Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPRD Ungkap Alasan Disdik DKI Tidak Anggarkan Rehab Total Sekolah pada 2022

Kompas.com - 22/11/2021, 22:47 WIB
Singgih Wiryono,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, alasan Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan rehabilitasi total lantaran sekolah yang akan direhab masih dalam perencanaan.

Kemarin waktu kita tanya di rapat Komisi E belum masuk expand satu (pengembangan)," kata Ima saat ditemui di kantornya Gedung DPRD DKI Jakarta Lantai 7, Senin (22/11/2021).

Ima mengatakan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta beralasan sudah dua tahun perencanaan rehabilitasi total untuk sekolah di Jakarta tertunda karena pandemi Covid-19.

Itulah sebabnya, kata Ima, di tahun 2022 banyak anggaran yang digunakan untuk melakukan perencanaan rehabilitasi total sekolah yang akan dikerjakan di tahun 2023.

Baca juga: Masih Banyak Proyek Rehabilitasi Sekolah, Disdik DKI Sebut Robohnya Gedung SMAN 96 sebagai Pembelajaran

Selain alasan perencanaan, Ima mengatakan ada perbedaan pandangan antara anggota Dewan dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengenai rehabilitasi total.

"Jadi kita ada beda pandangan juga. Menurut eksekutif ini rehab berat, tapi menurut kami harus rehab total," tutur dia.

Padahal anggota Dewan, kata Ima, sudah berusaha untuk turun langsung ke lapangan melihat keluhan warga untuk rehabilitasi sekolah.

Dia berharap, PNS di DKI Jakarta bisa melihat ke depan dan berinisiatif mengambil langkah rehabilitas sekolah secara total tidak hanya untuk memperbaiki gedung sekolah, tapi juga untuk menambah kapasitas sekolah.

Baca juga: Daftar Sekolah di Jakarta yang Akan Rehab Sedang dan Berat Tahun 2022

"Di sini memang kita harus punya PNS-PNS orang Dinas (Pendidikan) yang inisiatif bisa melihat dan memilah rehab berat atau rehab total," tutur Ima.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta tidak menganggarkan rehabilitasi total untuk sekolah-sekolah di DKI Jakarta dalam rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2022.

Disdik DKI Jakarta hanya menganggarkan rehabilitasi berat dan pembangunan alih fungsi dengan besaran Rp 40,16 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com