Zita Anjani Akhirnya Buka Suara Terkait Dana Hibah Rp 900 Juta untuk Bunda Pintar Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani membantah bantuan hibah yang diterima Bunda Pintar Indonesia (BPI) senilai Rp 900 juta dari Dinas Sosial DKI Jakarta untuk kepentingan pribadi.

Dia mengatakan, hibah yang diterima oleh BPI digunakan untuk kepentingan pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD).

"Bahwa saya selalu membawa kepentingan-kepentingan mengenai PAUD, namun bukan untuk saya, melainkan untuk guru-guru PAUD dan anak usia dini. Begitupun dengan Perkumpulan Bunda Pintar Indonesia mengajukan hibah semata-mata untuk kepentingan guru PAUD dan anak usia dini, bukan untuk saya ataupun individu-individu lainnya," kata Zita dalam keterangan resmi lewat akun sosial medianya @zitaanjani, Kamis (25/11/2021).

Baca juga: Polemik Hibah Perkumpulan Guru Binaan Zita Anjani: Dianggarkan Rp 75 Juta, Naik Jadi Rp 900 Juta

Zita mengatakan, pengajuan hibah BPI ke Pemprov DKI Jakarta juga sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

BPI, kata Zita, sudah memenuhi prosedur hukum pengajuan hibah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Bantuan Sosial.

"Semua proses yang telah Perkumpulan Bunda Pintar Indonesia lakukan baik itu permohonan, pengajuan, penganggaran, penerimaan dan penggunaan hibah adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutur Zita.

Zita juga membantah BPI merupakan yayasan melainkan sebuah perkumpulan yang diakui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 7 November 2016 silam.

"Oleh karenanya, perkumpulan Bunda Pintar Indonesia bukan lah perkumpulan bodong yang tiba-tiba datang mengajukan permohonan hibah ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," tutur dia.

Baca juga: Hibah Yayasan Binaan Zita Anjani Awalnya Dianggarkan Rp 75 Juta, Diusulkan Naik Jadi Rp 900 Juta oleh Anggota Dewan

Selain itu, dia juga menjelaskan di tahun 2020 yayasan BPI sempat menjadi satu kandidat yang akan menerima hibah dari Dinas Sosial.

Proposal dengan nilai hibah Rp 1 miliar itu masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) namun terkena refocusing karena penghematan anggaran.