/11/2021).
Baca juga: Ini Alasan MUI DKI Bentuk Tim Siber yang Akan Bela Ulama hingga Anies
Riza menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak pernah sama sekali melakukan intervensi terkait pembentukan tim siber MUI tersebut.
"Enggak ada (intervensi)," tutur dia.
Riza meminta agar semua pihak bisa melihat niatan MUI sebagai bentuk berkolaborasi membangun bangsa, khususnya di DKI Jakarta.
"Pastikan Bhinekaan Tunggal Ika kita jaga dan rawat bersama," ujar dia.
Sebelumnya, pemberitaan tim siber MUI ramai diperbincangkan setelah Munahar Muchtar mengungkapkan ide tersebut dalam rapat koordinasi bersama bidang informasi dan komunikasi DKI Jakarta, Senin (11/10/2021).
Baca juga: Anies Ogah Tanggapi Isu Pembentukan Tim Siber MUI DKI untuk Lawan Buzzer yang Menyerangnya
Munahar mengatakan, Infokom MUI bisa melawan buzzer yang dianggap meresahkan dan berpotensi memecah belah bangsa.
"MUI tidak usah takut untuk katakan yang haq itu haq. Saya punya prinsip kalau berkaitan dengan Al Quran dan As Sunnah tidak ada tawar menawar bagi saya," kata Munahar.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.