Anies Sebut Formula Pengupahan Saat Ini Tak Cocok untuk Jakarta

Said mengatakan, apabila dalam waktu 3x24 jam Anies atau gubernur lainnya tetap memutuskan UMP 2022 di bawah 4 persen, pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa.

"Dan kalau belum berubah 3x24 jam aksi akan dilanjutkan keesokan harinya, akan dilanjutkan lusanya, terus menerus sampai diubah SK tersebut," ujarnya.

Baca juga: Anies ke Kemenaker: Kenaikan UMP Jakarta 2022 Jauh dari Layak dan Tak Penuhi Asas Keadilan

Said juga meminta para gubernur yang sudah menetapkan UMP di bawah standar KSPI untuk tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan pemeribtah tidak boleh membuat keputusan strategis pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkostitusional bersyarat.

"Tidak ada alasan lagi bagi Gubernur DKI Jakarta untuk menggunakan dalih ditekan oleh pemerintah pusat dengan PP Nomor 36 atau SE Menaker," ungkapnya.

Pada tanggal yang sama, buruh di daerah lain di seluruh Indonesia yang UMP-nya di bawah standar KSPI juga tetap melakukan aksi.

Selain itu, aksi juga akan digelar pada 30 November 2021 mendatang tepatnya di depang kantor Gubernur Jawa Barat yakni Gedung Sate dengan massa aksi mencapai 100.000 buruh.

"Akan aksi di sana dari jam 10 sampai dengan selesai. Buruhnya semua dari bodebek, tentu semua aksi akan dilakukan dengan mekanisme protokol kesehatan mengikuti arahan Satgas Covid dan aparat keamanan," ucap dia.