Kelompok Buruh Ingin UMK Depok 2022 Naik 5,34 Persen

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, besaran upah minimum kota (UMK) Depok akan diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Nanti akan diusulkan, memang kita usulkan ke provinsi. Nanti keputusan dari provinsi," ujar Idris di Balai Kota Depok, Rabu (24/11/2021) siang.

Idris menyebutkan, usulan besaran UMK disesuaikan dengan keinginan dari serikat buruh. Aspirasi buruh terkait besaran UMK 2022 akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Nanti bagaimana keputusan provinsi kita akan ikut keputusan provinsi," lanjut Idris.

Baca juga: Pemkot Pastikan UMK Depok 2022 Naik, tapi Tak Banyak karena Aturan Baru

Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran dan Hotel (FSB KAMIPARHO), Rudi Kurniawan mengatakan, besaran rekomendasi kenaikan UMK Depok sebesar 5,34 persen.

Menurut dia, rekomandasi tersebut adalah anjuran dari serikat buruh.

"Yang kami butuhkan adalah kesepakatan antara Dewan Pengupahan. Karena kalau itu hanya anjuran dari serikat pekerja, itu akan sangat lemah posisinya. Jadi ada kemungkinan besar di provinsi itu akan dibatalkan dan akan tetap menggunakan PP 36," kata Rudi dalam keterangan yang diterima, Rabu sore.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Depok memastikan akan ada kenaikan UMK Depok Tahun 2022.

Keputusan besaran kenaikan UMK tersebut masih menunggu keputusan dari Wali Kota Depok.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok Mohammad Thamrin, terdapat sejumlah pertimbangan yang menentukan kenaikan UMK.

Baca juga: Rekomendasi UMK Tangsel 2022 Naik 1,17 Persen

Salah satunya, perhitungan UMK berdasarkan formula yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Setiap tahun pasti ada kenaikan. Namun, untuk tahun ini tidak besar, karena terdapat perbedaan aturan dari tahun sebelumnya," tambah Thamrin.

Ia menjelaskan, untuk penetapan UMK saat ini berdasarkan formula yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebelumnya formula penetapan UMK menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Thamrin melanjutkan, selain formula dari PP tersebut juga terdapat pertimbangan dari BPS.

Di antaranya, rata-rata pendapatan per kapita, biaya konsumsi setiap rumah tangga dan anggota rumah tangga yang bekerja di setiap rumah.