Kompas.com - 29/11/2021, 21:29 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Anies Baswedan pada kesempatan tersebut mengatakan formula penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak cocok diterapkan di Jakarta. ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Anies Baswedan pada kesempatan tersebut mengatakan formula penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak cocok diterapkan di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut bahwa formula pengupahan yang saat ini berlaku lewat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tidak cocok buat kondisi Ibu Kota.

Akibat formula ini, upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 hanya naik Rp 37.749 atau 0,85 persen saja dibandingkan tahun lalu.

"Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta," kata Anies di hadapan massa pengunjuk rasa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Senin (29/11/2021).

"Kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan," tambahnya.

Baca juga: Buruh Desak SK Penetapan UMP Jakarta 2022 Dicabut, Anies Jawab Begini

Anies menjelaskan, selama pandemi ada sektor-sektor yang memang mengalami kesulitan, tapi ada juga sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan.

"Yang buat masker tumbuh tidak? Tumbuh. Yang hotel tumbuh tidak? Tidak," kata dia.

Namun, dalam perhitungan pengupahan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, faktor penentu kenaikan UMP hanya tingkat inflasi atau pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah.

"Jadi, teman-teman, kami memahami dan kami saat ini sedang bersama-sama memperjuangkan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada formula yang ada sekarang," tutur Anies.

Anies mengaku sepakat dengan para buruh, bahwa kenaikan UMP DKI 2022 terlalu kecil.

Oleh karena itu, pada 22 November 2021 pekan lalu, Anies melayangkan surat kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk meminta agar formula perhitungan UMP disesuaikan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Area TPU Semper yang Sempat Kebanjiran Diuruk dengan Tanah Buangan MRT Jakarta

Area TPU Semper yang Sempat Kebanjiran Diuruk dengan Tanah Buangan MRT Jakarta

Megapolitan
Hasil Tracing di SMAN 4 Jakarta, 4 Siswa Dinyatakan Positif Covid-19

Hasil Tracing di SMAN 4 Jakarta, 4 Siswa Dinyatakan Positif Covid-19

Megapolitan
Perumahan Vida di Bekasi Dipertimbangkan Jadi Lokasi 'Street Race'

Perumahan Vida di Bekasi Dipertimbangkan Jadi Lokasi "Street Race"

Megapolitan
Hingga Vonis Diketok, Bruder Angelo Tak Juga Akui Perbuatan Cabulnya

Hingga Vonis Diketok, Bruder Angelo Tak Juga Akui Perbuatan Cabulnya

Megapolitan
Dishub DKI Sebut Bus Transjakarta Rute Senen-JIS Akan Diuji Coba Tahun Ini

Dishub DKI Sebut Bus Transjakarta Rute Senen-JIS Akan Diuji Coba Tahun Ini

Megapolitan
Kuasa Hukum Bruder Angelo Sebut Vonis 14 Tahun Penjara Berlebihan

Kuasa Hukum Bruder Angelo Sebut Vonis 14 Tahun Penjara Berlebihan

Megapolitan
Pedagang Roti Jadi Korban Begal di Bekasi, Saksi Sebut Pelaku Masih Remaja

Pedagang Roti Jadi Korban Begal di Bekasi, Saksi Sebut Pelaku Masih Remaja

Megapolitan
 Banjir Tak Surut dalam 6 Jam Seperti Janji Anies, Ini Penjelasan Wagub DKI

Banjir Tak Surut dalam 6 Jam Seperti Janji Anies, Ini Penjelasan Wagub DKI

Megapolitan
Jumlah Pasien Covid-19 Hampir 3.000, RSDC Wisma Atlet Minta Tambahan Tenaga Kesehatan

Jumlah Pasien Covid-19 Hampir 3.000, RSDC Wisma Atlet Minta Tambahan Tenaga Kesehatan

Megapolitan
Gugat Anies ke PTUN, Apindo: Bukan Soal Besaran Kenaikan UMP, tetapi Regulasinya

Gugat Anies ke PTUN, Apindo: Bukan Soal Besaran Kenaikan UMP, tetapi Regulasinya

Megapolitan
Dishub DKI Akan Siapkan 3 Moda Transportasi untuk Masyarakat Datang ke JIS

Dishub DKI Akan Siapkan 3 Moda Transportasi untuk Masyarakat Datang ke JIS

Megapolitan
Batasi Mobilitas, Dishub DKI Pertahankan Aturan Ganjil Genap di 13 Ruas Jalan

Batasi Mobilitas, Dishub DKI Pertahankan Aturan Ganjil Genap di 13 Ruas Jalan

Megapolitan
Pelaku Cabul 'Bruder Angelo' Divonis 14 Tahun Penjara, Hakim: Dia Merusak Mental Anak

Pelaku Cabul "Bruder Angelo" Divonis 14 Tahun Penjara, Hakim: Dia Merusak Mental Anak

Megapolitan
UPDATE 20 Januari: Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Bertambah Jadi 2.636 Orang

UPDATE 20 Januari: Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Bertambah Jadi 2.636 Orang

Megapolitan
Masyarakat Diminta Tak 'Panic Buying' agar Distribusi Minyak Goreng Merata

Masyarakat Diminta Tak "Panic Buying" agar Distribusi Minyak Goreng Merata

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.