Buruh Desak SK Penetapan UMP Jakarta 2022 Dicabut, Anies Jawab Begini

Kompas.com - 29/11/2021, 15:16 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan duduk di antara massa serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta yang unjuk rasa di Balai Kota, Senin (29/11/2021). KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan duduk di antara massa serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta yang unjuk rasa di Balai Kota, Senin (29/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara soal tuntutan buruh agar ia mencabut surat keputusan (SK) soal penetapan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 4.453.935.

Anies mengaku belum dapat mencabut SK tersebut. SK tersebut hanya bisa dicabut jika terbit SK baru.

"Kalau SK itu, ketika ada angka (nominal UMP) baru, di situlah terjadi revisi (SK terdahulu)," ucap Anies kepada wartawan, Senin (29/11/2021).

"Jadi ketika ditemukan angka baru, maka keluar SK-nya. Kalau tidak, nanti ada kekosongan hukum," kata dia.

Baca juga: Kepada Massa Buruh, Anies Mengaku Terpaksa Tetapkan UMP DKI 2022 Naik Hanya Rp 37.749

Kepada massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta yang berunjuk rasa di Balai Kota, Senin, Anies mengaku terpaksa meneken SK tentang UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 4.453.935 pada 20 November 2021.

Nominal ini sudah dapat diprediksi sebelum SK ditetapkan, karena didasarkan pada penghitungan yang sudah baku dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

"Perlu saya sampaikan, tanggal 20 (SK) harus dikeluarkan, kenapa? Karena ketentuan mengharuskan harus keluar keputusan gubernur sebelum tanggal 20. Bila tidak mengeluarkan, maka jadi melanggar," kata Anies di hadapan massa.

Baca juga: Temui Pedemo, Anies Setuju dengan Serikat Pekerja: Kenaikan UMP 2022 Terlalu Kecil

Anies mengaku sepakat dengan para buruh, bahwa kenaikan UMP DKI 2022 terlalu kecil.

Oleh karena itu, pada 22 November 2021, Anies melayangkan surat kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk meminta agar formula penghitungan UMP disesuaikan.

"Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Oleh karna itu kita mengirimkan surat formulanya harus memberikan rasa keadilan," sebut Anies.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Johar Baru Kecewa, Punya Kupon tapi Tak Bisa Beli Minyak Goreng Murah di Operasi Pasar

Warga Johar Baru Kecewa, Punya Kupon tapi Tak Bisa Beli Minyak Goreng Murah di Operasi Pasar

Megapolitan
Epidemiolog Sarankan PTM 100 Persen di Kota Tangerang Ditunda demi Keselamatan Masyarakat

Epidemiolog Sarankan PTM 100 Persen di Kota Tangerang Ditunda demi Keselamatan Masyarakat

Megapolitan
Kasus Covid-19 Ditemukan di 16 Sekolah, Wagub: DKI Masih Penuhi Syarat Gelar PTM

Kasus Covid-19 Ditemukan di 16 Sekolah, Wagub: DKI Masih Penuhi Syarat Gelar PTM

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Program Anies cuma Bagus di Kata-Kata

Ketua DPRD DKI: Program Anies cuma Bagus di Kata-Kata

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta: Sampai Hari ini Belum Ada Kasus Omicron di Sekolah

Wagub DKI Jakarta: Sampai Hari ini Belum Ada Kasus Omicron di Sekolah

Megapolitan
Terjerat Kasus Narkoba, Ardhito Pramono Ajukan Permohonan Rehabilitasi

Terjerat Kasus Narkoba, Ardhito Pramono Ajukan Permohonan Rehabilitasi

Megapolitan
Pemprov DKI Enggan Setop PTM 100 Persen, KPAI: Keselamatan Anak Jangan Diukur Pakai Statistik

Pemprov DKI Enggan Setop PTM 100 Persen, KPAI: Keselamatan Anak Jangan Diukur Pakai Statistik

Megapolitan
Sindir Giring lewat Nidji, Gaya Komunikasi Politik Anies Dinilai Mirip Jokowi

Sindir Giring lewat Nidji, Gaya Komunikasi Politik Anies Dinilai Mirip Jokowi

Megapolitan
Kronologi Rentenir Tewas di Tangan Nasabah: Adu Mulut, Keluarkan Senjata Tajam, lalu Baku Hantam

Kronologi Rentenir Tewas di Tangan Nasabah: Adu Mulut, Keluarkan Senjata Tajam, lalu Baku Hantam

Megapolitan
Kampung Susun Bayam Dibangun Bukan untuk Warga Terdampak JIS, Ketua DPRD: Pembohongan Publik!

Kampung Susun Bayam Dibangun Bukan untuk Warga Terdampak JIS, Ketua DPRD: Pembohongan Publik!

Megapolitan
Puspom TNI Dalami Kasus Anggota TNI AD Tewas Dikeroyok di Jakarta Utara

Puspom TNI Dalami Kasus Anggota TNI AD Tewas Dikeroyok di Jakarta Utara

Megapolitan
Gerobaknya Dikelilingi Garis Polisi Pasca Pengeroyokan Anggota TNI AD, Santi Tak Bisa Berjualan

Gerobaknya Dikelilingi Garis Polisi Pasca Pengeroyokan Anggota TNI AD, Santi Tak Bisa Berjualan

Megapolitan
Mayat Pria Tertelungkup Ditemukan di Tumpukan Sampah di Kali Ciliwung Depok

Mayat Pria Tertelungkup Ditemukan di Tumpukan Sampah di Kali Ciliwung Depok

Megapolitan
5 Poin Gugatan Apindo ke Anies Baswedan soal Kenaikan UMP DKI

5 Poin Gugatan Apindo ke Anies Baswedan soal Kenaikan UMP DKI

Megapolitan
Jakarta Disebut Medan Perang Utama Hadapi Omicron, Begini Respons Wagub...

Jakarta Disebut Medan Perang Utama Hadapi Omicron, Begini Respons Wagub...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.