KSPI Kecewa Kenaikan UMP DKI Tak Cukup untuk Bayar Toilet Umum, Anies Jadi Sasaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 4.453.935, naik Rp 37.749 atau sekitar 0,8 persen saja dibandingkan tahun ini.

Seperti yang sudah diduga, kebijakan ini membuat serikat pekerja meradang.

Sebagai informasi, sejumlah serikat pekerja sudah beberapa kali berunjuk rasa di Balai Kota meminta kenaikan UMP sebesar 7-10 persen.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pun menyindir Anies Baswedan.

Baca juga: KSPI: Kenaikan UMP DKI Bahkan Tak Cukup untuk Bayar Toilet Umum

"Jakarta yang gubernurnya digadang-gadang mau jadi presiden, naik upahnya, katakanlah hampir Rp 40.000, dibagi 30 hari, rata rata Rp 1.500 per hari," ucap Ketua KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Senin (22/11/2021).

"Yang bekerja upah minimum di Toyota, Freeport, Yamaha, Panasonic, Standard Chartered, Hotel Mulia, dihargai naik upahnya dari Gubernur DKI kurang dari Rp 1.500 per hari. Itu yang dibilang mau menaikkan kesejahteraan rakyat," imbuhnya.

Kenaikan yang jauh dari signifikan itu akibat perubahan formula penghitungan upah sejak terbitnya Undang-undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya soal pengupahan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Melalui beleid itu, penghitungan UMP sudah baku. Pintu negosiasi antara pengusaha, pemerintah, dan buruh, seperti yang selama ini dilakukan otomatis tertutup.

Sebab, dalam menentukan UMP, data-data yang dipakai sebagai dasar penghitungan bersifat tunggal, yakni dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga berwenang.

Pemerintah daerah juga secara praktis kehilangan keleluasaan karena segalanya telah bersifat baku dari aturan yang diteken pemerintah pusat.

Said menilai Anies tak berpihak pada buruh, sekalipun orang nomor satu di Ibu Kota itu menawarkan tujuh program biaya hidup murah untuk pekerja.

"Kan takut saja ke pemerintah pusat, karena ada surat edaran mendagri. Memangnya gubernur bawahannya mendagri? Kalau berani, lawan dong, kalau itu kebenaran, kasih argumentasi seperti (Gubernur) Maluku Utara, Gubernur Yogya. Ini bukan hanya berani atau tidak berani, ini tentang keberpihakan, katanya mau jadi presiden?" ujar  Said.

"Ibu Kota naik upahnya di bawah Rp 1.500 perhari, kalau hitungan dolar 10 sen, mau ditaruh di mana ini muka? Ke toilet saja tidak cukup, Pak Gubernur. Bapak naikkan upah rakyat Jakarta Rp 1.500, untuk ke toilet saja tidak cukup," kata dia.

KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARI Presiden KSPI, Said Iqbal memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Anies dianggap bohong

Salah satu dari tujuh program yang ditawarkan Anies adalah perluasan penerima Kartu Pekerja Jakarta. Dalam program Kartu Pekerja Jakarta yang diluncurkan sejak 2018, ada sejumlah manfaat yang dapat diterima oleh penerimanya, termasuk Kartu Jakarta Plus (KJP) untuk anak-anak mereka.

"Sudahlah enggak usah bohong terus, Pak Gubernur. (Bilangnya) 'kami akan terus bantu dengan program-program lain, KJP (Kartu Jakarta Pintar) anak-anak buruh grartis, naik Transjakarta anak-anak buruh gratis," kata Said Iqbal, Senin lalu.

Baca juga: UMP DKI 2022 Diumumkan Hari Ini, Kemungkinan Hanya Naik 0,8 Persen